Semua Peraturan (45,692)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang POS
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1959 tentang PERSETUJUAN KERJASAMA ILMIAH, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK CEKOSLOWAKIA
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI SULAWESI
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1956 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1956 NO. 55), UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 56) DAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 57) TENTANG PEMBEN
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1953 TENTANG PERPANJANGAN PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 NO. 9), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 17 TAHUN 1955 TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN DAERAH YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM DI JAWA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 53), SEBAGAI UND
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang PENETAPAN "PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN" DAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 16 TAHUN 1955 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1950 (L
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959 tentang PENARIKAN KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 13 TAHUN 1955 TENTANG PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 38) *)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 19), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 43 TAHUN 1950 LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 NO. 85), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1958 TENTANG PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO. 154), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK BAGI PEJABAT NEGERI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 28) SEBAGAIMANA KEMUDIAN TELAH DIUBAH/DITAMBAH, PUN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.28
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 27 TAHUN 1957 TENTANG PENAGIHAN PAJAK NEGARA" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 84 SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1959 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1958 TENTANG KEDUDUKAN-HUKUM APOTIK DARURAT" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 137), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1959 tentang PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN IRAN *)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1959 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1959 TENTANG BADAN PERUSAHAAN PRODUKSI BAHAN MAKANAN DAN PEMBUKAAN TANAH" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 1), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1959 tentang DEWAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1959 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1951 UNTUK MENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN DALAM STAATSBLAD 1916 NO. 47" (LEMBARAN-NEGARA NO. 14 TAHUN 1951), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 40 TAHUN 1950 TENTANG SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 NO. 82), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1959 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 25 TAHUN 1957 TENTANG PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN GARAM RAKYAT" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 82), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1959 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN PERDANA MENTERI, WAKIL-WAKIL PERDANA MENTERI, MENTERI DAN MENTERI MUDA REPUBLIK INDONESIA.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1959 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN PERDANA MENTERI, WAKIL-WAKIL PERDANA MENTERI, MENTERI DAN MENTERI MUDA REPUBLIK INDONESIA.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang PEMBATALAN HAK-HAK PERTAMBANGAN
Peraturan Daerah No.1 Tahun 1959 tentang Rentjana Chusus untuk Daerah Bendungan Udik dari Wilajah Kotapradja Djakarta RajaPeraturan DaerahPeraturan Daerah No.1 Tahun 1959 tentang Rentjana Chusus untuk Daerah Bendungan Udik dari Wilajah Kotapradja Djakarta Raja12 Desember 1956
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1959 tentang PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS KEGIATAN APARATUR NEGARA
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1959 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI SULAWESI
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1956
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1953 TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 17 TAHUN 1955 TENTANG
PENETAPAN "PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PENARIKAN KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 13 TAHUN 1955
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 43 TAHUN 1950 TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1958 TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 27 TAHUN 1957 TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1958 TENTANG
PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1959 TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1951 UNTUK
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 40 TAHUN 1950 TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 25 TAHUN 1957 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN PERDANA MENTERI, WAKIL-WAKIL PERDANA
KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN PEJABAT
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1958 tentang PENOLAKAN BANDING MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK UMUM MELALUI TRAYEK TEGAL-SEMARANG TERHADAP PERUSAHAAN TRUK A.U.W.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1958 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KEJURUAN KEPADA MUALIM PELAYARAN BESAR, AHLI MESIN KAPAL DAN MARKONIS PELAYARAN NEGARA
PINJAMAN REPUBLIK INDONESIA DARI UNI REPUBLIK-REPUBLIK