Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1959 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE

regulation_id: UU_1_1959 source: peraturan.go.id permalink: 17-crpginfra/scraped-md/uu-1-1959

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1959 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1957 No. 62) dan Undang-undang Darurat No. 24 tahun 1947 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 81) tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Konstituante tidak sesuai lagi dengan keadaan berhubung dengan diundangkannya Undang-undang No. 81 tahun 1958 (Lembaran- Negara tahun 1958 No. 145) yang mencabut Undang-undang No. 2 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 9) dan Undang-undang No. 16 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 42); Mengingat : Pasal 89 dan 90 ayat 1, pasal 136 jo. pasal 73 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; Memutuskan : I. Mencabut : Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 62) dan Undang-undang Darurat No. 24 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 81); II. Memutuskan:UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE. Pasal I ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal I (1) Kedudukan anggota Konstituante sama dengan kedudukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan oleh karenanya peraturan- peraturan keuangan yang berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat berlaku juga bagi anggota Konstituante; (2) Berhubung dengan ketentuan dalam ayat yang lalu, maka Undang- undang No. 81 tahun 1958 yang kini mengatur kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat berlaku juga bagi Ketua, Wakil Ketua dan anggota Konstituante dengan ketentuan-ketentuan seperti di bawah ini: Pasal 1. Perkataan-perkataan : a. "Dewan Perwakilan Rakyat". b. "Jakarta". c. "lbu Kota", dalam Undang-undang No. 81 tahun 1958 harus dibaca masing-masing: a. "Konstituante", b. "Bandung", c. "Bandung". Pasal 2. A. Pasal 2 ayat 1 undang-undang No. 81 tahun 1958 harus dibaca: "(1) Anggota Konstituante yang menjadi Wakil Ketua sedapat- dapatnya bertempat tinggal di Bandung". B. Pasal 2 ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA B. Pasal 2 ayat 4 Undang-undang No. 81 tahun 1958 harus dibaca: "(4) Selama masa memangku jabatan untuk masing-masing Wakil Ketua disediakan sebuahmobil dengan pengemudinya, dan untuk Wakil Ketua yang bertempat tinggai Bandung dapat disediakan sebuah rumah kediaman kepunyaan Negara, dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut: a. Ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh Negara. b. Ongkos-ongkos pemakaian air, penerangan dan gas untuk Wakil Ketua yang bertempat tinggal di Bandung ditanggung oleh Negara. c. Untuk menutupi ongkos-ongkos pelayanan dan pemeliharaan/ sewa rumah kepada Wakil Ketua yang bertempat tinggal di Bandung diberikan tunjangan, yang banyaknya tergantung dari besarnya rumah serta pekarangan dan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga". Pasal 3. A. Pasal 3 ayat (1) sub a Undang-undang No. 81 tahun 1958 harus dibaca : "a. 1. Anggota yang duduk dalam Panitia Persiapan Konstitusi atau Panitia Rumah Tangga yang dalam satu bulan menghadiri:

1/2 atau lebih dari jumlah semua rapat-rapat pleno Kontituante yang diadakan dalam waktu sidang Konstituante yang harus dihadirinya, dan/atau

1/2 atau ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

1/2 atau lebih dari jumlah semua rapat-rapat "pleno" Panitianya dan/atau semua rapat-rapat badan-badan yang menggantinya, yang diadakan dalam waktu sidang Panitia Persiapan Konstitusi yang seharusnya dihadirinya, mendapat penghasilan penuh yang dimaksud pada permulaan ayat ini; a. 2. Anggota pleno yang dalam satu bulan menghadiri 1/2 atau lebih dari jumlah semua rapat-rapat pleno Konstituante yang diadakan dalam waktu sidang Konstituante, yang seharusnya, mendapat penghasilan penuh yang dimaksud pada permulaan ayat ini"; B. Pasal 3 ayat (1) sub b Undang-undang No. 18 tahun 1958 harus dibaca: "b. 1. Anggota yang duduk dalam Panitia Persiapan Konstitusi atau Panitia Rumah Tangga yang dalam satu bulan menghadiri kurang dari 1/2 dari jumlah semua rapat-rapat tersebut sub a,

1. yang seharusnya dihadirinya, mendapat separoh (50%) daru penghasilan penuh yang dimaksud pada permulaan ayat ini; b. 2. Anggota pleno yang dalam satu bulan menghadiri kurang dari 1/2 dari jumlah semua rapat-rapat tersebut sub a. 2. yang seharusnya dihadirinya, mendapat separoh (50%) dari penghasilan penuh yang dimaksud pada permulaan ayat ini"; C. Pasal 3 ayat (1) sub f Undang-undang No. 81 tahun 1958 harus dibaca: "f 1. kepada anggota yang duduk dalam Panitia Persiapan Kontitusi atau Panitia Rumah Tanggal dibayarkan penghasilan penuh selama ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA selama reses, kecuali jika ia sebelum reses dalam waktu 30 hari berturut-turut dengan tiada alasan yang sah, tidak pernah menghadiri rapat-rapat tersebut sub a.1.; f. 2. kepada anggota pleno bukan pegawai Negeri dibayarkan 40% dari penghasilan penuh selama reses, kecuali jika ia sebelum reses dalam waktu 30 hari berturut-turut dengan tiada alasan yang sah, tidak pernah menghadiri rapat-rapat tersebut sub a. 2."; D. Bagian kalimat dari pada pasal 3 ayat (2) sub a Undang- undang No. 81 tahun 1958 yang berbunyi: "a. kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali Ketua dan Wakil Ketua yang "Menghadiri rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat, rapat-rapat Bahagian dan rapat-rapat Seksi atau rapat-rapat Badan-badan yang menggantinya yang seharusnya dihadirinya, diberikan tunjangan jabatan sebanyak dan seterusnya"; harus dibaca: "a. kepada anggota Konstitutante, kecuali Ketua dan Wakil Ketua yang menghadiri:

• rapat-rapat tersebut sub a. 1, yang seharusnya dihadirinya, bagi anggota yang duduk dalam Panitia Persiapan Konstitusi atau Pantia Rumah Tangga;
• rapat-rapat tersebut sub a. 2. yang seharusnya dihadirinya, bagi anggota pleno; diberikan tunjangan jabatan sebanyak dan seterusnya", E. Perkataan-perkataan "Panitia Permusyawaratan" dalam pasal 3 ayat (2) sub b Undang-undang No. 81 tahun 1958 harus dibaca: "Panitia Musyawarah" F. Tanda ". ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA F. Tanda "." (titik). di belakang perkataan : sebulan pada akhir kalimat pasal 3 ayat 2 sub b Undang-undang No. 81 tahun 1958, harus dianggap sebagai tanda:, "(koma). Di belakang tanda "koma" ini harus dianggap, bahwa ada anak kalimat yang berbunyi: "dengan pengertian, bahwa untuk rapat-rapat "pleno" Panitia Rumah Tangga yang diadakan dalam waktu sidang Panitia Persiapan Konstitusi, kepada anggota-anggota Panitia Rumah Tangga tidak diberikan uang duduk". G. Perkataan: "Seksi" pada permulaan pasal 3 ayat (3) Undang-undang No. 81 tahun 1058, harus dibaca: "Panitia Perseiapan Konstitusi atau Panitia Rumah Tangga". Pasal 4. A. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 81 tahun 1958 harus dibaca: "(1) a. Anggota Konstituante pegawai Negeri atau pegawai daerah otonom yang menerima penghasilan kurang dari penghasilan anggota Konsituante, yang duduk dalam Panitia Persiapan Konstitusi, atau Panitia Rumah Tangga, menerima tiap-tiap bulan selisih antara penghasilannya dan penghasilan anggota Konstituante, dikurangi dengan potongan jika tidak menghadiri rapat-rapat dengan tiada alasan yang sah seperti dimaksud dalam pasal 3 ayat (1); b. Anggota pleno Konstituante pegawai Negeri atau pegawai daerah otonomi Yang menerima pengahsilan kurang dari penghasilan anggota Konsituante, menerima tiap-tiap bulan selama waktu sidang Konstiatuante pleno selisih anara penghasilannya dan penghasilan anggota Konstituante, dikurangi dengan potongan jika tidak menghadiri rapat-rapat dengan tiada alasan yang sah seperti yang termaksud dalam pasal 3 ayat (1); c. Anggota … PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c. Anggota pleno Konstituante pegawai Negeri atau pegawai daerah otonom menerima tiap-tiap bulan sealma waktu reses, di atas penghasilannya sebagai pegawai, "tunjangan reses", ialah 40% dari uang kehormatan dan 40% dari uang tunjangan jabatan anggota kecuali jika ia sebelum reses dalam waktu 30 hari berturut-turut dengan tiada alasan yang sah tidak pernah menghadiri rapat-rapat tersebut pasal 3 ayat (1) sub a. 2. dengan catatan, bahwa jumlah penghasilan yang diterimanya (penghasilan sebagai pegawai dan ,,tunjangan reses") tidak melebihi jumlah penghasilan maximum yang dapat diterimanya selama masa sidang". B. Pasal 4 ayat (3) Undang-undang No. 81 tahun 1958 harus dibaca: "(3) Anggota pegawai Negeri non-aktif yang tidak lagi menerima gaji dari jawatan yang karenanya dianggap sebagai anggtota bukan pegawai Negeri: a. yang duduk dalam Panitia Persiapan Konstitusi atau Panitia Rumah Tangga tiap-tiap bulan diberikan penghasilan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 ayat (1 ) sub a. 1., b, c, d, e, f 1 dan g; b. yang tidak duduk dalam Panitia Persiapan Konstitusi atau Panitia Rumah Tangga (anggota pleno) tiap-tiap bulan dalam waktu sidang Konstituante pleno, diberikan penghasilan menurut ketentuan data pasal 3 ayat (1) sub a 2, b, c, d, e, dan g, c. yang tidak duduk dalam Panitia Persiapan Konstitusi atau Panitia Rumah Tangga (anggota pleno) tiap-tiap bulan dalam waktu reses, diberikan penghasilan seperti kepada anggota pleno bukan pegawai Negeri, menurut ketentuan dalam pasal 3 ayat(1)sub f2; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA tetapi apabila penghasilan menurut ketentuan tersebut kurang dari penghasilannya sebagai pegawai, yang ia berhak menerimanya terakhir, maka kepadanya diberikan suatu jumlah sebesar penghasilan yang terakhir itu, kecuali jika ia sebelum reses dalam waktu 30 hati berturut-turut dengan tiada alasan yang sah, tidak pernah menghadiri rapat-rapat tersebut pasal 3 ayat (1) sub a.2." Pasal Tambahan. (1) Yang dimaksud dengan istilah "anggota pleno" dalam Undang- undang ini, ialah "anggota Konstituante yang tidak duduk dalam Panitia Persiapan Konstitusi atau Panitia. Rumah Tangga Konstituante". (2) Yang dimaksud dengan istilah "sebulan" pada permulaan pasal 3 ayat (1), istilah "satu bulan" dalam pasal 3 ayat (1) sub a, b dan c, istilah "tiap-tiap bulan" dalam pasal 4 Undang-undang No. 81 tahun 1958 ialah masing-masing: "sebulan takwin", "satu bulan takwin", "tiap-tiap bulan takwin". (3) Dalam membuat perhitungan-perhitungan untuk menetapkan jumlah potongan atas penghasilan anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) sub b, c dan f dan ayat (2) sub a Undang- undang No. 81 tahun 1958, berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) sub e tersebut, tiap-tiap satu hari dianggap 1/30 (satu pertiga puluh) bulan. Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Oktober 1958. Agar … PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta Pada tanggal 14 Januari 1959. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO. Wakil Perdana Menteri I. ttd HARDI. Diundangkan pada tanggal 27 Januari 1959. Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM. Menteri Keuangan, ttd SOETIKNO SLAMET. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1959 NOMOR 3 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1959 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE. UMUM. Berdasarkan pada patokan yang terdapat dalam Undang-undang Dasar Sementara (pasal 136) tentang konkordansi antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Konstituante, maka dengan Undang-undang ini ditetapkan, bahwa Undang-undang No. 81 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 145) yang berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat, berlaku juga bagi Konstituante. Maksud dan jiwa dari pada Undang-undang ini sama dengan maksud dan jiwa dari pada Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 62) yang menentukan, bahwa Undang-undang No. 2 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 9), yang tadinya berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat, berlaku juga tadi bagi Konstituante. Dengan dicabutnya Undang-undang No. 2 tahun 1954 yo. Undang-undang No. 16 tahun 1958, maka hilanglah kekuatan dan maksud dari pada Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1957, dari oleh karena itu maka perlulah kiranya maksud itu ditegakkan kembali oleh Undang-undang ini. Untuk dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, ialah supaya Undang-undang No. 81 tahun 1958, yang berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat yang tersebut diatas, dapat berlaku juga bagi Konstituante, maka telah ditempuh jalan yang berikut : a. Ditentukan supaya kata-kata "Dewan Perwakilan Rakyat" dalam Undang-undang No. 81 tahun 1958 tersebut dibaca: "Konstituante"; Kata-kata "Jakarta" dan "Ibu Kota" supaya dibaca: "Bandung". b. Redaksi ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA b. Redaksi dari satu dua ayat serta bahagian dari pada beberapa ayat dari beberapa pasal dari Undang-undang No. 81 tahun 1958 itu disesuaikan ("diubah dan ditambah") berhubung dengan perbedaan yang bersifat gradueel antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Konstituante, seperti halnya dengan pasal 2 ayat (1) dan (4); Pasal 3 ayat (1) sub a, b dan f, ayat (2) ayat (3); Pasal 4 ayat (1) dan (3). c. Memberi pengertian yang jelas atas istilah, seperti halnya dengan istilah "satu bulan", yang tersebut pada permulaan ayat (1) pasal 3, istilah "satu bulan", tersebut dalam pasal 3 ayat (1) sub a, b, dan c, istilah "tiap-tiap bulan" tersebut dalam pasal 4 ayat 1 dan 3, Undang-undang No. 81 tahun 1958. Lihat Pasal Tambahan. PASAL DEMI PASAL. Pasal I ayat (1) mengandung prinsip, ketentuan pokok, yang berdasarkan pada pendapat: sama derajat sama penghargaan. Konsekwensi dari pada prinsip ini ialah: manakala jaminan dari pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat berubah, maka haruslah juga berubah jaminan bagi anggota Konstituante, dalam arti kata menyesuaikan jaminan bagi anggota Konstituante dengan jaminan dari pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal I ayat (2 ) mengatur pelaksanaan dari prinsip yang tercantum dalam ayat (1), dalam hal ini menyatakan berlakunya Undang-undang No. tahun 1958 juga bagi Konstituante. Pasal 1. Pasal ini cukup jelas, tidak perlu penjelasan lagi. Pasal 2. ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 2. Berlainan dengan halnya di Dewan Perwakilan Rakyat dimana ditetapkan, bahwa selain Ketua juga Wakil Ketua Dewan itu harus bertempat-tinggal ditempat kedudukan Parlemen (Jakarta), maka Wakil Ketua Konstituante, menurut Peraturan Tata-tertib Konstituante tidak mutlak harus bertempat tinggal di Bandung, tempat kedudukan Konstituante. Kelonggaran bagi Wakil Ketua Kontiatuante yang telah diberikan itu, kini diulangi lagi dalam Undang-undang ini, dengan disertai dengan konsekwensi-konsekwensi dari padanya, seperti terang nyata dari bentuk redaksi pasal ini. Pasal 3. Ad, A, B dan C. Seperti yang telah nyata dalam penjelasan umum diatas, maka dalam pasal inilah terdapat perubahan redaksi yang kiranya agak luas, selain dari mengganti kata-kata: "Dewan Perwakilan Rakyat" menjadi "Konstituante", dan "Jakarta" menjadi "Bandung". Perubahan redaksi itu perlu, karena, seperti, telah disinggung dalam penjelasan umum dimuka ini, cara bekerja dan organisasi dari pada Konstituante agak berbeda dengan cara bekerja dan organisasi Dewan Perwakilan Rakyat. Cara bekerja Konstituante mengakibatkan a. bahwa sebahagian dari pada anggota-anggotanya, ialah yang duduk dalam Panitia Persiapan Konstitusi dan Panitia Rumah Tangga, dianggap mempunyai tugas terus- menerus mempunyai "full time job", seperti anggota-anggota Parlemen pada umumnya; b. bahwa sebahagian dari pada anggotanya, ialah yang senantiasa disebut "Anggota Pleno", dianggap tidak mempunyai tugas terus-menerus. Berdasarkan anggaran diatas, patokan itu, dan setelah ditinjau dari berbagai-bagai segi, maka dirasa pantas dan layak untuk menetapkan sesuatu seperti nyata dari perubahan redaksi pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang itu. Lihat ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Lihat sub a 1 dan a 2, sub b I dan b 2, sub f 1 dan f 2 dimana diantara lain ditentukan : a. bahwa untuk masa Sidang Pleno Konstituante kepada anggota "Pleno" diberikan penghasilan sama dengan penghasilan anggota Panitia Persiapan Konstituante dan anggota Panitia Rumah Tangga c.q. penghasilan anggota Parlemen, ialah : 100% X (uang kehormatan pokok + tunjangan kemahalan + tunjangan keluarga, jika mempunyai keluarga) ditambah dengan 100% x tunjangan jabatan; lihat pasal 3 ayat 1, sub a 1 dan ayat 2 sub a dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 ayat 1 sub b 1, sub c, d dan e, beserta ketentuan-ketentuan dalam pasal 4; b. bahwa untuk masa reses kepada "Anggota Pleno" bukan pegawai Negeri diberikan 40% dari penghasilan tersebut, ialah 40% X (uang kehormatan pokok + tunjangan kemahalan + tunjangan keluarga, jika mempunyai keluarga) ditambah dengan 40% X tunjangan jabatan; lihat pasal 3 ayat (1) sub f 2. Tentang pengertian: "penghasilan" lihat pasal 4 ayat (2); c. bahwa untuk masa reses kepada "Anggota Pleno" pegawai Negeri diberikan "Tunjangan reses" atas penghasilannya, ialah: sejumlah 40% dari jumlah pokok uang kehormatan dan 40% X tunjangan jabatan; lihat pasal 4 ayat (1) sub c. Ad. D. Bagian kalimat dari pada pasal 3 ayat 2 sub a Undang- undang No. 81 tahun 1958 diubah sejalan dengan perubahan atas pasal 3 ayat 1 sub a, b dan f itu, ialah karena cara bekerja dan kontelasi dalam Konstutuante itu lain dari pada di Dewan Perwakilan Rakyat. Ad. E. Perkataan-perkataan "Panitia Permusyawaratan" dalam pasal 3 ayat (2) sub b ini diubah menjadi: "Panitia Musyawarat" ialah supaya nama Panitia tersebut sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Tata-tertib Konstituante Bab III bagian V. Ad F. Pemberian uang duduk kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat didasarkan atas prinsip: manakala anggota, baik bersama-sama dengan beberapa anggota lainnya, ataupun seorang diri (pelapor) harus menjalankan pekerjaan diluar dari pada tugas kewajiban yang ditetapkan bagi seluruh anggota Dewan Menurut analogi, atau Berdasarkan … PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA berdasarkan pada prinsip tersebut, maka baik kepada anggota Panitia Persiapan Konstituante dan anggota Panitia Rumah Tangga, maupun kepada anggota Pleno diberikan pula uang duduk, apabila mereka menjalankan pekerjaan diluar tugas kewajiban yang ditentukan baginya. Tugas kewajiban dari pada anggota-anggota Panitia Persiapan Konstitusi dan Panitia Rumah Tangga, ialah yang disebut dalam pasal 3 ayat (1) sub a 1. Untuk tugas kewajiban itu kepada anggota sudah diberi uang kehormatan, tidak lagi diberi uang duduk. Rapat-rapat dari pada Sub-sub komisi dan Komisi-komisi Konstitusi yang dibentuk oleh Panitia Persiapan Kontitusi menurut ketentuan dalam Peraturan Tata- tertib Konstituante, termasuk tugas kewajiban dari anggota-anggota Panitia Persiapan Konstitusi. Demikian, baik dilihat dari sudut sifat dan tehnik rapat Sub-sub Komisi atau Komisi-komisi itu, maupun dilihat dari pentingnya acara atau materi yang diperbincangkan dalam rapat-rapat itu, satu dan lain sama dengan sifat dan tehnik rapat- rapat pleno Panitia Persiapan Konstusi, sama penting dengan acara atau materi yang diperbincangkan dalam rapat-rapat pleno Panitia Persiapan Konstitusi. Tugas kewajiban anggota Panitia Persiapan Konstitusi dalam menghadiri rapat- rapat Sub-sub Komisi dan Komisi-komisi tersebut diatas dapat disamakan dengan tugas dari anggota-anggota Seksi-seksi dan Bahagian-bahagian di Dewan Perwakilan Rakyat, yang menurut ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) sub a dan b dan ayat (2) sub a, Undang- undang No. 81 tahun 1958 digolongkan sebagai tugas kewajiban anggota-anggota, yang apabila tidak dipenuhinya seperti seharusnya, ia dikenakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) sub b 1, sub c dan f ini. (Penghasilannya dikurangi). Tugas kewajiban dari pada anggota-anggota "Pleno", ialah yang disebut dalam pasal 3 ayat (1) sub a 2. Apabila tugas kewajiban itu tidak dipenuhinya seperti seharusnya, maka penghasilannya dikurangi menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) sub b 2, sub c, d dan f itu. Dalam … PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Dalam hal anggota itu ditugaskan melakukan sesuatu pekerjaan, atau kepadanya diberi tugas khusus, diluar tugas kewajibannya yang tersebut diatas, maka ia berhak mendapat uang duduk menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) sub b itu. Penambahan anak kalimat pada ayat (2) sub b ini, yang berbunyi: "dengan pengertian, bahwa untuk rapat-rapat 'Pleno' Panitia Rumah Tangga yang diadakan dalam waktu sidang Panitia Persiapan Konstitusi, kepada anggota-anggota Panitia Rumah Tangga yang diadakan dalam waktu sidang Panitia Persiapan Konsitusi, kepada anggota- anggota Panitia Rumah Tangga tidak diberi uang duduk", rasanya perlu untuk menegaskan, bahwa rapat-rapat "Pleno" Panitia Rumah Tangga yang diadakan dalam masa sidang Panitia Persiapan Konstitusi bukanlah tugas khusus, tetapi termasuk tugas kewajiban dari pada anggota-anggota Panitia Rumah Tangga yang ditentukan dalam pasal 3 ayat (1) sub a 1 itu, yang dalam menjalankannya ia tidak luput dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) sub b 1, sub c, dan f itu. Ad. G. Konstituante tidak mempunyai Seksi-seksi seperti Parlemen. Adapun badan-badan di Konstituante yang dapat diwakili oleh anggota (seperti halnya Seksi di Parlemen), ialah Panitia Persiapan Konstitusi) dan Panitia Rumah Tangga. Dalam pada itu, maka kata "Seksi" dalam pasal 3 ayat 3 itu perlu diganti dengan: "Panitia Persiapan Konstitusi atau Panitia Rumah Tangga". Komisi-komisi beserta Sub-sub Komisi Konstitusi yang dibentuk oleh Panitia Persiapan Konstitusi adalah Badan-badan, yang menurut ketentuan dalam ayat 1 sub a 1 dan ayat 2 sub a pasal 3 itu, mengganti Panitia Konstitusi. Seperti telah dijelaskan diatas, maka rapat-rapat dari Komisi-komisi dan Sub-sub Komisi itu sama derajat dengan rapat-rapat "Pleno" Panitia Persiapan Konstitusi. Konsekwensi jika tidak menghadiri rapat Komisi-komisi atau Sub-sub Komisi sama dengan konsekwensi tidak menghadiri rapat "Pleno" Panitia Persiapan Konstitusi. Pasal 4. Pasal 4 ini mengatur: Penghasilan dari pada anggota pegawai Negeri. Pasal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal ini cukup jelas. Pasal Tambahan. Maksud dari pasal ini cukup jelas; tak perlu penjelasan lebih lanjut. Pasal II. Pasal ini tak perlu penjelasan lagi. Termasuk Lembaran-Negara No. 3 tahun 1959. Diketahui: Menteri Kehakiman, G.A. MAENGKOM. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1729