PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 40 TAHUN 1950 TENTANG

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 1959

TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 40 TAHUN 1950 TENTANG

SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA (LEMBARAN-NEGARA

TAHUN 1950 NO. 82), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

• bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara

Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No.

40 tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia;

• bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang- undang Darurat tersebut

perlu ditetapkan sebagai Undang-undang dengan beberapa

perubahan;

Mengingat:

• pasal-pasal 33, 97 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

• Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-

UNDANG DARURAT NO. 40 TAHUN 1950 TENTANG SURAT

PENJELASAN REPUBLIK INDONESIA (LEMBARAN-NEGARA

TAHUN 1950 NO. 82)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I. ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal I.

Peraturan-peraturan termaktub dalam "Undang-undang Darurat No. 40

tahun 1950 tentang surat perjalanan Republik Indonesia

(Lembaran-Negara tahun 1950 No. 82)" ditetapkan sebagai

Undang-undang dengan perubahan-perubahan sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 1;

Surat perjalanan Republik Indonesia terbagi atas:

• paspor diplomatik;

• paspor dinas;

• paspor biasa;

• paspor untuk orang asing,

• surat perjalanan laksana paspor.

Pasal 2.

(1) Paspor diplomatik dan paspor dinas hanya diberikan, diperpanjang

waktunya, ditambah, diubah atau dicabut oleh Menteri Luar Negeri

atau pegawai-pegawai dinas luar negeri, yang ditunjuk oleh Menteri

Luar Negeri,

(2) Pengeluaran paspor diplomatik oleh pejabat-pejabat tersebut dalam

ayat (1) dilakukan atas nama Presiden;

(3) Bentuk paspor diplomatik dan paspor dinas, juga peraturan

selanjutnya tentang pengeluaran, perpanjangan waktu, penambahan,

perubahan atau pencabutan paspos-paspor itu ditetapkan oleh

Menteri Luar Negeri

Pasal 3 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3.

Pengeluaran, perpanjangan waktu, penambahan, perubahan dan

pencabutan paspor biasa dan paspor untuk orang asing dan surat

perjalanan laksana paspor yang lain dilakukan di Indonesia oleh

pegawai-pegawai yang ditunjuk untuk itu oleh Menteri Kehakiman dan

di luar Indonesia oleh pegawai-pegawai Dinas Luar Negeri, yang

ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 4.

(1) Kepada warga-negara Indonesia yang berdiam di Indonesia yang

tidak atau belum mempunyai paspor tersebut dalam pasal 1 dan yang

berkehendak bepergian keluar negeri dan berangkatnya tidak

terganggu oleh halangan-halangan berdasarkan hukum, dapat

diberikan paspor biasa atau surat perjalanan laksana paspor.

(2) Kepada warga-negara Indonesia yang berada di luar negeri dan tidak

atau belum mempunyai paspor tersebut dalam pasal 1, dapat

diberikan paspor biasa atau surat perjalanan laksana paspor.

(3) Atas permintaan pemohon maka paspor atau surat perjalanan laksana

paspor tersebut dapat berlaku juga untuk isteri dan anak-anaknya

yang sah di bawah umur 16 (enam belas) tahun dan belum kawin.

Pasal 5.

(1) Kepada orang asing yang berdiam di Indonesia dan tidak mempunyai

paspor atau surat perjalanan yang sah dan masih berlaku dan suatu

negara asing, serta tidak sempat untuk memperoleh surat yang

sedemikian itu dalam waktu yang dapat dianggap cukup lamanya,

maka jikalau ia berkehendak pergi ke luar negeri dan berangkatnya

tidak terganggu oleh halangan-halangan berdasarkan hukum, dapat

diberikan paspor untuk orang asing atau surat perjalanan laksana

paspor.

(2) Atas ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Atas permintaan pemohon maka paspor atau surat perjalanan laksana

paspor tersebut dapat berlaku juga untuk isteri dan anak-anaknya

yang sah di bawah umur 16 (enam belas) tahun dan belum kawin.

Pasal 6.

Dengan tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal 7 sub b maka:

• paspor biasa berlaku untuk paling lama 2 (dua) tahun, dapat

diperpanjang untuk beberapa kali dengan selama-lamanya 2 (dua)

tahun, akan tetapi tidak dapat melebihi waktu 6 (enam) tahun setelah

hari dikeluarkannya;

• paspor untuk orang asing berlaku untuk paling lama 18 (delapan

belas) bulan dan tidak dapat diperpanjang;

• surat perjalanan laksana paspor hanya berlaku untuk satu perjalanan.

Pasal 7.

Menteri Kehakiman, dimana perlu dengan kata sepakat Menteri Luar

Negeri, dapat:

• menolak pemberian dan perpanjangan waktu berlakunya paspor

biasa, juga pemberian paspor untuk orang asing atau surat perjalanan

laksana paspor, kepada orang-orang yang tertentu atau

golongan-golongan orang yang tertentu jika syarat-syarat tersebut

dalam pasal 33 Undang-undang Dasar Sementara tidak dipenuhi;

• membatasi berlakunya paspor pada daerah dan negara tertentu

dan/atau memperpendek waktu berlakunya paspor tersebut yang

akan diberikan kepada orang-orang atau golongan-golongan orang

yang tertentu;

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• menetapkan bentuk paspor biasa, paspor untuk orang asing dan surat

perjalanan laksana paspor dan menetapkan peraturan selanjutnya

tentang pemberian, perpanjangan waktu penambahan, perubahan dan

pembatalannya.

Pasal 8.

Undang-undang ini tidak berlaku untuk pas jalan bagi yang naik haji.

Pasal 9.

(1) Paspor atau surat perjalanan yang lain, tetap menjadi milik negara.

(2) Barangsiapa yang menyerahkan suatu paspor atau surat perjalanan

lainnya yang diberikan kepadanya, kepada orang lain dengan maksud

dipergunakan dengan cara tidak berhak, akan dipidana dengan

hukuman penjara setinggi-tingginya 1 (satu) tahun, atau dengan

hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

rupiah).

(3) Barangsiapa yang memakai dengan sengaja satu paspor atau surat

perjalanan lainnya yang diberikan kepada orang lain akan dipidana

dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 1 (satu) tahun, atau

dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10-000,-

(sepuluh-ribu rupiah).

Pasal 10.

Pejabat yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum memberikan

atau memperpanjang berlakunya surat perjalanan Republik Indonesia

untuk orang Indonesia atau orang asing sedang ia tahu bahwa orang

tersebut oleh Menteri Luar Negeri/Menteri Kehakiman dinyatakan

sebagai orang yang tidak berhak mendapat surat perjalanan akan

dipidana dengan hukuman penjara setinggi- tingginya dua tahun.

Pasal 11 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 11.

(1) Barangsiapa mempergunakan paspor biasa yang sudah dinyatakan

dicabut/dibatalkan berlakunya oleh Menteri Kehakiman/Menteri

Luar Negeri akan dipindana dengan hukuman Penjara

setinggi-tingginya dua tahun.

(2) Barangsiapa mempergunakan paspor biasa yang sudah dinyatakan

dicabut/dibatalkan oleh Menteri Luar Negeri akan dipidana dengan

hukuman penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

(3) Barangsiapa mempergunakan paspor diplomatik yang sudah

dinyatakan dicabut/dibatalkan berlakunya oleh Menteri Luar Negeri

akan dipidana dengan hukuman penjara setinggi-tingginya empat

tahun.

Pasal 12.

Barangsiapa pada waktu hendak minta surat perjalanan Republik

Indonesia dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar

yang menentukan dalam pemberian surat perjalanan akan dipidana

dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Pasal 13.

Perbuatan yang tersebut dalam pasal 9 ayat (2) dan (3), pasal 10, pasal

11 dan pasal 12 dianggap sebagai kejahatan.

Pasal 14.

Pelaksanaan Undang-undang ini dilakukan oleh Menteri Luar Negeri

dan Menteri Kehakiman.

Pasal 11.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang paspor tahun 1959"

dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam

Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juni 1959.

Pejabat Presiden Republik Indonesia,

ttd

SARTONO.

Diundangkan

pada tanggal 4 Juli 1959,

Menteri Kehakiman,

ttd

G. A. MAENGKOM.

Menteri Luar Negeri a.i.,

ttd

HARDI.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 56.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMORI PENJELASAN MENGENAI UNDANG-UNDANG

No. 14 TAHUN 1959

tentang

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No. 40

TAHUN 1950 TENTANG SURAT PERJALANAN

REPUBLIK INDONESIA

(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 No. 82)"

SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

A. PENJELASAN UMUM.

Sebagaimana telah sama diketahui, bahwa satu-satunya Undang-undang yang mengatur

tentang surat-surat perjalanan Republik Indonesia, atau dengan istilah yang lebih populer

disebut "Paspor Republik Indonesia" pada waktu terakhir ini hanyalah diatur oleh

"Undang-undang Darurat tentang surat perjalanan Republik Indonesia No. 40 tahun

1950". Beberapa ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Darurat tersebut diatas,-

didalam pengalaman ternyata masih kedapatan beberapa ketentuan yang tidak lagi sesuai

dengan keadaan. Hal ini dapat kita maklumi, oleh karena Undang-undang Darurat No. 40

tahun 1950 tersebut dimaksudkan agar dahulunya supaya didalam waktu yang singkat

sekali dapat menggantikan segala ordonansi-ordonansi Hindia-Belanda yang belum

ditarik kembali (Staatsblad 1919 No. 446, yo. Staatsblad 1919 No. 406).

Oleh karena itu sifat kesementaraaan dari pada Undang-undang Darurat No. 40/1950

masih nampak. disana-sini, bahkan beberapa pasal sudah tidak aktuil lagi untuk

dipergunakan, umpamanya: penghapusan adanya paspor konsuler pada Pasal 1 : Pasal 5

sub 2 Pasal 9 keseluruhannya. Pasal 10 sub 1 dan perubahan redaksionil pada pasal-pasal

lainnya.

Berhubung dengan soal-soal tersebut diatas, perlu diadakan penggantiannya, setelah

diadakan perubahan dan tambahan serta penghapusan pasal-pasal disana-sini seperlunya,

serta mengeluarkannya sebagai Undang-undang biasa. Dengan adanya Undang-undang

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Paspor Republik Indonesia ini diharapkan agar pelaksanaan-pelaksanaan yang sehingga

dewasa ini masih bersifat sementara itu, dapat ditertibkan adanya.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Pasal 1 menyebutkan beberapa jenis paspor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik

Indonesia. Paspor diplomatik, diberikan kepada mereka yang mendapat tugas negara

untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat diplomatik atau kepada

pejabat-pejabat negara yang oleh karena tugasnya mempunhai kedudukan diplomatik di

Luar Negeri sedangkan paspor dinas diberikan kepada pegawai-pegawai negeri yang

melakukan tuas jabatan untuk kepentingan Pemerintah keluar negeri.

Pasal 2.

Pasal ini adalah mengenai paspor diplomatik dan dinas, Pengeluaran, perpanjangan

waktu, penambahan, perubahan dan pencabutan paspor-paspor dinas dan paspor-paspor

diplomatik telah diatur dengan Keputusan Meneri Luar Negeri tanggal 1 Juli 1955, No.

43780 VIII.

Pasal 3.

Paspor-paspor biasa dan surat-surat perjalanan lainnya yang tersebut pada bagian terakhir

dari pasal 1 diberikan atau diatur tentang ketentuan-ketentuan pengeluarannya oleh

Kepala Jawatan Imigrasi, yaitu sebagai pembesar yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman.

Diluar Indonesia, hal ini adalah pada pegawai-pegawai dinas Luar Negeri dari

perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 4.

Pasal 4 mengatur perhubungan dengan pelaksanaan dari pada pasal 9 sub 2 dari

Undang-undang Dasar Sementara, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada

pasal 33 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5.

Pasal 5 mengatur pemberian paspor-paspor Republik Indonesia -Asing, yaitu kepada

mereka yang bukan warga-negara Indonesia dan orang-orang asing yang oleh karena

keadaan, didalam waktu yang dianggap cukup pantas tidak bisa memperoleh paspor

kebangsaannya sendiri atau tak bisa memperoleh paspor dari negara asing lain

-umpamanya: Orang-asing dari sesuatu negara yang tidak mempunyai hubungan

diplomatik dengan Indonesia, dalam hal mana dapat dikeluarkan surat perjalanan laksana

paspor.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Menteri Kehakiman dengan kata, sepakat dari Menteri Luar Negeri, dapat

menggantungkan pemberian, perpanjangan dan berlakunya sesuatu paspor atas nama

seseorang, jika menyangkut kepentingan dan keamanan negara serta menghendakinya

atas adanya tindakan tersebut. Dalam hal ini syarat-syarat tersebut dalam pasal 33

Undang-undang Dasar Sementara diperhatikan pula.

Pasal 8.

Oleh karena perjalanan naik haji telah ada ketentuan-ketentuannya sendiri yang diatur

oleh Menteri Agama, dengan sendirinya Undang-undang ini tidak berlaku untuk

warga-negara Indonesia yang memperoleh paspor haji (pas-Mekkah).

Pasal 9.

Pasal 9 menentukan, bahwa paspor-paspor atau surat-surat perjalanan lainnya, selama

masih berlaku, adalah tetap menjadi kepunyaan negara.

Demikian pula paspor atau surat perjalanan yang lain yang dinyatakan dicabut/dibatalkan

berlakunya oleh Menteri Kehakimanan dan/atau Menteri Luar Negeri yang harus

diserahkan kembali kepada pegawai yang ditunjuk untuk itu diatur pelaksanaannya dalam

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah atau surat keputusan Menteri.

Ketentuan ini amat penting, yaitu untuk menggantungkan adanya paspor-paspor atau

surat-surat perjalanan itu, sebagai haknya Pemerintah yang tidak dapat diganggu-gugat,

untuk setiap kepentingan negara menghendakinya, mengubah-mencabut-, membatalkan

berlakunya sesuatu paspor, jika dianggap untuk itu ada alasan- alasannya.

Selain dari pada itu, diadakan juga ancaman-ancaman hukuman bagi barangsiapa yang

menyalah-gunakan suatu paspor atau surat perjalanan lainnya yang diberikan kepadanya

(sub 2, 3).

Pasal 10.

Pasal ini dimaksud untuk mencegah adanya kemungkinan bahwa pejabat di Indonesia

atau diperwakilan diluar negeri menyalah-gunakan kekuasaannya untuk memberikan

paspor kepada orang-orang tertentu yang sudah diketahui akan berbuat yang merugikan

Negara tau Pemerintah yang sah.

Pasal 11.

Ketentuan yang mengatur ancaman hukuman terhadap para pelanggar perlu sekali agar

penyalah-gunaan suatu paspor dapat dicegah atau setidak-tidaknya dikurangi sedangkan

hukuman yang ditentukan disesuaikan menurut sifat dan kedudukan paspor.

Pasal 12.

Pasal ini bermaksud memberikan ancaman hukuman tersendiri kepada orang-orang yang

dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, yang sifatnya menentukan

dalam pemberian surat perjalanan.

Pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14.

Cukup jelas.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 15.

Segala ketentuan yang merupakan perubahan atas Undang-undang Darurat No. 40 tahun

1950 dengan sendirinya mulai berlaku semenjak diundangkan.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

ttd

G.A. MAENGKOM.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1799.