Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI

Pasal 1

Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri yang selanjutnya

dalam Keputusan Presiden ini disingkat STAHN sebagai Perguruan

Tinggi di lingkungan Departemen Agama yang berlokasi di Denpasar.

Pasal 2

STAHN dipimpin oleh Ketua STAHN yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama.

Pasal 3

STAHN mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan

profesional dan/atau akademik di bidang ilmu pengetahuan agama

Hindu.

Pasal 4

Organisasi STAHN terdiri dari :

  • Unsur Pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua;

  • Senat STAHN;

  • Unsur …

PRESIDEN

  • Unsur Pelaksana Akademik;

  • Unsur Pelaksana Administratif;

  • Unsur Penunjang.

Pasal 5

Pembinaan secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan dan pembinaan secara fungsional

dilaksanakan oleh Menteri Agama, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja STAHN

ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan tertulis

dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan

dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Akademi Pendidikan Guru

Agama Hindu Negeri di Denpasar diintegrasikan ke dalam STAHN di

Denpasar.

Pasal 8 …

PRESIDEN

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Maret 1999

INDONESIA,

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dalam rangka memenuhi tenaga terdidik di bidang ilmu

pengetahuan agama Hindu, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi

Agama Hindu Negeri di Denpasar sebagai Perguruan Tinggi di

lingkungan Departemen Agama;

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3390);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan

Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3414);

  1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Organisasi Departemen;

  1. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan,

Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden

Nomor 192 Tahun 1998.

Referensi Silang (3)
UU 2/1989 — SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PP 30/1990 — Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990...
KEPPRES 192/1998 — Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998...