Semua Peraturan (45,697)
UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang MERGER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI BANK
PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE ASEAN INVESTMENT
PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG
PERUBAHAN KITAB-KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG
TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENYALURAN
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11/PNPS/TAHUN 1963
UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang PENCABUTAN IJIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK
HARI FILM NASIONAL
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI
LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang PELAKSANAAN SERAH SIMPAN DAN PENGELOLAAN KARYA REKAM FILM CERITA ATAU FILM DOKUMENTER
Bank Indonesia
UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
PENDIRIAN KANTOR SEKSI KEPENTINGAN (INTEREST SECTION)
PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN 12 (DUA BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DATI II BONE, SINJAI, SIDENRENG, RAPPANG, WAJO, LUWU, DAN BULUKUMBA DALAM WILAYAH PROPINSI DATI I SULAWESI SELATAN
TIM KERJA TERPADU PENGKAJIAN PELAKSANAAN KETETAPAN
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKSANAAN DALAM RANGKA PEMISAHAN KEPOLISIAN NEGARA RI DARI ANGKATAN BERSENJATA RI
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1980 TENTANG BADAN KOORDINASI
PARTAI POLITIK
PP No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/atau Perusakan Laut
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 105 CONCERNING
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1998
Jasa Konstruksi
Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN AGREEMENT RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF PART XI OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF SEA OF 10 DECEMBER 1982
Komite Kebijakan Sektor Keuangan
Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang REMISI
Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 1999 tentang PEMBERIAN AMNESTI
Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 1996
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF GOODS TRANSIT (PERJANJIAN KERANGKA KERJA ASEAN MENGENAI PEMBERIAN KEMUDAHAN TERHADAP BARANG TRANSIT
Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SEYCHELLES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
Keputusan Presiden Nomor 167 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT IS AMONG THE GOVERNMENTS OF BRUNEI DARUSSALAM, THE REPUBLIC OF INDONESIA, MALAYSIA, THE REPUBLIC OF THE PHILLIPPINES, THE REPUBLIC OF SINGAPORE, AND THE KINGDOM OF THAILAND FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS (PROTOKOL PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH BRUNEI DARUSALAM, RI, MALAYSIA, REPUBLIK PILIPINA, REPUBLIK SINGAPURA, DAN KERAJAAN THAILAND UNTUK PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN INVESTASI)