Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN PEJABAT

Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...

PRESIDEN

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Mei 1959,

Pejabat Presiden Republik Indonesia.

ttd

SARTONO.

Diundangkan

pada tanggal 9 Juni 1959.

Menteri Kehakiman,

ttd

Perdana Menteri

ttd

DJUANDA.

Menteri Keuangan,

ttd

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain

tunjangan bagi Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat yang

menjalankan pekerjaan jabatan Presiden Republik Indonesia (sebagai

yang dimaksud dalam Undang-undang No. 29 tahun 1957), kini

masih diatur dalam pelbagai Peraturan Pemerintah;

  • bahwa dianggap perlu untuk menyusun semua ketentuan yang

berhubungan dengan kedudukan keuangan jabatan - pejabat tersebut

dalam suatu Undang-undang;

MENGINGAT

a. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun

1950 No. 15);

  • Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun

1950 No. 68),

  • Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun

1957 No. 23),

  • Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun

1958 No. 7).

  • Pasal-pasal 54 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

  • Undang-undang …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957

No. 101);