Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPMEN Berlaku

KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

Pasal 1

(1) Susunan keanggotaan Dewan Sumber Daya Air

Nasional dari unsur Pemerintah R.rsat terdiri atas: Ketua : Menteri Koordinator Bidang merangkap Kemaritiman dan Investasi' anggota Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang merangkap Perekonomian; anggota Ketua Harian : Menteri Pekerjaan Umum dan merangkap Perumahan Rakyat; anggota Sekretaris : Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat; Anggota : 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

  1. Menteri Dalam Negeri;
  2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  3. Menteri Pertanian;
  4. Menteri Kesehatan;
  5. Menteri Perhubungan;
  6. MenteriPerindustrian;
  7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  9. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 1 1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  10. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  11. Kepala .

SK No 2ll0l2 A

PRESIDEN

  1. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geolisika;
  2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
  3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

(2) Susunan keanggotaan Dewan Sumber Daya Air

Nasional dari unsur nonpemerintah terdiri atas:

1 . Ir. Adang Saf Ahmad, CES., Yayasan Air Adhi Eka (YAAE);

  1. Dr. Ir. Iman Santoso, M.Sc., Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) ;
  2. Dr. Ir. Mochammad Amron, M.Sc., PU-SDA., Jaringan Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Air (JIK-PA);
  3. Ir. Peni Susanti, Dipl. Est., Perkumpulan Gerakan Ciliwung Bersih;
  4. Zulharman Djusman, S.E., Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA);
  5. Dr. Ir. Andriyono Kilat Adhi, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI);
  6. Ir. Johan Muliawan, Asosiasi Produsen Air Minum Kemasan Nasional (ASPARMINAS);
  7. Dr. Ir. John Paulus Pantouw, M.S., Yayasan Kemitraan Air Indonesia;
  8. Ir. Mudjiadi, M.Sc., Komite Nasional Indonesia untuk Irigasi dan Drainase (KNI-ID);
  9. Ir. Rachmat Hidayat, M.M., M.Sc., Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN);
  10. Dr. Subekti, S.E., M.M., Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI);
  11. Agus Umar Yasin, S.T., Indonesian Water Assocfafion (ldWA); 13.Amik....

SK No 211013 A

PRESIDEN

  1. Amik Purdinata, S.T., Lembaga Himpunan Kelompok Masyarakat Pengamanan Sungai "Brantas Berdaya";

  2. Ir. Drs. Eddy Eko Susilo, M.T., Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia

  3. Prof. Dr. Momon Sodik Imanudin, S.P., M.Sc., Pusat Data - Informasi Daerah Rawa dan Pesisir

  4. Ir. Rrrba Robert Mangapul Sianipar, MSCE, MSEM, Ph.D., IPM, ASEAN Eng., APEC Erg., Persatuan Insin5rur Indonesia (PII) ;

  5. Dr.lr. Raymond Valiant, S.T., M.T., PUB, Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNTBB);

  6. Prof. Ir. Robertus Wahyudi Triweko, Ph.D., Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI); dan

  7. Prof. Dr. Drs. Waluyo Hatmoko, M.Sc., Masyarakat Hidrologi Indonesia (MHI).

Pasal 2

Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional dari unsur nonpemerintah diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Segala pendanaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Presiden ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 20l9 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Pemerintah Pusat dan Nonpemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2024

INDONESIA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA Perundang-undangan Hukum,

Djaman

SK No 211037 A

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (21 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20L9 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aO5);
  3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88);

Referensi Silang (1)
PERPRES 53/2022 — DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL