Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
INPRES Berlaku

PERLINDUNGAN NELAYAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PERLINDUNGAN NELAYAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada nelayan, dengan ini

menginstruksikan :

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

  1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

  2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

  3. Menteri Kelautan dan Perikanan;

  4. Menteri Dalam Negeri;

  5. Menteri Perhubungan;

  6. Menteri Pekerjaan Umum;

  7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

  8. Menteri Kesehatan;

  9. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

  10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

  11. Menteri Perdagangan;

  12. Menteri Perindustrian;

  13. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

  14. Menteri Negara Perumahan Rakyat;

  15. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;

  16. Menteri ...

  1. Menteri Negara Lingkungan Hidup;

  2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

  1. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

  2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

  3. Kepala Badan Pertanahan Nasional;

  4. Kepala Badan Pusat Statistik;

  5. Para Gubernur;

  6. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi,

dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan

terintegrasi untuk memberikan jaminan kesejahteraan, kepastian, dan

perlindungan hukum bagi nelayan yang mengoperasikan kapal

perikanan sampai dengan 60 Gross Tonnage (GT).

KEDUA : Dalam melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA, kepada :

  1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan :
  • mengkoordinasikan kebijakan terkait dengan pemberian jamin-

an kepastian, dan perlindungan hukum bagi nelayan;

  • mengkoordinasikan …
  • mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk

mencegah penangkapan ikan secara melawan hukum, tidak

dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, Unregulated

Fishing) dan penangkapan ikan yang merusak (destructive

fishing) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik

Indonesia.

  1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan

dan memfasilitasi kerja sama antara pihak perbankan dengan

nelayan.

  1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoor-

dinasikan kebijakan kepastian jaminan sosial dan kesehatan

nelayan.

  1. Menteri Kelautan dan Perikanan :

  • mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;

  • menjamin ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan;

  • meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein

ikan;

  • mendorong perluasan kesempatan kerja di bidang perikanan;

  • mengutamakan upaya preventif dalam melakukan pengawas-

an sumber daya perikanan;

  • menindak tegas setiap pelaku penangkapan ikan secara

melawan hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal,

Unreported, Unregulated Fishing) dan penangkapan ikan

yang merusak (destructive fishing) di Wilayah Pengelolaan

Perikanan Negara Republik Indonesia;

  • memberikan perlindungan bagi nelayan dalam melakukan

penangkapan ikan khususnya di wilayah perbatasan;

  • menyiapkan ...
  • menyiapkan kapal perikanan sampai dengan 60 GT dalam

rangka restrukturisasi armada.

  1. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah ter-

kait dengan kesejahteraan, kepastian, dan perlindungan hukum

bagi nelayan.

  1. Menteri Perhubungan memberikan kemudahan dalam proses

sertifikasi pengawakan kapal perikanan dan pengurusan Gross

Akte kapal perikanan.

  1. Menteri Pekerjaan Umum melaksanakan pembangunan infras-

truktur dasar untuk mendukung pelabuhan perikanan dan

pemukiman nelayan.

  1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  • membangun sarana dan prasarana pendidikan formal, non-

formal, dan informal di pemukiman nelayan;

  • memfasilitasi peningkatan akses pendidikan bagi keluarga

nelayan.

  1. Menteri Kesehatan :
  • membangun sarana dan prasarana kesehatan di pemukiman

nelayan;

  • memfasilitasi peningkatan akses kesehatan bagi keluarga

nelayan;

  • memfasilitasi asuransi kesehatan bagi nelayan.
  1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

  • memfasilitasi peningkatan keterampilan nelayan;

  • mendorong peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja

(K3) bagi nelayan di atas kapal;

  • mengembangkan …
  • mengembangkan transmigrasi dengan pola nelayan.
  1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memfasilitasi keter-

sediaan pasokan Bahan Bakar Minyak bersubsidi bagi nelayan.

  1. Menteri Perdagangan :
  • memfasilitasi dan meningkatkan upaya diversifikasi pasar

komoditas hasil perikanan;

  • memfasilitasi pengadaan impor mesin truk bekas dalam

rangka operasional kapal perikanan.

  1. Menteri Perindustrian :
  • memfasilitasi pembangunan industri pengolahan ikan khusus-

nya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah;

  • memfasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi tepat

guna di bidang penangkapan ikan.

  1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah :
  • memberikan kemudahan dalam akses permodalan bagi usaha

nelayan skala mikro, kecil, dan menengah melalui kelemba-

gaan koperasi;

  • mendorong dan memfasilitasi pengembangan kemitraan

usaha nelayan;

  • mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi oleh

para nelayan dan keluarganya.

  1. Menteri Negara Perumahan Rakyat memfasilitasi penyediaan

rumah sangat murah untuk nelayan.

  1. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal memfasilitasi

pembangunan perkampungan nelayan dalam rangka meningkat-

kan kesejahteraan nelayan di daerah tertinggal.

  1. Menteri …
  1. Menteri Negara Lingkungan Hidup :
  • memberikan dukungan perlindungan wilayah pengelolaan

perikanan negara Republik Indonesia dari pencemaran;

  • mendorong dan memfasilitasi partisipasi nelayan dalam

upaya pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

  1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional :

  • menyusun rencana program, monitoring, dan evaluasi per-

lindungan nelayan;

  • mengkoordinasikan program dan anggaran terkait perlin-

dungan nelayan.

  1. Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk:
  • mengutamakan upaya preventif dalam penegakan hukum di

bidang perikanan;

  • melakukan penegakan hukum terhadap nelayan asing yang

melakukan penangkapan ikan secara melawan hukum, tidak

dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported,

Unregulated Fishing) dan penangkapan ikan yang merusak

(destructive fishing) di Zona Ekonomi Eksklusif dalam

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

  • memberikan perlindungan bagi nelayan dalam melakukan

penangkapan ikan khususnya di wilayah perbatasan;

  • menugaskan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia

Angkatan Laut untuk melaksanakan instruksi sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

  1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
  • mengutamakan …
  • mengutamakan upaya pre-emtif, preventif dan edukatif

dalam penegakan hukum di bidang perikanan terhadap

nelayan;

  • melakukan penegakan hukum terhadap nelayan asing yang

melakukan penangkapan ikan secara melawan hukum, tidak

dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported,

Unregulated Fishing) dan penangkapan ikan yang merusak

(destructive fishing) di perairan Indonesia dalam Wilayah

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

  • melakukan perlindungan dan menjaga keamanan nelayan

dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.

  1. Kepala Badan Pertanahan Nasional melakukan percepatan

legalisasi aset tanah nelayan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

  1. Kepala Badan Pusat Statistik menyediakan data rumah tangga

nelayan dalam pemanfaatan pemberian bantuan kepada

nelayan.

  1. Para Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya:
  • menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Zonasi

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk kegiatan

usaha dan pemukiman nelayan;

  • mempercepat pembangunan infrastruktur di pelabuhan

perikanan dan pemukiman nelayan;

  • membangun sarana dan prasarana pendidikan dan

kesehatan di pemukiman nelayan;

  • meningkatkan ...
  • meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi

keluarga nelayan;

  • memfasilitasi dan meningkatkan akses perlindungan

nelayan saat nelayan tidak dapat melaut karena cuaca buruk

dan bencana alam;

  • memfasilitasi penyelesaian konflik nelayan.

KETIGA : Merumuskan rencana dan melakukan koordinasi antar instansi

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengeluarkan kebijakan

yang diperlukan terkait dengan perlindungan nelayan sesuai

dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan

dikoordinasikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, sepanjang

terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank

Indonesia, Menteri/Kepala Lembaga terkait agar berkoordinasi

dengan Gubernur Bank Indonesia.

KELIMA : Masing-masing Menteri melaporkan pelaksanaan Instruksi

Presiden ini kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian, dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan

Rakyat, sesuai bidang tugasnya.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh

dan penuh tanggung jawab.

Instruksi. ...

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet,

Agus Sumartono, S.H., M.H.