PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 25 TAHUN 1957 TENTANG

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 1959

TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 25 TAHUN 1957 TENTANG

PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN GARAM

RAKYAT" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 82), SEBAGAI

UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang

Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan

Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1957 tentang penghapusan

monopoli garam dan pembikinan garam rakyat (Lembaran-Negara

tahun 1957 No. 82);

• bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang- undang

Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang- undang;

Mengingat : a. pasal-pasal 97 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

• Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957

No. 101);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENEPATAN "UNDANG-

UNDANG DARURAT NO. 25 TAHUN 1957 TENTANG

PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN

GARAM RAKYAT" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 82).

SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Pasal I ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.

25 tahun 1957 tentang penghapusan monopoli garam dan pembikinan

garam rakyat (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 82) ditetapkan sebagai

Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.

Zoutmonopoli-Ordonnantie 1941" sebagaimana termuat dalam

Staatsblad tahun 1941" No. 357 dan No. 388, dan segala

Undang-undang dan peraturan yang bertentangan dengan

Undang-undang ini dicabut.

Pasal 2.

Di samping Perusahaan Garam dan Soda Negara, pembikinan garam

hanya dapat dilakukan oleh warganegara Republik Indonesia dengan

ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

(1) Pembikinan garam rakyat hanya dapat dilakukan setelah yang

berkepentingan mendapat surat ijin dari Kepala Daerah Swatantra

tingkat I/atau penjabat yang dikuasakan olehnya, yang juga dapat

menetapkan syarat-syarat mengenai luas tanah pegaraman, cara

pembikinan garam, kesehatan dan syarat-syarat lain berdasarkan

kepentingan umum.

(2) Kepala Daerah termaksud dalam ayat 1 dapat menetapkan, bahwa

surat izin tidak berlaku, apabila perusahaan dijalankan oleh pihak

lain daripada pemegang surat izin tersebut.

(3) Letaknya pegaraman rakyat harus di luar jarak 3 km dari pegaraman

Negara.

(4) Perselisihan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Perselisihan yang mungkin timbul antara Perusahaan garam Negara

dengan mereka yang pada waktu berlakunya Undang-undang ini

telah mempunyai kepentingan dalam daerah perusahaan garam

tersebut diselesaikan dengan bantuan Pemerintah Daerah setempat.

(5) Penguasa yang berhak memberi izin tersebut pada ayat 1

mengadakan daftar izin.

Pasal 3.

(1) Pemegang izin membikin garam diwajibkan membayar biaya izin

perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah

yang bersangkutan.

(2) Biaya izin tersebut diperuntukkan pada Kas Pemerintah Daerah yang

bersangkutan.

Pasal 4.

Pasal 2 sub 1 b dari "Indonesiche Tariefwet" (Staatsblad tahun 1924 No.

487 sebagaimana semenjak itu telah dirubah dan ditambah) dihapuskan.

Pasal 5.

Di daerah-daerah dimana sampai pada saat Undang-undang ini mulai

berlaku sudah ada pembikinan garam rakyat, diberikan izin kepada

penguasa pegaraman rakyat yang bersangkutan untuk membikin garam

rakyat berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini

setelah membayar biaya izin menurut pasal 3 ayat 1 dengan ketentuan,

bahwa pengusaha yang berkepentingan selambat-lambatnya dalam

waktu 6 bulan setelah Undang-undang ini berlaku, harus sudah

menyampaikan permohonan untuk meneruskan pembikinan garam

kepada yang berhak memberikan izin menurut ketentuan

Undang-undang ini.

Pasal 6 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6.

(1) Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.

10.000,-(sepuluh ribu rupiah) atau hukuman kurungan

selama-lamanya tiga bulan barangsiapa melanggar ketentuan dalam

pasal 2.

(2) Pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal 5

dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah) atau hukuman kurungan

setinggi-tingginya tiga minggu.

(3) Perbuatan-perbuatan Yang diancam dengan hukuman termaksud

dalam pasal ini merupakan pelanggaran.

(4) Garam Yang diperoleh karena pelanggaran tersebut pada ayat 1

disita sebagai bukti atau dirampas.

Pasal 7.

Di samping alat-alat kekuasaan Negara Yang pada umumnya

di-wajibkan melakukan penyelidikan dan pengusutan

pelanggaran-pelanggaran, Kepala Daerah Swatantra tingkat I termaksud

pada pasal 2 dan pejabat Yang dikuasakan olehnya, wajib mengawasi

jalannya Undang-undang ini.

Pasal 8.

Segala sesuatu Yang tidak diatur di dalam Undang-undang ini

diselenggarakan oleh Kepala Dareah Swatantra tingkat Yang

bersangkutan, jika perlu atas petunjuk Menteri Perindustrian.

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Mei 1959.

Pejabat Presiden Republik Indonesia,

ttd

SARTONO.

Diundangkan

pada tanggal 9 Juni 1959.

Menteri Kehakiman,

ttd

G. A. MAENGKOM.

Menteri Keuangan,

ttd

SOETIKNO SLAMET.

Menteri Dalam Negeri,

ttd

SANOESI HARDJADINATA.

Menteri Perindustrian,

ttd

F.J. INKIRIWANG.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 38.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMORI PENJELASAN

MENGENAI

USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN

"UNDANG-UNDANG DARURAT No. 25 TAHUN 1957

TENTANG PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN

PEMBIKINAN GARAM RAKYAT" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN

1957 No. 82), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Sebagaimana diketahui, maka pada waktu tahun-tahun belakangan ini, oleh karena

buruknya keadaan iklim, produksi garam Perusahaan Garam Negara dan Soda Negara

tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam daerah regi.

Juga daerah luar monopoli, yang biasanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, pada

waktu belakangan ini tidak dapat membikin garam secukupnya sehingga terpaksa

terus-menerus meminta bantuan beribu-ribu ton tiap-tiap bulan kepada Perusahaan Garam

dan Soda Negara.

Berhubung dengan keadaan tersebut diatas, maka untuk sekedar memperbesar produksi

garam pada umumnya, dianggap perlu menghapuskan "Zoutmonopolie-Ordonnantie 1941

", karena dengan demikian, rakyat dimanapun dalam daerah Negara ini akan mendapat

kesempatan turut berusaha membikin baram.

Jalan ini terpakai ditempuh oleh Pemerintah setelah ternyata dari penyelidikan Jawatan

Geologi, bahwa didalam tanah Negara ini tidak terdapat lapisan-lapisan garam yang

cukup banyaknya yang memugnkinkan cara pembikinan garam lain dari pada yang lazim

sekarang ini.

Penghapusan monopoli Pemerintah atas garam itu, tidak berarti bahwa tugas

Perusahaan Garam dan Soda Negara sebagai produsen garam akan dikurangkan; hanya

dengan hapusnya monopoli maka Perusahaan itu sebagai pelaksana

"Zoutmonopolie-Ordonnantie tersebut akan berubah sifatnya dan merupakan Perusahaan

Negara yang pada hakekatnya bekerja atas dasar komersiel dan tidak lagi merupakan

satu-satunya badan yang berkewajiban bertanggung-jawab terhadap pembikinan dan

pembagian garam seperti halnya selama waktu berlakunya "Zoutmonopolie-Ordonnantie

1941", melainkan usahanya disertai oleh usaha rakyat seumumnya.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dengan demikian akan maksud yang utama dari penghapusan monopoli garam itu

ialah menambah jumlah produsen garam disamping yang sudah ada pada saat ini.

Pelaksanaan Undang-undang ini pada hakekatnya diserahkan kepada Pemerintah

Daerah, oleh karena pengawasan dan cara mengaturnya pembikinan garam rakyat

tergantung sekali dari keadaan setempat, jika perlu atas petunjuk Menteri Perindustrian.

Penambahan suatu ayat baru setelah pasal 2 ayat 3 yang menjadi ayat 4 baru

didasarkan kepada kenyataan, bahwa sebelum Undang-undang ini berlaku, dilingkungan

jarak 3 km menurut pasal 2 ayat 3 diatas sudah terdapat pegaraman rakyat, hingga

berdasarkan pasal 2 ayat 3 itu pegaraman rakyat yang ada dalam daerah tersebut atau

dekat pegaraman Pemerintah akan dikeluarkan. Berhubung dengan itu untuk

menghindarkan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, maka diadakan penambahan

ayat 4 baru tersebut.

Menurut "Zoutmonopolie-Ordonnantie 1941", pasal 2 ayat 1 daerah monopoli

dahulu meliputi Pulau-pulau Jawa dan Madura, bagian-bagian dari Pulau Sumatera

seperti Karesidenan Sumatera Timur, Tapanuli, Sumatera Barat (kecuali

kepulauan-kepulauannya), Jambi. Bengkulu, Palembang, Lampung, Bangka dan Biliton

serta sebagian dari Karesidenan Riau yakni daerah Bengkalis dan Indragiri dan

Kecamatan Katemar; seluruh Kalimantan yang termasuk wilayah Republik Indonesia;

bekas Karesidenan Menado (Sulawesi Utara dan Tengah).

Dalam daerah, yang berada diluar daerah monopoli tersebut diatas, semenjak

dahulu pembikinan garam oleh rakyat adalah bebas dan telah menjadi tradisi.

Untuk menghindarkan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan

Undang-undang ini didaerah-daerah tersebut terakhir ini, dipandang perlu diadakan

tambahan penjelasan, yaitu bahwa Undang-undang ini hanya berlaku bagi daerah

berlakunya "Zoutmonopolie-Ordonnantie 1941" dahulu.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

ttd

G.A. MAENGKOM.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1717