PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 17 TAHUN 1955 TENTANG

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 1959

TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 17 TAHUN 1955 TENTANG

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN

DAERAH YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG

PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM DI JAWA

(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 53), SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat (1) Undang-undang

Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan

Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1955 tentang perpanjangan

jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang dimaksud

dalam pasal 6 Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom

di Jawa (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 53);

• bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat

tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat : a. Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan Daerah (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) sebagai-

mana sejak itu telah diubah;

• Undang-undang No. 2 jo. No. 18 tahun 1950, No. 3 tahun 1950 jis

No. 19 tahun 1950 dan No. 9 tahun 1955, No. 10 dan 11 tahun 1950;

• Undang-undang No. 12, No. 13 dan No. 14 tahun 1950 dan No. 15

tahun 1950 jo. No. 18 tahun 1951;

• Undang-undang No. 16 dan No. 17 tahun 1950 jo. No. 13 tahun

1954;

• pasal-pasal 89, 97, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara

Republik Indonesia;

Dengan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG

DARURAT NO. 17 TAHUN 1955 TENTANG PERPANJANGAN

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN

DAERAH YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 6 UNDANG- UNDANG

PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM DI JAWA

(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 53)" SEBAGAI

UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 17 tahun

1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 53) ditetapkan sebagai

Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal tunggal.

Peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6

Undang-undang No. 2 jo. No. 18 tahun 1950, No. 3 tahun 1950 jis No.

19 tahun 1950 dan No. 9 tahun 1955, No. 10, No. 11, No. 12, No. 13

dan No. 14 tahun 1950 dan No. 15 tahun 1950 jo. No. 18 tahun 195 1,

No. 16 dan No. 17 tahun 1950 jo. No. 13 tahun 1954 yang belum diganti

oleh daerah-daerah otonom yang bersangkutan, terus berlaku sebagai

peraturan-peraturan daerah otonom tersebut dan peraturan-peraturan

termaksud dapat diubah, diganti atau ditarik kembali oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dari daerah yang bersangkutan.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam

Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,

pada tanggal 4 Juli 1959.

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEKARNO.

Diundangkan,

pada tanggal 4 Juli 1959.

Menteri Kehakiman,

ttd

G.A. MAENGKOM.

Menteri Dalam Negeri,

ttd

SANOESI HARDJADINATA.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 71

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMORI PENJELASAN

UNDANG-UNDANG No. 26 TAHUN 1959

tentang

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No. 17 TAHUN 1955 TENTANG

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN

DAERAH

YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN

DAERAH-

DAERAH OTONOMI DIJAWA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 No. 53)",

SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Dengan berlakunya Undang-undang Pembentukan Daerah-daerah Otonom di Jawa

pada tanggal 15 Agustus 1950. Undang-undang mana telah ditetapkan sebagai

langkah-langkah pertama untuk melaksanakan Undang-undang Pokok tentang

Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dalam tahun 1948 (Undang-undang No. 22 tahun

1948), yaitu pembentukan daerah-daerah otonom propinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta,

kabupaten, kota besar dan kota kecil, maka menurut bunyinya pasal 6 dari

Undang-undang Pembentukan Daerah-daerah Otonom yang bersangkutan itu, sesudah

mulai berlakunya Undang-undang pembentukan itu, peraturan-peraturan daerah lama

yang ada dan yang belum diganti dengan peraturan-daerah baru oleh propinsi. Daerah

Istimewa Yogyakarta, kabupaten, kota besar aatau kota kecil, berlaku terus sebagai

peraturan daerah-daerah otonom yang bersangkutan, dengan ketentuan, bahwa

peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi sesudah 5 (lima) tahun terhitung dari

saat mulai berlakunya Undang-undang pembentukan dari daerah-daerah otonom tersebut.

Berhubung dengan ketentuan tersebut, maka peraturan- peraturan lama yang belum

diganti oleh daerah otonom yang telah dibentuk itu, akan berhenti berlaku pada tanggal

15 Agustus 1955.

Oleh karena dalam prakteknya ternyata, bahwa Pemerintah Daerah itu belum dapat

mengganti semua peraturan-peraturan daerah yang lama itu dalam jangka waktu yang

sudah ditetapkan, maka sesudah tanggal 15 Agustus 1955 akan timbul suatu keadaan,

dimana Pemerintah Daerah tidak berhak lagi mempergunakan peraturan lama yang masih

diperlukan olehnya itu, atau dengan perkataan lain Pemerintah Daerah dihadapkan kepada

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

suatu keadaan kekosongan dalam peraturan-peraturan daerah.

Melihat perkembangan pemerintahan dalam daerah-daerah otonom selama ini,

yang masih menghadapi kekurangan tenaga-tenaga, dalam soal-soal pembuatan

peraturan-peraturan daerah, maka untuk memberi kesempatan yang lebih luas lagi kepada

daerah-daerah otonom dalam usahanya mengganti peraturan-peraturan daerah yang lama

itu dan dengan demikian pula menghindarkan kekosongan dalam peraturan-peraturan

daerah, perlu sekali jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan lama yang belum

diganti itu diperpanjang, hingga peraturan-peraturan dimaksud diganti atau dicabut oleh

daerah-daerah otonom yang bersangkutan itu sendiri.

Perpanjangan jangka waktu itu telah dilakukan dengan Undang-undang Darurat

No. 17 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 53), yang perlu ditetapkan sebagai

Undang-undang berdasarkan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik,

Indonesia.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

ttd

G. A. MAENGKOM.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1819