Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1959 tentang DEWAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Pasal 1

(1) Dewan Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari:

  1. Menteri Pertama sebagai Ketua;

  2. Wakil Menteri Pertama sebagai Wakil Ketua;

  3. Menteri Keuangan sebagai anggota;

  4. Menteri Keuangan sebagai anggota;

  5. Menteri Distribusi sebagai anggota;

  6. Menteri Pembangunan sebagai anggota;

  7. Menteri Muda Keuangan sebagai anggota;

  8. Menteri Muda Pertahanan sebagai anggota;

  9. Menteri Muda Pertanian sebagai anggota;

  10. Menteri Muda Pembangunan Laut sebagai anggota;

  11. Menteri Muda Perdagangan sebagai anggota;

  12. Menteri Muda Perindustrian Rakyat sebagai anggota;

  13. Ketua Dewan Perancang Nasional sebagai anggota;

  14. Gubernur Bank INDONESIA sebagai anggota; (2) Menteri/Menteri Muda lainnya dapat menghadiri rapat- rapat Dewan Ekonomi dan Pembangunan, baik atas permintaan Ketua maupun atas kehendak sendiri.

Pasal 2

Dewan Ekonomi dan Pembangunan bertugas:

  1. merumuskan kebijaksanaan dalam bidang ekonomi dan pembangunan untuk Pemerintah;
  2. melakukan koordinasi tertinggi dan segala usaha pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan.

Pasal 3

Biro Ekonomi dan Keuangan pada Sekretaris Menteri Pertama bertindak sebagai Sekretaris Dewan Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 4

Untuk mempersiapkan sesuatu pekerjaan dan/atau memecahkan sesuatu soal yang khusus dalam bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi berbagai Departemen oleh Dewan dan Pembangunan dapat dibentuk panitia-panitia khusus.

Pasal 5

Segala sesuatu berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan PRESIDEN ini ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 6

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 1959

PRESIDEN Republik INDONESIA,

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1959 Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 ANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1959/153