PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 1996

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 1996

TENTANG PEMBANGUNAN PULAU NATUNA SEBAGAI

KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan ekonomi di KAPET

Natuna, dipandang perlu untuk mengatur perlakuan perpajakan yang

diberikan kepada Pengusaha yang melakukan investasi di KAPET

Natuna dengan mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun

1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu,

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9

Tahun 1998;

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 tentang Pengembangan

Pulau Natuna Sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu,

dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;

1. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan

Proyek Natuna sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Presiden Nomor 39 Tahun 1995;

1. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 tentang Pengembangan

Pulau Natuna Sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;

1. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan

Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998;

MEMUTUSKAN : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 1996 TENTANG

PEMBANGUNAN PULAU NATUNA SEBAGAI KAWASAN

PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU.

Pasal I

Mengubah Keputusan Presiden 71 Tahun 1996 tentang Pembangunan

Pulau Natuna Sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, yaitu

menambah ketentuan baru diantara Pasal 6 dan Pasal 7 yang dijadikan

sebagai Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6A

(1) Kepada Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET

Natuna diberikan perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996

tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998.

(2) Selain perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET Natuna

diberikan juga perlakuan perpajakan berupa tidak dipungunya Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, atas :

• Pembelian dalam negeri dan atau impor barang modal dan

peralatan lain oleh pengusaha di KAPET Natuna, yang

berhubungan langsung dengan kegiatan produksi;

• Impor Barang Kena Pajak oleh pengusaha di KAPET Natuna,

untuk diolah lebih lanjut;

• Penyerahan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Penyerahan Barang Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET

Natuna, kepada pengusaha di KAPET Natuna, untuk diolah lebih

lanjut;

• Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, antar

pengusaha di KAPET Natuna atau oleh Pengusaha di KAPET

lain kepada Pengusaha di KAPET Natuna;

• Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, oleh

pengusaha di KAPET Natuna kepada pengusaha di Kawasan

Berikat atau oleh Pengusaha di KAPET Natuna kepada

pengusaha di Daerah Pabean lainnya, dan hasil pekerjaan tersebut

diserahkan kepada pengusaha KAPET Natuna;

• Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET

Natuna kepada atau antar pengusaha di KAPET Natuna,

sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan

langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET

Natuna;

• Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah

maupun pabean maupun dari dalam daerah pabean oleh

pengusaha di KAPET Natuna, sepanjang Barang Kena Pajak

Tidak Berwujud tersebut mempunyai hubungan langsung dengan

kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Natuna;

• Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean oleh

pengusaha di KAPET Natuna, sepanjang Jasa Kena Pajak

tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha

yang dilakukan di KAPET Natuna.:

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Pebruari 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Pebruari 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 27