PENINGKATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
PENINGKATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Dalam rangka peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh
wilayah Republik Indonesia dengan ini menginstruksikan:
Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
Menteri Kehutanan;
Menteri Pertanian;
Menteri Lingkungan Hidup;
Menteri Riset dan Teknologi;
Menteri Dalam Negeri;
Menteri Luar Negeri;
Menteri Keuangan;
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;
Jaksa Agung Republik Indonesia;
Panglima Tentara Nasional Indonesia;
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
Para Gubernur;
Para Bupati/Walikota.
Untuk :
PERTAMA : 1. Melakukan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan
lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui kegiatan:
- Pencegahan ...
Pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
Pemadaman kebakaran hutan dan lahan; dan
Penanganan pasca kebakaran/pemulihan hutan dan lahan.
- Melakukan kerja sama dan saling berkoordinasi untuk
melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku
kepentingan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan
lahan.
- Meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang
tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat
dengan kegiatan pembakaran hutan dan lahan.
KEDUA : Khusus kepada :
- Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat:
- Mengoordinasikan seluruh instansi terkait sebagaimana
dimaksud dalam Instruksi Presiden ini dalam rangka
pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk
melaksanakan peningkatan pengendalian kebakaran hutan
dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Melaporkan kepada Presiden atas pelaksanaan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan secara periodik setiap tiga bulan,
dan pada kasus-kasus yang mendesak.
- Menteri Kehutanan:
- Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengendalian keba-
karan hutan.
- Meningkatkan ...
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
pengendali kebakaran hutan (Manggala Agni).
- Mewajibkan kepada pemegang izin usaha dibidang
kehutanan untuk memiliki sumber daya manusia, sarana
dan prasarana pengendalian kebakaran hutan serta
melaksanakan pengendalian kebakaran hutan yang menjadi
tanggung jawabnya sesuai standar yang ditentukan.
- Memberikan sanksi kepada pemegang izin usaha dibidang
kehutanan yang tidak memiliki sumber daya manusia,
sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan serta
tidak melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan
di areal kerjanya.
- Meningkatkan kinerja Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Kehutanan dan Polisi Kehutanan dalam rangka penegakan
hukum terhadap pelaku pelanggaran dibidang kebakaran
hutan.
- Menteri Pertanian:
- Menyusun pedoman yang terkait dengan pengendalian
kebakaran lahan pertanian.
- Meningkatkan kinerja Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Pertanian dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku
pelanggaran dibidang kebakaran lahan pertanian.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
dalam pengendalian kebakaran lahan pertanian.
- Memfasilitasi ...
- Memfasilitasi penerapan teknologi pertanian yang dapat
meningkatkan upaya pengendalian kebakaran lahan
pertanian.
- Menteri Lingkungan Hidup:
- Meningkatkan koordinasi dan memberikan bantuan teknis
untuk kerja sama regional dan internasional yang berkaitan
kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan/atau
lahan.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Meningkatkan koordinasi dalam upaya pemulihan
lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan.
- Meningkatkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Lingkungan Hidup dalam rangka penegakan hukum dalam
pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh
kebakaran hutan dan lahan.
- Menteri Riset dan Teknologi:
- Melakukan koordinasi dalam pemberian bantuan
penanganan pencegahan dan rekomendasi bantuan
teknologi pembukaan dan penggunaan lahan tanpa bakar.
- Melakukan koordinasi dalam pemberian bantuan
penanganan pemadaman kebakaran hutan dan lahan
dengan menggunakan teknologi pembuatan hujan buatan.
- Menteri ...
- Menteri Dalam Negeri:
Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap
gubernur atau bupati/walikota dalam pelaksanaan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Jaksa Agung Republik Indonesia:
- Meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum dan
mengoptimalisasikan penegakan hukum dalam penanganan
tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.
- Optimalisasi penerapan peraturan perundang-undangan
terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.
- Menyelenggarakan pelatihan gabungan bagi aparat penegak
hukum dalam rangka penanganan tindak pidana kebakaran
hutan dan lahan.
- Panglima Tentara Nasional Indonesia:
Sesuai peraturan perundang-undangan:
- menyiapkan dan mengerahkan kekuatan TNI untuk dapat
memberikan bantuan pemadaman kebakaran hutan dan
lahan;
- menyiapkan dan mengerahkan kekuatan TNI untuk dapat
memberikan bantuan terhadap tugas-tugas pemerintah di
daerah dalam penanggulangan/pengendalian bencana
kebakaran hutan dan lahan; dan
- menyiapkan dan mengerahkan kekuatan TNI untuk dapat
membantu kepolisian dalam tugas-tugas pengamanan
penanggulangan atau pengendalian kebakaran hutan dan
lahan.
- Kepala ...
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
- Meningkatkan langkah-langkah pre-emtif dan preventif
dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan
serta represif dalam rangka penegakan hukum tindak pidana
kebakaran hutan dan lahan.
- Meningkatkan koordinasi dalam proses penyidikan perkara
kebakaran hutan dan lahan yang ditangani Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil.
- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana:
- Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengurangan
resiko dan kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan
lahan secara terpadu.
- Memberikan dukungan pendampingan operasi pemadaman
kebakaran hutan dan lahan pada bencana tingkat kabupaten
atau provinsi sesuai dengan kondisi atau kebutuhan
penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan.
- Melaksanakan fungsi komando untuk pengerahan sumber
daya dan pengoordinasian penanganan bencana kebakaran
hutan dan lahan tingkat nasional, sesuai peraturan
perundang-undangan.
- Gubernur:
- Menyusun Peraturan Gubernur tentang sistem pengendalian
kebakaran hutan dan lahan.
- Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) sebagai koordinator dalam
pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Untuk ...
- Untuk provinsi yang belum memiliki BPBD agar
mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi perangkat
daerah yang membidangi pemadaman kebakaran sebagai
koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan
lahan.
- Mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan dalam APBD provinsi.
- Memfasilitasi hubungan kerjasama antar pemerintah
kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan di wilayah provinsi.
- Melaporkan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan
dan lahan di wilayahnya kepada Menteri Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Mewajibkan kepada pelaku usaha pertanian, untuk memiliki
sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian
kebakaran serta melaksanakan pengendalian kebakaran
lahan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Memberi sanksi tegas kepada pelaku usaha pertanian, yang
tidak melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang
menjadi tanggung jawabnya.
- Bupati/Walikota:
- Menyusun Peraturan bupati/walikota tentang sistem
pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD sebagai
koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan
lahan.
c Untuk ...
- Untuk kabupaten/kota yang belum memiliki BPBD agar
mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi perangkat
daerah yang membidangi pemadaman kebakaran sebagai
koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan
lahan.
- Melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di
kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerjanya.
- Mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan dalam APBD Kabupaten/Kota.
- Mewajibkan kepada pelaku usaha pertanian, untuk memiliki
sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian
kebakaran serta melaksanakan pengendalian kebakaran
lahan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Memberi sanksi yang tegas kepada pelaku usaha pertanian,
yang tidak melaksanakan pengendalian kebakaran lahan
yang menjadi tanggung jawabnya.
- Melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan di wilayahnya kepada Gubernur.
KETIGA : Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional agar memberikan dukungan sesuai dengan tugas, fungsi,
dan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian
kebakaran hutan dan lahan kepada instansi sebagaimana tercantum
pada diktum PERTAMA dan KEDUA.
KEEMPAT : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung
jawab.
Instruksi ...
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.