KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1980 TENTANG BADAN KOORDINASI

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 1999

TENTANG

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1980 TENTANG BADAN KOORDINASI

ENERGI NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DUA KALI DIUBAH TERAKHIR

DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memantapkan koordinasi pelaksanaan

kebijaksanaan di bidang energi, dipandang perlu menyempurnakan

susunan organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi Energi Nasional

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden

Nomor 75 Tahun 1984;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

1. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 tentang Badan

Koordinasi Energi Nasional sebagaimana telah dua kali diubah

terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2

TAHUN 1999 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46

TAHUN 1980 TENTANG BADAN KOORDINASI ENERGI

NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DUA KALI DIUBAH

TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75

TAHUN 1984.

Pasal I …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden 46 Tahun

1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional sebagaimana telah dua

kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984,

sehingga keseluruhan Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

(1) Susunan organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi Energi

Nasional terdiri dari :

• Ketua : Menteri Pertambangan dan Energi;

merangkap anggota

• Anggota : 1. Menteri Pekerjaan Umum;

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

2. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

1. Menteri Perhubungan;

2. Menteri Pertanian;

3. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;

4. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

1. Menteri ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;

10.Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha

Milik Negara/ Kepala Badan Pembina Badan

Usaha Milik Negara;

11.Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;

12.Direktur Utama Perusahaan Pertambangan

Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina).

• Sekretaris : merangkap anggota

1. Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan

Energi, Departemen Pertambangan dan Energi

sebagai Sekretaris I;

1. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi,

Departemen Pertambangan dan Energi, sebagai

Sekretaris II."

Pasal II …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Januari 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE