PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 1959

TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG

PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA

(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 19), SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar

Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang

Darurat No. 2 tahun 1959 tentang pemberian tanda kehormatan

Bintang Garuda (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 19);

• bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang- undang

Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang- undang;

Mengingat : a. pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

• Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957

No. 101);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-

UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN

TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA (LEMBARAN-

NEGARA TAHUN 1959 NO. 19), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.

2 tahun 1959 tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda

(Lembaran-Negara tahun 1959 No. 19) ditetapkan sebagai

Undang-undang, dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Kepada anggota Angkatan Udara Republik Indonesia yang bertugas di

udara di masa kegiatan-kegiatan penerbangan dalam jangka waktu

antara tahun 1945 sampai dengan akhir tahun 1949 dan yang secara aktif

telah melakukan tugas-tugas penerbangan diberikan anugerah tanda

kehormatan berupa suatu bintang jasa yang bernama "Bintang Garuda".

Pasal 2.

(1) Bintang Garuda berbentuk seperti dilukiskan dalam lampiran, ialah

sebuah bintang berlapis tiga, dibuat dari logam berwarna perunggu

dengan garis tengah 48 milimeter :

• Lapisan pertama sebagai dasar berbentuk bintang bersudut

besar-kecil sepuluh dengan tiap ujung sudut besar terdapat

bulatan kecil;

• lapisan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• lapisan kedua berbentuk bundar dengan garis tengah 25 milimeter

dan terdapat tulisan "1945 Garuda 1949";

• lapisan ketiga berbentuk lukisan lambang Angkatan Udara

Republik Indonesia "SWABHUWANA PAKSA" yang terdiri

dari: seekor burung garuda yang menegakkan sayapnya

setinggi-tingginya, 5 pucuk anak panah yang digenggam oleh

cakar garuda, sebuah perisai dengan lukisan kepulauan Indonesia

atas mana burung garuda berdiri; api yang menyala menjilat-jilat

mengepung perisai, sebuah karangan manggar melingkari garuda,

masing-masing terdiri dari 17 buah.

Disebelah belakang bintang terdapat tulisan "Republik

Indonesia".

(2) Pita dari Bintang Garuda bercorak seperti dilukiskan dalam

lampiran, berukuran lebar 35 milimeter, panjang 52 milimeter,

berwarna dasar biru tua dengan satu strip-tegak-putih perak di

tengah-tengah yang lebarnya 8 milimeter dan di tengah-tengah pita

dilekatkan suatu tanda berbentuk pesawat kecil dibuat dari logam

berwarna perunggu.

BAB II.

URUTAN TINGKATAN.

Pasal 3.

Kedudukan Bintang Garuda dalam urutan tingkatan tanda-tanda

kehormatan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB III.

PEMBERIAN.

Pasal 4.

Bintang Garuda dianugerahkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi

berdasarkan usul dari Menteri Pertahanan.

Pasal 5.

Tiap pemberian Bintang Garuda disertai dengan penyerahan suatu

piagam menurut bentuk seperti dilukiskan dalam lampiran.

Pasal 6.

Penyerahan Bintang Garuda dilakukan dengan upacara militer menurut

ketentuan Menteri Pertahanan.

Pasal 7.

Tata cara pengusulan dan pemberian Bintang Garuda ditetapkan oleh

Menteri Pertahanan.

Pasal 8.

Pelaksanaan penyerahan Bintang Garuda dilakukan oleh Menteri

Pertahanan atau oleh pejabat-pejabat yang ditunjuknya.

BAB IV ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB IV.

PEMAKAIAN.

Pasal 9.

Dengan mengingat ketentuan tentang urutan tingkatan tersebut dalam

pasal 3, maka Bintang Garuda dipakai pada waktu dan menurut cara

yang berlaku untuk Bintang Sakti dan Bintang Darma seperti termaktub

dalam BAB VII Undang-undang No. 65 tahun 1958 (Lembaran-Negara

tahun 1958 No. 116) tentang Pemberian Tanda-tanda Kehormatan

Bintang Sakti dan Bintang Darma.

BAB V.

PENCABUTAN.

Pasal 10.

Hak atas Bintang Garuda dicabut apabila yang menerima :

• dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan

hukuman berupa dikeluarkan dari dinas ketentaraan, dengan atau

tidak dengan pencabutan hak untuk masuk dalam dinas Angkatan

Bersenjata;

• dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan

hukuman karena sesuatu kejadian terhadap keamanan Negara atau

karena desersi;

• dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, di-kenakan

hukuman penjara yang lamanya lebih dari satu tahun, atau dikenakan

macam hukuman yang lebih berat;

• diberhentikan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• diberhentikan dari dinas ketentaraan tidak dengan hormat;

• memasuki dinas angkatan perang negara asing dengan tidak mendapat izin dahulu dari Pemerintah Republik Indonesia.

BAB VI.

KETENTUAN KHUSUS.

Pasal 11.

Bintang Garuda dianugerahkan juga kepada warga-negara Indonesia bukan anggota Angkatan Udara dan kepada warga-negara asing yang melakukan suatu perintah Angkatan Udara dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 12.

Bintang Garuda dianugerahkan juga secara anumerta kepada :

• anggota Angkatan Udara Republik Indonesia.

• warga-negara Indonesia bukan anggota Angkatan Udara dan

• warga-negara asing

yang gugur atau meninggal dunia sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas penerbangannya untuk kepentingan Angkatan Udara Republik Indonesia pada khususnya dan Negara pada umumnya.

BAB VII.

PENUTUP.

Pasal 13.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Pertahanan.

Pasal II. Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Bintang Garuda" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam

Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,

pada tanggal 26 Juni 1959.

Pejabat Presiden Republik Indonesia,

ttd

SARTONO.

Diundangkan

pada tanggal 4 Juli 1959.

Menteri Kehakiman,

ttd

G.A. MAENGKOM.

Menteri Pertahanan,

ttd

DJUANDA.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 67

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMORI PENJELASAN

MENGENAI

UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 1959

tentang

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No. 2

TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN

BINTANG GARUDA (LEMBARAN-NEGARA

TAHUN 1959 No. 19), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pemerintah berpendapat, bahwa pelaksanaan tugas diudara mempunyai corak yang

khas, sehingga perlu diadakan suatu peraturan yang merupakan dasar dari pada pemberian

suatu tanda kehormatan berupa Bintang Garuda untuk menghargai pelaksanaan tugasnya

diudara.

Kegiatan-kegiatan penerbangan yang dilakukan dimasa tahun 1945 sampai/dengan

akhir tahun 1949 tanpa kecualinya, adalah penerbangan yang sangat berbahaya ditinjau

dari sudut militer (intercepting), "technik/navigasi penerbangan".

Mereka yang melakukan penerbangan tersebut dapat dianggap sebagai pelopor

penerbangan Republik Indonesia umumnya dan Angkatan Udara Republik Indonesia

khususnya.

Maka dari itu dan karena keadaan-keadaan yang mendesak, ketentuan-ketentuan

yang termaksud diatas telah ditetapkan dalam Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1959

(Lembaran-Negara tahun 1959 No. 19).

Termasuk Lembaran-Negara No. 67 tahun 1959.

Diketahui:

Menteri Muda Kehakiman.

ttd

SAHARDJO.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1811

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : a. Pasal 89 dan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

• Surat ...

• Surat keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 28

Desember 1954 No. 166/PM/Vll-l 954;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG "PENGHAPUSAN PERATURAN

UMUM KORBAN PERANG" YANG DAHULU DISEBUT

"ALGEMENE OORFOGSONGE-VALLEN REGELING".

Pasal 1.

Peraturan Umum Korban Perang dahulu disebut "Algemene

Oorlogsongevallen Regeling" Staatsblad 1942 No. 59 jo. Staatsblad

1946 No. 48 yang diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1946 No. 118

dan Staatsblad 1948 No. 164, No. 290 dan 308, dihapuskan.

Pasal 2.

Kedudukan pegawai, keuangan dan segala sesuatu yang merupakan

akibat dari Undang-undang Penghapusan Peraturan Umum Korban

Perang ini diatur oleh Menteri Sosial.

Pasal 3.

Semua tunjangan kepada korban atau keluarga korban perang/

kekacauan berdasarkan Staatsblad tersebut pada pasal 1 dihentikan

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

terhitung 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini mulai berlaku.

Pasal 4.

(1) Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Penghapusan

Peraturan Umum Korban Perang".

(2) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal satu bulan berikutnya

setelah diundangkan.

Agar ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam

Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 2 April 1959.

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEKARNO.

Diundangkan

pada tanggal 14 April 1959.

Menteri Kehakiman,

ttd

G. A. MAENGKOM.

Menteri Sosial,

ttd

MULJADI DJOJOMARTONO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 18

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 1959

tentang

PENGHAPUSAN PERATURAN UMUM KORBAN PERANG, DAHULU DISEBUT

"ALGEMENE OORLOGSONGEVALLEN-REGELING.

UMUM.

Peraturan Umum Perang dahulu disebut Algemene Ooorlogsongevallen-Regeling

dikeluarkan oleh pemerintah Belanda dengan maksud memberi tunjangan sementara

berupa uang kepada golongan/ orang-orang partikelir yang menjadi korban perang dunia

ke-II.

Setelah perang dunia ke-II berakhir pemerintah pendudukan Belanda memperluas

berlakunya Peraturan Umum Korban Perang tersebut diatas terhadap golongan partikelir

yang menjadi korban kekacauan yang timbul setelah tanggal 15 Agustus 1945.

Setelah kedaulatan Republik Indonesia pulih kembali, peraturan ini dipergunakan pula

untuk membantu golongan orang-orang partikelir yang karena taat kepada Pemerintah

Republik Indonesia menjadi korban gerombolan bersenjata yang menentangnya.

Sebagai ketegasan atas uraian alinea kedua dan ketiga diatas dibawah ini dicantumkan inti

maksud Staatsblad 1946-118 sebagai berikut :

I. Tunjangan diberikan kepada :

A. Orang-orang partikelir yang mendapat kecelakaan karena kekacauan yang

ditimbulkan oleh para pejuang kemerdekaan, yaitu sejak 15 Agustus 1945

sampai 17 Agustus 1950.

Dalam hal kepala keluarga meninggal dunia karena kecelakaan tersebut,

maka yang diberi adalah keluarganya yang menjadi tanggungan sepenuhnya

sikorban.

Korban-korban, demikian pula keluarga, yang menjadi anggota pejuang

kemerdekaan, tidak diberi tunjangan.

II. Tunjangan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

II. Tunjangan diberikan kepada :

B. Orang-orang partikelir yang mendapat kecelakaan karena kekacauan yang

ditimbulkan oleh gerombolan yang tidak bertanggung jawab terhadap

Pemerintah Republik Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai

sekarang.

Dalam hal kepala keluarga meninggal dunia karena kecelakaan tersebut,

maka yang diberi adalah keluarganya yang menjadi tanggungan sepenuhnha

sikorban.

Korban-korban yang membantu gerombolan tersebut, demikian pula

keluarganya tidak diberi tunjangan.

Faktor lain yang merupakan kenyataan ialah bahwa P.U.K.P. tidak

dipergunakan secara merata diseluruh tanah air, misalnya saja di Aceh, hal

mana telah menandakan suatu kepincangan hukum. Sebaliknya apabila

P.U.K.P. dipergunakan merata, alangkah banyaknya kesulitan yang timbul,

karena tidak semua kejadian dapat dikontrol lagi, dan pula, terang benar

memberatkan budget negara. Nyatalah bahwa hal-hal diatas tak dapat

dipertanggungjawabkan.

Disamping itu Kementerian Sosial telah pula mengeluarkan pedoman

bantuan sosial yang berbentuk instruksi untuk menolong/ membantu

korban-korban akibat keganasan gerombolan-gerombolan bersenjata.

Dengan demikian terdapatlah dua peraturan dan dua pos (I 2.7 dan 12.4

tahun 1958) pengeluaran anggaran belanja yang diperuntukkan bagi

tunjangan, yang sama, tetapi masing-masing dengan cara/dasar berlainan.

Oleh karena itu timbul keganjilan dan rasa ketidakadilan disebabkan

pemberian tunjangan bantuan yang berbeda-beda, walaupun kedua-duanya

termasuk satu golongan, yaitu korban dari keganasan gerombolan.

Demikian Pemerintah berpendapat untuk menyederhanakan peraturan,

menghapuskan P.U.K.P. yang dahulu disebut "Algemene

Oorlogsongevallen-Regeling".

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Setelah penghapusan P.U.K.P. (A.O.O.R.), maka Menteri Sosial mengatur bukan saja

aparatur-aparatur P.U.K.P., melainkan juga permohonan-permohonan dari mereka yang

sedianya akan mendapat tunjangan berdasarkan peraturan yang dihapuskan dan/atau

permohonan-permohonan dari mereka yang memerlukan bantuan sosial.

Pasal 3.

Adalah sulit sebenarnya untuk menentukan batas waktu peraturan ini.

Setelah ditinjau dri segala sudut, maka dirasa batas waktu 6 bulan itu cukup dapat

dipertanggungjawabkan.

Mungkin sekali akan timbul rasa ketidak-adilan, misalnya bagi mereka yang semestinya

masih harus menerima tunjangan melewati waktu 6 bulan, bila dibandingkan dengan

mereka yang berhak kurang dari batas waktu itu, sedangkan jangka waktu disama-

ratakan.

Dorongan kuat bagi penciptaan pasal ini dalah keganjilan-keganjilan yang sungguh-

sungguh dirasakan daari A.O.O.R. Rasa tersebut lebih-lebih meningkat lagi apabila

difahamkan peraturan-peraturan bantuan sosial menurut instruksi-instruksi Kementerian

Sosial (c.q. Jawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial) kepada korban-korban kekacauan

dan sebagainya (vide instruksi-instruksi tanggal 14 Januari 1956 No. Ba I-IK- 106 dan

tanggal 19 Oktober No. Ba I-IK- 1416), yang jauh lebih rendah dari pada tunjangan-

tunjangan yang diberikan oleh A.O.O.R.

Penjelasan khusus mengenai batas waktu 6 bulan adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa berdasarkan atas peraturan A.O.O.R. hanya mendapat tunjangan

kurang dari 6 bulan dihitung mulai hari tanggal Undang-undang ini berlaku, masih

berhak menerima tunjangan penuh hingga batas akhir waktu yang ditetapkan

Undang-undang ini.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Sebaliknya barangsiapa menurut peraturan A.O.O.R., 6 bulan setelah Undang-

undang ini berlaku semestinya masih menerima tunjangan, maka atas dasar

peraturan baru, pemberian tunjangan, tidak dapat meliwati batas waktu peralihan 6

bulan itu.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

ttd

G. A. MAENGKOM.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1811