PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1959 TENTANG

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 1959

TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1959 TENTANG

BADAN PERUSAHAAN PRODUKSI BAHAN MAKANAN DAN PEMBUKAAN

TANAH" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 1), SEBAGAI

UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar

Sementara Republik Indonesia telah menetapkan undang-undang

Darurat No. 1 tahun 1959 tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan

Makanan dan Pembukaan Tanah (Lembaran - Negara tahun 1959

No. 1);

• bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang- undang

Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang- undang dengan

beberapa perubahan.

Mengingat : a. pasal 97 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

• Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957

No. 101);

Dengan …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-

UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1959 TENTANG BADAN

PERUSAHAAN PRODUKSI BAHAN MAKANAN DAN

PEMBUKAAN TANAH" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO.

1), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.

1 tahun 1 959 tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan

Pembukaan Tanah (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 1) setelah

diadakan beberapa perubahan ditetapkan sebagai Undang-undang,

sehingga bunyinya menjadi sebagai berikut :

BAB I.

NAMA, TUGAS DAN SIFAT.

Pasal 1.

(1) Dengan Undang-undang ini dibentuk suatu Badan Perusahaan

Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah, selanjutnya

disebut B.M.P.T., yang bertugas secara perusahaan

menyelenggarakan usaha-usaha :

• intensifikasi produksi bahan makanan, dalam bentuk padicentra.

• produksi ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• produksi bahan makanan di tanah kering, dalam bentuk

perusahaan pertanian sendiri dan dalam bentuk perusahaan

pembukaan tanah untuk rakyat.

• pembukaan tanah pasang surut, sebagai pekerjaan lanjutan dari

kanalisasi.

(2) B.M.P.T. termaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah suatu perusahaan

Negara yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jakarta.

Pasal 2.

(1) Terhadap badan-badan termaksud dalam pasal 1 dan 3 berlaku

hukum perdata Indonesia.

(2) Kepada badan-badan tersebut dalam ayat (1) diberikan hak :

• untuk melakukan perbuatan berdasarkan hukum adat dan

memperoleh hak-hak yang menurut hukum adat hanya dapat

diperoleh oleh orang-orang yang tunduk kepada hukum adat;

• untuk mengadakan ikatan kredit termaksud dalam peraturan yang

tercantum dalam Staatsblad 1908 No. 542.

BAB II.

PENYELENGGARAAN DAN SUSUNAN.

Pasal 3.

(1) Penyelenggaraan tugas B.M.P.T. dilakukan oleh bagian- bagian dari

badan tersebut, yaitu :

• Bagian perusahaan padicentra;

• Bagian ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Bagian perusahaan tanah kering dan pembukaan tanah untuk

rakyat;

• Bagian perusahaan tanah pasang surut.

(2) Dengan mengingat seperlunya faktor-faktor tehnis dan ekonomis, di

daerah-daerah oleh B.M.P.T. didirikan perusahaan-perusahaan sesuai

dengan tugasnya tersebut dalam pasal 1.

BAB III.

PIMPINAN.

Pasal 4.

(1) B.M.P.T. dipimpin oleh suatu Direksi, yang mewakili badan tersebut

di muka dan di luar pengadilan.

(2) Direksi badan termaksud dalam ayat 1 pasal ini terdiri atas tiga orang

Direktur, yaitu seorang Presiden Direktur, seorang Wakil

Direktur I dan seorang Wakil Direktur II, yang diangkat dan

diberhentikan oleh Menteri Pertanian dan yang kekuasaan dan

tugasnya diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

(3) Bagian-bagian termaksud dalam pasal 3 masing-masing dipimpin

oleh seorang pemimpin yang diangkat dan diberhentikan oleh

Menteri Pertanian dan yang kekuasaan dan tugasnya di atur oleh

Direksi B.M.P.T.

BAB IV ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB IV.

PERMODALAN.

Pasal 5.

(1) Modal perusahaan untuk keperluan B.M.P.T. yang rencana kerjanya :

ditetapkan untuk 10 tahun, ditentukan sebesar 1 000 juta rupiah yang akan dipenuhi oleh Anggaran Belanja Negara.

(2) Untuk perkembangan perusahaan B.M.P.T. maka modal akan

diperbesar menurut keperluan.

BAB V.

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGAN-JAWAB.

Pasal 6.

(1) Pengawasan atas B.M.P.T. dijalankan oleh suatu Badan Pengawas

Pusat yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 7 orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian dan bertanggung-jawab kepadanya.

(2) Di daerah-daerah Swatantra tingkat I di mana terdapat

perusahaan-perusahaan termaksud dalam ayat (2) pasal 3 dibentuk suatu Badan Pengawas Pembantu yang menjalankan pengawasan atas semua perusahaan-perusahaan dalam daerah itu dan yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian.

(3) Tugas dan cara bekerja Badan Pengawas Pusat dan Badan Pengawas

Pembantu tersebut di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

Pasal 7.

(1) B.M.P.T. bertanggung-jawab kepada Menteri Pertanian dan

menjalankan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.

(2) Pengawasan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Pengawasan atas pengurusan keuangan B.M.P.T. dan

bagian-bagiannya secara perusahaan dilakukan juga oleh Dewan Pengawas Keuangan Negara.

Pasal 8.

(1) Balans pembukuan dari B.M.P.T. disahkan oleh Menteri Pertanian.

(2) Keuntungan bersih sesudah dipotong untuk cadangan, masuk dalam

Kas Negara sebagai pendapatan Negara.

Pasal 9.

(1) Tiap-tiap tahun paling lambat dalam bulan Juli, Direksi B.M.P.T.

menyampaikan kepada Menteri Pertanian dengan perantaraan Badan Pengawas Pusat untuk disahkan, rencana anggaran belanja untuk tahun berikutnya yang harus disertai gabungan dari anggaran keuangan tiap-tiap perusahaan yang tergabung dalam B.M.P.T.

(2) Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya 6 bulan sesudah akhir tahun

Direksi B.M.P.T. mengirimkan kepada Menteri Pertanian balans dan perhitungan untung-rugi beserta berita tahunan, dengan disertai pemandangan dari Badan Pengawas Pusat untuk disahkan.

BAB VI.

PERATURAN PELAKSANAAN.

Pasal 10.

Peraturan-peraturan yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-undang ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau peraturan Menteri Pertanian.

Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam

Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,

pada tanggal 26 Juni 1959.

Pejabat Presiden Republik Indonesia,

ttd

SARTONO.

Diundangkan,

pada tanggal 4 Juli 1959.

Menteri Kehakiman,

ttd

G.A. MAENGKOM.

Menteri Pertanian,

ttd

SADJARWO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 60.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 1959

tentang

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 1

TAHUN 1959 TENTANG BADAN PERUSAHAAN PRODUKSI

BAHAN MAKANAN DAN PEMBUKAAN TANAH

(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 No. 1). SEBAGAI

UNDANG-UNDANG.

PENJELASAN UMUM.

Urusan bahan makanan bagi Indonesia merupakan salah satu persoalan yang penting yang

sampai kini belum dapat diselesaikan secara memuaskan. Berhubung dengan sifat agraris

dari Negara Indonesia dan padatnya penduduk Indonesia yang tiap tahun bertambah

dengan kurang-lebih 1,7%, dan keadaan sosial ekonomi rakyat Indonesia maka pelbagai

usaha-usaha yang telah dijalankan oleh Pemerintah untuk memecahkan soal yang penting

ini belum juga memberikan hasil yang diharapkan. Kecuali kenaikan jumlah penduduk,

perubahan yang telah terjadi didalam menu rakyat setelah Perang Dunia ke-II, telah

mempengaruhi pula kebutuhan kita akan beras yang tidak sedikit. Konsumsi beras yang

sebelum perang mencapai angka ± 85 kg sejiwa setahunnya, kini mencapai 95 kg.

Karena itu hampir tiap tahun diperlukan impor beras yang meruakan suatu

pembebanan yang tidak sedikit bagi devisen Negara.

Persoalan persediaan bahan makanan, yang dalam rangka ekonomi mempunyai

peranan dan pengaruh yang besar pula, tidaklah dapat dipecahkan secara difinitif dengan

mengimpor beras dari luar negeri tetapi harus dihadapi dengan membuka potensi-potensi

yang ada didalam negeri sendiri. Jika kita mengingat bahwa di Indonesia masih terdapat

tanah kosong yang maha luas yakni ± 40.000.000 ha tanah kering dan seluas ± 10.000.000

ha tanah pasang surut (rawang) yang dapat dipergunakan untuk produksi bahan makanan,

maka nampak dengan jelas jalan keluar dari kesulitan-kesulitan karena kekurangan bahan

makanan yang hampir bersifat khronis itu. Usaha lain dalam rangka mempertinggi hasil

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

bahan makanan yang segera dapat dijalankan pula, ialah usaha intensifikasi pertanian,

dengan pemakaian rabuk, biji-biji, yang murni dan dengan perbaikan periaran dan

pemeliharaan, maka dengan luas tanah pertanian yang kini telah ada, akan dapat dicapai

penambahan hasil yang besar pula.

Kini sudah sampai waktunya untuk memulai usaha-usaha penambahan hasil bahan

makanan secara teratur dan integraal untuk dapat membawa kita keluar dari

kesukaran-kesukaran ekonomi Indonesia yang disebabkan oleh kekurangan bahan

makanan.

Pemerintah telah menyediakan 1000 juta rupiah sebagai modal permulaan yakni

untuk :

• usaha intensifikasi (padi centra),

• pembukaan tanah kering dan

• pembukaan tanah pasang surut, sebagai pekerjaan lanjutan dari kanalisasi yang

akan datang.

Dengan penyelenggaraan secara tehnis yang dapat dipertanggungkan-jwabkan dan

dengan menjalankan usaha-usaha tersebut diatas secara Perusahaan maka dapat

diharapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang diselenggarakan itu pada suatu waktu

dapat berdiri sendiri, dalam arti kata dapat membiayai pekerjaannya sendiri dari

penghasilan yang diterimanya.

Perbaikan pada tanah pertanian yang telah ada atau intensifikasi, ditahun-tahun

yang akhir ini dijalankan secara agak besar-besaran.

Cara intensifikasi ini yang disebut intensifikasi masal belum diikuti oleh

masyarakat tani seluruhnya, oleh karena pengeluaran Pemerintah untuk itu hanya

merupakan sekedar bantuan saja.

Kini perlu diadakan usaha intensifikasi secara integraal yang merupakan

"Intensifikas Padi Centra dan Jagung Centra" di daerah-daerah jagung. Sebagian terbesar

dari masyarakat tani, akan baru dapat menjalankan intensifikasi, jika tersedia modal yang

cukup.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Modal ini tidak hanya harus tersedia saja, akan teapi harus diterima tepat pada

waktunya juga. Peminjaman modal pada sitani tadi akan diberi bentuk yang sederhana

mudah dan murah, dan dilengkapi dengan pimpinan dan bimbingan cara

menggunakannya. Untuk usaha ini didalam jangka waktu 5 tahun akan didirikan 250 padi

dan jagung centra yang meliputi 1. juta ha. Intensifikasi atau perbaikan tanah pertanian

yang telah ada ini akan dapat menambah hasil bumi dengan cepa, akan tetapi plafond

penambahan ini adalah terbatas, dan oleh karena itu diperlukan kecuali penambahan juga

perluasan tanah produksi. Dengan intensifikasi padi centra disamping intensifikasi masal

maka diharapkan dalam jangka waktu 5 tahun kebutuhan akan bahan makanan akan dapat

dipenuhi. Disamping usaha intensifikasi direncanakan untuk mengadakan pusat-pusat

(kernen) pembukaan tanah kering yang tiap pusat unit akan terdiri dari 10.000 ha

perusahaan pertanian akan dibuka dan disediakan tanah baru untuk rakyat-rakyat daerah

yang seluas 100.000 ha.

Dalam pembagian tanah untuk rakyat akan diadakan peraturan-peraturan yang

menjamin bahwa tanah-tanah itu akan dibagi kepada tani-tani yang mengerjakan sendiri

tanah itu dan terlebih dahulu kepada rakyat tani daerah-daerah itu sendiri.

(Untuk tiap pusat diperlukan unit traktor-traktor dan perlengkapan lainnya).

Menurut rencana akan dibangun 20 unit yang tersebar diseluruh Indonesia. Dalam tahun

1959 akan dimulai dengan pusat-pusat unit ialah di Sumatera Selatan, Sumatera Utara,

Kalimantan Selatan, Aceh dan Nusa Tenggara Timur.

Dengan mengadakan 20 unit pembukaan tanah kering seluas kurang-lebih 2 juta ha

maka dalam 10 tahun dapat diharapkan kenaikan produksi bahan makanan ± 2 juta ton,

yang berarti memenuhi kebutuhan untuk fase selanjutnya.

Usaha-usaha yang dijalankan oleh Pemerintah tidak saja ditujukan kepada

peninggian produksi bahan makanan, akan tetapi serentak pula mempunyai tujuan dan

pengaruh yang lebih luas, membuka dan menghidupkan daerah-daerah yang kini kosong

dengan membentuk perusahaan-perusahaan padi centra akan menarik penduduk berusaha

disekitar centra itu. Dengan adanya usaha Pemerintah ditanah kosong tersebut maka

dihidupkan suatu aktivitet ekonomis yang dapat berkembang selanjutnya.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Perusahaan-perusahaan padi itu akan merupakan pendorong sosial-ekonomis yang

dinamis. Dalam rangka pembukaan tanah kering yang disediakan untuk rakyat itu maka

dapatlah pula Pemerintah berusaha menyelenggarakan suatu "land-reform", menuju

kearah pembagian tanah-tanah dengan penetapan luas minimum dan maksimum yang

diperlukan oleh tani untuk dapat mencapai kehidupan yang layak, yaitu antara 2 sampai

10 ha dengan rata-rata ±5 ha dengan ketentuan, bahwa batas-batas ini disesuaikan kelak

dengan Undang-undang Pokok Agraria.

Dengan dilaksanakan pekerjaan-pekerjaan intensifikasi padi centra maupun

pembukaan tanah-tanah kering dan pasang surut secara besar-besaran itu maka diletakkan

basis-basis yang fundamentil bagi pertanian modern di Indonesia maupun untuk

mempertinggi taraf penghidupan rakyat tani. Untuk mencapai hasil yang diharapkan,

maka dalam penyelenggaraan usaha-usaha Pemerintah tersebut diatas, perlu diadakan

kerja-sama yang seerat-eratnya dengan Daerah yang bersangkutan dimana proyek-proyek

Pemerintah itu diselenggarakan dan dengan mengikutsertakan rakyat tani sendiri.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Untuk dapat menyelenggarakan usaha-usaha termaksud diatas secara tepat dan

cepat secara ekonomis perusahaan, maka Pemerintah berpendirian bahwa pelaksanaan

pekerjaan pembukaan tanah kering dan tanah pasang surut serta usaha intensifikasi,

tidaklah dapat diserahkan kepada suatu jawatan dalam rangka administrasi Pemerintah

biasa tetapi harus diserahkan kepada suatu badan tersendiri, yang dapat bekerja secara

perusahaan. Bukanlah maksud Pemerintah untuk mengadakan suatu badan yang bersifat

partikelir seperti suatu perseroan terbatas atau yayasan, yang karena sifatnya sedikit

banyak agak terlepas dari pengawasan Pemerintah. Sebaliknya Pemerintah berpendapat

bahwa suatu perusahaan Negara menurut I.B.W. tidak merupakan badan yang tepat untuk

diserahi tugas menjalankan usaha, penambahan makanan. yang bukanlah terutama suatu

usaha untuk mendapatkan keuntungan semata-mata dengan menyelenggarakan suatu

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

perusahaan bahan makanan adalah usaha yang bersifat sosial-ekonomis yang

mengutamakan pemecahan soal kekurangan bahan makanan, tanpa terlalu dibatasi dalam

kekuaaaannya untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu, akan tetapi sekali-kali

tidaklah pula maksudnya untuk tidak mengindahkan kaidah-kaidah yang sehat yang biasa

diindahkan dalam menyelenggarakan suatu perusahaan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dengan Undang-undang ini

dibentuk suatu badan hukum yang merupakan perusahaan Negara dan yang bertugas

menyelenggarakan usaha-usaha tersebut diatas.

Pasal 2.

Dalam pasal ini diadakan ketentuan bahwa untuk B.M.P.T. disampingnya berlaku

hukum. Barat yang berlaku di Indonesia, diberikan hak untuk bertindak dalam lingkungan

hukum adat. Maksudnya agar Badan tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara luas

untuk secara langsung dapat berhubungan dengan kepentingan-kepentingan rakyat yang

berhubungan erat dengan hukum adat.

Tetapi dengan peraturan lain akan dijaga jangan sampai B.M.P.T.

menyalah-gunakan hak-hak yang diberikan kepadanya dengan mengadakan

tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan rakyat.

Pasal 3 dan 4

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 5.

Rencana penyelenggaraan perusahaan-perusahaan seperti dijelaskan dalam

penjelasan umum baru dapat diselesaikan dalam keseluruhannya dalam waktu 10 tahun.

Pasal 6.

Untuk pengawasan yang lebih mendalam, dianggap perlu untuk membentuk badan

pengawas.

Pasal 7, 8, 9 dan 10.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Paling lama tiap 6 bulan sekali Pemerintah akan memberikan laporan

perkembangan secara periodik kepada Dewan perwakilan Rakyat c.q. Seksi-seksi yang

bersangkutan.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

ttd

G.A. MAENGKOM.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1803.