PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1951 UNTUK

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 1959

TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1951 UNTUK

MENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN DALAM STAATSBLAD

1916 NO. 47" (LEMBARAN-NEGARA NO. 14 TAHUN 1951), SEBAGAI

UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat (1) Undang-undang

Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan

Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1951 untuk mengubah dan

menambah peraturan dalam Staatsblad 1916 No. 47

(Lembaran-Negara tahun 1951 No. 14).

• bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang

Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang dengan

perubahan-perubahan;

Mengingat : a. pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

• Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957

No. 101);

Dengan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-

UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1951 UNTUK MENGUBAH

DAN MENAMBAH PERATURAN DALAM STAATSBLAD 1916

NO. 47 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1951 NO. 14) SEBAGAI

UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.

4 tahun 1951 untuk mengubah dan menambah peraturan dalam

Staatsblad 1916 No. 47 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 14)

ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal tunggal.

Penetapan ijin masuk (Staatsblad 1916 No. 47) sebagaimana telah

diubah dan ditambah, selanjutnya diubah dan ditambah lagi sebagai

berikut:

Yang ditetapkan pada huruf b pasal 17 peraturan tersebut hendaknya

dibaca sebagai berikut:

"b. wakil-wakil diplomatik dan konsuler pada Pemerintah Republik

Indonesia, para pegawai selama mereka diperwakilan negara asing

itu serta keluarganya".

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam

Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juni 1959.

Pejabat Presiden Republik Indonesia,

ttd

SARTONO.

Diundangkan

pada tanggal 4 Juli 1959,

Menteri Kehakiman,

ttd

G. A. MAENGKOM.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 57.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMORI PENJELASAN MENGENAI

USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG

DARURAT No. 4 TAHUN 1951 UNTUK MENGUBAH DAN MENAMBAH

PERATURAN DALAM

STAATSBLAD 1916 No. 47" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1951 No. 14),

SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Berhubung dengan telah berdirinya Negara Republik Indonesia yang merdeka dan

berdaulat, maka datang bertinggallah beberapa wakil-wakil diplomatik dan konsuler dari

beberapa negara asing di Jakarta.

Bunyinya pasal 17 huruf b yaitu :

"De bepalingen van dit besluit zijn niet toepasselbk op:

"b. consulaire ambtenaren met hunne gezinnen"

adalah tidak sesuai dengan keadaan baru itu.

Prakteknya menginginkan agar kepada para pegawai dan pekerja rumah-tangganya

dari perwakilan diplomatik dan konsuler diberi kelonggaran dari peraturan "Penetapan

idzin masuk" itu.

Akan tetapi sesegeranya pertalian dinas antara para pegawai dan

perwakilan-perwakilan negara asing yang bersangkutan itu diputuskan, maka kelonggaran

ini bagi mereka dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

Oleh karena pasal 17 huruf a menurut rumusannya semula dapat menimbulkan

keragu-raguan, maka pasal 17 huruf a itu harus dibaca sebagai berikut :

"a. orang yang didatangkan oleh Pemerintah Indonesia beserta keluarganya".

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

ttd

G.A. MAENGKOM

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1800.