PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 3 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NR 4

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN

TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 3 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NR 4

TAHUN 1950) TENTANG PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK

KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1950 SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah, berdasarkan pasal 139 ayat 1 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat, telah menetapkan Undang-undang darurat Nr 3 tahun 1950 tentang pungutan tambahan pokok pajak mengenai pajak kekayaan dan pajak perseroan tahun 1950 (Lembaran-Negara 1950 Nr 4);

• bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-undang Darurat itu dengan beberapa perubahan dan/atau tambahan yang dimajukan oleh Pemerintah dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

Mengingat : pasal 97 jo pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG UNTUK MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT

TENTANG PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK

KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1950 (UNDANG-UNDANG

DARURAT Nr 3 tahun 1950, LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NR 4)

SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan-peraturan termaktub dalam Undang-undang Darurat Nr 3 tahun 1950 (Lembaran-Negara 1950 Nr 4) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan- perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1.

Dipungut tambahan pokok pajak seratus persen (100%) dari ketetapan pajak kekayaan buat tahun 1950.

Pasal 2.

Dipungut tambahan pokok Pajak tiga ratus persen (300%) dari ketetapan pajak perseroan mengenai masa berakhir pada suatu tanggal di antara 30 Juni 1949 dan 1 Juli 1950.

http://www.bphn.go.id/

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta, pada tanggal 30 Desember 1952. Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.

Diundangkan pada tanggal 8 Januari 1953. Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA.

http://www.bphn.go.id/

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 23 TAHUN 1952

TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 3 TAHUN 1950

(LEMBARAN-NEGARA NR 4 TAHUN 1950)

TENTANG

PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN

DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1950 SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Penjelasan atas Undang-undang ini sesuai bunyinya dengan apa yang dimuat dalam Tambahan Lembaran-Negara Nr 1 tahun 1950.

Termasuk-Lembaran-Negara Nr 88 tahun 1952.

Diketahui: Menteri Kehakiman,

DJODY GONDOKUSUMO

LN 1952/88; TLN NO. 628

http://www.bphn.go.id/