KEDUDUKAN KEUANGAN PERDANA MENTERI, WAKIL-WAKIL PERDANA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1959

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN PERDANA MENTERI, WAKIL-WAKIL PERDANA

MENTERI, MENTERI DAN MENTERI MUDA REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain

tunjangan bagi Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri

dan Menteri-Muda Republik Indonesia, kini masih diatur dalam

pelbagai Peraturan Pemerintah;

• bahwa dianggap perlu untuk menyusun ketentuan yang berhubungan

dengan kedudukan keuangan pejabat-pejabat tersebut dalam suatu

Undang-undang;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun

1950 No. 15);

• Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun

1950 No. 69);

• Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun

1950 No. 73);

• Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun

1953 No. 66).

• Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun

1957 No. 23);

• Pasal-pasal 54 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

• Undang-undang ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957

No. 101);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN :

Mencabut Peraturan-peraturan tersebut dalam:

• Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun

1950 No. 15);

• Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun

1950 No. 69);

• Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun

1950 No. 73).

• Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun

1953 No. 66);

• Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun

1957 No. 23);

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN

PERDANA MENTERI, WAKIL PERDANA MENTERI, MENTERI

DAN MENTERI-MUDA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.

Tentang jumlah gaji Perdana Menteri, Wakil-wakil Perdana

menteri, Menteri dan Menteri-Muda.

(1) Perdana ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Perdana Menteri Republik Indonesia - untuk selanjutnya dalam

Undang-undang ini disebut Perdana Menteri - mendapat gaji

sejumlah Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) sebulan.

(2) Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia - untuk selanjutnya

dalam undang-undang ini disebut Wakil Perdana Menteri -mendapat

gaji sejumlah Rp. 3.250,-(tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)

sebulan.

(3) Menteri Republik Indonesia - untuk selanjutnya dalam

Undang-undang ini disebut Menteri - mendapat gaji sejumlah Rp.

3.000,- (tiga ribu rupiah) sebulan.

(4) Menteri-Muda Republik Indonesia - untuk selanjutnya dalam

Undang-undang ini disebut Menteri-Muda - mendapat gaji sejumlah

Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2.

Tentang tunjangan-kemahalan dan tunjangan-keluarga.

Di atas gaji termaksud dalam pasal 1 di atas, kepada Perdana Menteri,

Wakil-wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri-Muda diberikan

tunjangan kemahalan dan tunjangan-keluarga menurut

peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk pegawai Negeri Republik

Indonesia.

Pasal 3.

Tentang rumah kediaman dan alat kendaraan.

(1) a. Untuk ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) a. Untuk Perdana Menteri, Wakil-wakil Perdana Menteri, Menteri

dan Menteri-Muda disediakan sebuah rumah jabatan dan sebuah

kendaraan mobil dengan pengemudinya. Ongkos pemakaian

untuk keperluan dinas serta perawatan dan pemeliharaan mobil

itu semuanya ditanggung oleh Negara.

• Rumah jabatan untuk Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri

diperlengkapi dengan perabot rumah (Meubilair) jabatan tersebut.

(2) Kepada Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan

Menteri-Muda diberikan tunjangan yang jumlahnya tergantung dari

besarnya rumah dan pekarangannya. Dasar-dasar untuk menutupi

ongkos-ongkos pelayanan dan pemeliharaan itu, ditentukan oleh

Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Pasal 4.

Tentang tunjangan-jabatan Perdana Menteri, Wakil Perdana

Menteri, Menteri dan Menteri-Muda.

(1) Kepada Perdana Menteri diberikan tunjangan-jabatan sejumlah Rp.

1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sebulan.

(2) Kepada Wakil Perdana Menteri diberikan tunjangan-jabatan

sejumlah Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) sebulan.

(3) Kepada Menteri/Menteri-Muda diberikan tunjangan-jabatan

sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebulan.

(4) Jika Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan

Menteri-Muda merangkap pemimpin suatu Kementerian, maka

selama merangkap kepadanya diberikan tambahan tunjanganjabatan

sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebulan.

(5) Jika ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Jika Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri

Muda terpaksa mengeluarkan ongkos representasi yang selayaknya

tidak dapat dicukupi dari jumlah tunjangan-jabatan yang diberikan,

dapatlah yang berkepentingan mengajukan pertelaan pengeluaran

ongkos-ongkos itu kepada Menteri Keuangan untuk mendapat

penggantinya.

Pasal 5.

Tentang biaya perjalanan dinas Perdana Menteri,

Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri-Muda

(1) Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas bagi Perdana

Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri-Muda, diganti

menurut Peraturan Perjalanan Dinas yang berlaku.

(2) Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan

Menteri-Muda tidak terbatas dalam memilih alat-alat perjalanan.

Pasal 6.

Tentang penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan

perawatan kedokteran.

Peraturan tentang penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan

perawatan kedokteran yang berlaku bagi pegawai Negeri, berlaku juga

bagi Anggota Kabinet.

Pasal 7.

Tentang tunjangan kecelakaan.

Bagi ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagi Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri atau

Menteri-Muda yang dalam atau oleh karena menjalankan kewajibannya

mendapat kecelakaan, berlaku peraturan-peraturan tentang pemberian

tunjangan yang berlaku untuk pegawai Negeri.

Pasal 8.

Tentang biaya kematian dan tunjangan kematian.

(1) Apabila Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri atau

Menteri-Muda meninggal dunia pada waktu menjalankan

kewajibannya atau pada waktu mengadakan perjalanan kunjungan,

peninjauan atau pemeriksaan, di dalam atau di luar Negeri, maka

biaya pengafanan, pengangkutan dan pemakaman jenazahnya

ditanggung oleh Negara.

(2) Apabila Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri atau

Menteri-Muda meninggal dunia, maka kepada akhli-warisnya

dibayarkan penghasilan bersih untuk bulan dalam mana ia itu

meninggal dunia, di samping tunjangan kematian 11/2 (satu

setengah) kali gaji bulanan.

Pasal 9.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran

Negara Republik

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Mei 1959.

Pejabat Presiden Republik Indonesia,

ttd

SARTONO.

Perdana Menteri,

ttd

DJUANDA.

Diundangkan

pada tanggal 9 Juni 1959,

Menteri Kehakiman,

ttd

G. A. MAENGKOM.

Menteri Keuangan,

ttd

SOETIKNO SLAMET.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 35

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG No. 12 TAHUN 1959 (LEMBARAN-

NEGARA TAHUN 1959 No. 35) TENTANG KEDUDUKAN

KEUANGAN PERDANA MENTERI, WAKIL-WAKIL PERDANA

MENTERI, MENTERI DAN MENTERI-MUDA

REPUBLIK INDONESIA.

UMUM.

Sebelum Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan kedudukan keuangan para

Menteri diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintah. Untuk menyederhanakan

peraturan-peraturan tersebut, maka ketentuan-ketentuan tersebut diatas sesudah

mengalami beberapa kali perubahan-perubahan, dihimpun dalam satu Undang-undang ini

sesuai dengan kehendak/maksud pasal 54 Undang-undang Dasar Sementara.

Oleh karena dipandang perlu, maka dalam Undang-undang ini dicantumkan juga

peraturan-peraturan tentang tunjangan kecelakaan diwaktu menjalankan dinas bagi para

Menteri yang masih dianggap layak, kecuali peraturan tunjangan yang bersifat pensiun

yang masih perlu diatur tersendiri.

Kabinet merupakan salah satu alat perlengkapan negara yang mempunyai

tanggung-jawab yang besar dibidang kekuasaan eksekutif, sehingga para Menteri harus

mencurahkan seluruh tenaga dan fikiran untuk menyelesaikan tugas itu sebaik-baiknya.

Disamping tugas yang berat itu, maka anggota Kabinet tidak dapat merangkap

jabatannya: dengan sesuatu jabatan lain, sehingga pendapatannya sebagai Menteri adalah

penghasilan satu-satunya yang diterimanya. Oleh karena itu untuk meringankan beban

mereka, maka ditetapkan gaji sebesar tercantum dalam Undang-undang ini.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek, maka kedudukan keuangan

Menteri-Muda disamakan dengan kedudukan keuangan para Menteri lainnya.

Pasal 2 s/d pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Bagi para Menteri atau keluarganya masih dianggap layak untuk mendapatkan

tunjangan-tunjangan yang berlaku bagi pegawai Negeri seperti dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah No. 54 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 92) dan Peraturan

Pemerintah No. 52 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 93).

Pasal 8.

(1) Peraturan dalam ayat ini adalah seperti yang berlaku bagi Ketua, Wakil Ketua dan

anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Peraturan dalam ayat ini ialah sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai

Negeri.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGKOM.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1768.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA