MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 1951

TENTANG

MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM

PORTO DAN BEA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 96 ayat I Undang-undang Dasar Sementara Pemerintah telah menetapkan "Undang-undang Darurat tentang menaikkan jumlah maksimum porto dan bea" (Undang-undang Darurat No. 3, tahun 1951);

Menimbang : bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-undang Darurat itu dengan beberapa perubahan dan tambahan yang dimajukan oleh Pemerintah dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

Mengingat : pasal 97 ayat 4 jo pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG

DARURAT TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA"

SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat tentang menaikkan jumlah maksimum porto dan bea"(Undang-undang Darurat No. 3, tahun

1. ditetapkan sebagai Undang-undang, dengan perubahan- perubahan dan tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 1.

"Reglement voor de Brieven-en Pakketpost", ditetapkan dengan ordonansi tanggal 20 Desember 1934 pasal 1 (Postordonnantie 1935, Staatsblad 1934 No. 720), sebagai telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1947 No. 134, diubah dan ditambah lebih lanjut sebagai berikut :

I.

Pasal 4, ayat (1), huruf a s/d h harus dibaca

• tiap-tiap surat yang beratnya tidak lebih dari 20 gram, 30 sen dan untuk tiap-tiap 20 gram berikutnya atau sebagian dari 20 gram, 20 sen;
• tiap-tiap kartupos dan tiap-tiap bagian dari kedua bagian sebuah kartupos dengan balasan terbayar, 10 sen;

http://www.bphn.go.id/

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• surat kabar dan lampiran-lampirannya, 2 sen untuk tiap-tiap 25 gram atau bagian dari 25 gram, yang portonya hanya berlaku apabila berperangko berlangganan, dalam hal-hal dan dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan oleh Kepala Jawatan; porto suratkabar dan lampiran-lampirannya, yang harus dibayar di muka dan yang tidak berperangko berlangganan, adalah sama dengan porto, yang harus dibayar di muka untuk barang-barang cetakan;
• barang-barang cetakan dan dokumen-dokumen, 5 sen untuk tiap-tiap 50 gram atau bagian dari 50 gram, akan tetapi dengan minimum untuk tiap-tiap kiriman dokumen setinggi-tingginya 30 sen;
• barang cetakan Braille, 2 sen untuk tiap-tiap 1000 gram atau bagian dari 1000 gram;
• bungkusan, 6 sen untuk tiap-tiap 50 gram atau bagian dari 50 gram dengan minimum setinggi-tingginya 25 sen untuk tiap-tiap kiriman;
• pospaket, R. 6- untuk tiap-tiap pospaket;
• tiap-tiap kiriman fonopos yang beratnya tidak lebih dari 20 gram, 15 sen dan untuk tiap-tiap 20 gram berikutnya atau bagian dari 20 gram, 10 sen.

II.

Dalam pasal 4, ayat (2), sesudah c, " " (titik) dibelakang yang tertulis setelah c, diubah menjadi ";" (titik koma), dan sesudah itu dimuat "d. penyerahan bungkusan- bungkusan."

III.

Kalimat kedua dari Kepala pasal 7, harus dibaca sebagai berikut "Upah simpan dan bea untuk membungkus lagi pospaket-pospaket".

IV.

Pasal 7, ayat (3) harus dibaca : "Dalam hal-hal yang ditunjuk oleh Kepala Jawatan,

untuk pospaket-pospaket dapat dipungut upah simpan dan bea untuk membungkus lagi, yang harus ditetapkan dengan atau menurut Peraturan Pemerintah".

V.

Dalam pasal 17, ayat (1), huruf a, "25" diubah menjadi "40"; huruf b 1, "20" diubah menjadi "40" dan huruf b II, "25" diubah menjadi "40"; huruf c, "15" diubah menjadi "25".

VI.

Dalam pasal 21, ayat (2), " 121/2 " diubah menjadi "25 ", "25 " cent" diubah menjadi "50 sen".

PASAL II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

http://www.bphn.go.id/

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,

DJUANDA

Diundangkan pada tanggal 10 September 1951. MENTERI KEHAKIMAN a. i.,

M. A. PELLAUPESSY.

LN 1951/81

http://www.bphn.go.id/