Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN 12 (DUA BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DATI II BONE, SINJAI, SIDENRENG, RAPPANG, WAJO, LUWU, DAN BULUKUMBA DALAM WILAYAH PROPINSI DATI I SULAWESI SELATAN

Pasal 1

(1) Membentuk Kecamatan Patimpeng di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, yang meliputi wilayah :

a. sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, yang terdiri dari:

  1. Desa Patimpeng;

  2. Desa Latellang;

  3. Desa Maddareng;

  4. Desa Masago;

  5. Desa Batu Lappa;

b. sebagian wilayah Kecamatan Tonra, yang terdiri dari:

  1. Desa Massila;

  2. Desa Pationgi;

  3. Desa Talabangi;

  4. Desa Paccing;

  5. Desa Bulu Ulaweng. (2) Wilayah Kecamatan Patimpeng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Salomekko dan wilayah Kecamatan Tonra. (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Patimpeng, maka wilayah Kecamatan Salomekko dan wilayah Kecamatan Tonra dikurangi dengan wilayah Kecamatan Patimpeng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Patimpeng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Patimpeng.

Pasal 2

(1) Membentuk Kecamatan Amali di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, yang meliputi wilayah:

a. sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng, yang terdiri dari :

  1. Desa Mampotu;

  2. Desa Mattaro Purae;

  3. Desa Taccinnong;

  4. Desa Bila;

  5. Desa Ulaweng;

  6. Desa Lili Riattang;

  7. Desa Amali Riattang;

  8. Desa Waepputtang'e;

  9. Desa Waempubbu.

b. sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, yang terdiri dari:

  1. Desa Taccipong;

  2. Desa Wellulang;

  3. Desa Tassipi;

  4. Desa Benteng Tellue;

  5. Desa Ajjallaleng;

  6. Desa Laponrong; (2) Wilayah Kecamatan Amali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Ulaweng dan wilayah Kecamatan Ajangale; (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Amali, maka wilayah Kecamatan Ulaweng dan wilayah Kecamatan Ajangale dikurangi dengan wilayah Kecamatan Amali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Amali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Mampotu.

Pasal 3

(1) Membentuk Kecamatan Bengo di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, yang meliputi wilayah :

a. Desa Tungke;

b. Desa Samaenre;

c. Desa Walimpong;

d. Desa Selli;

e. Desa Bengo;

f. Desa Bullu Allaporeng'e;

g. Desa Mattiro Walie;

h. Desa Mattiropulli;

i. Desa Lili Riantang. (2) Wilayah Kecamatan Bengo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lappariaja. (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bengo, maka wilayah Kecamatan Lappariaja dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bengo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bengo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Tungke.

Pasal 4

(1) Membentuk Kecamatan Tellu Limpoe di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, yang meliputi wilayah :

a. sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, yang terdiri dari :

  1. Desa Mannanti;

  2. Desa Lembang Lohe;

  3. Desa Tellulimpoe;

  4. Desa Saotengah;

  5. Desa Kaloba;

  6. Desa Massaile.

b. sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, yang terdiri dari :

  1. Desa Bua;

  2. Desa Sukamaju;

  3. Desa Era Baru;

  4. Desa Potongko. (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Tellu Limpoe, maka wilayah Kecamatan Sinjai Selatan dan wilayah Kecamatan Sinjai Timur dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tellu Limpoe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tellu Limpoe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Mannanti.

Pasal 5

(1) Membentuk Kecamatan Pitu Riawa di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang, yang meliputi wilayah :

a. Kelurahan Ponrangae;

b. Kelurahan Lancirang;

c. Desa Lasiwala;

d. Desa Sumpang Mango;

e. Desa Ajubissue;

f. Desa Otting;

g. Desa Dongi;

h. Desa Bulucenrana;

i. Desa Anabannae;

j. Desa Betao;

k. Desa Betaoriase. (2) Wilayah Kecamatan Pitu Riawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Dua Pitue. (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pitu Riawa, maka wilayah Kecamatan Dua Pitue dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pitu Riawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pitu Riawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Kelurahan Ponrangae.

Pasal 6

(1) Membentuk Kecamatan Bola di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, yang meliputi wilayah :

a. Desa Solo;

b. Desa Sanreseng Ade;

c. Desa Pattangngae;

d. Desa Lattimu;

e. Desa Ujung Tanah;

f. Desa Rajamawellang;

g. Desa Balielo;

h. Desa Pasir Putih;

i. Desa Lempong;

j. Desa Bola;

k. Desa Manurung. (2) Wilayah Kecamatan Bola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Takkala. (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bola, maka wilayah Kecamatan Takkala dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Solo.

Pasal 7

(1) Membentuk Kecamatan Keera di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, yang meliputi wilayah :

a. Kelurahan Ballere;

b. Desa Keera;

c. Desa Ciromani;

d. Desa Labawang;

e. Desa Paojepee;

f. Desa Inrello;

g. Desa Awota;

h. Desa Awo;

i. Desa Lalliseng;

j. Desa Pattirolokka. (2) Wilayah Kecamatan Keera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Pitumpanua. (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Keera, maka wilayah Kecamatan

Pitumpanua dikurangi dengan wilayah Kecamatan Keera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Keera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Kelurahan Ballere.

Pasal 8

(1) Membentuk Kecamatan Baebunta di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, yang meliputi wilayah :

a. Desa Sassa;

b. Desa Meli;

c. Desa Rada;

d. Desa Baebunta;

e. Desa Salassa;

f. Desa Kariango;

g. Desa Salulemo;

h. Desa Tarobok;

i. Desa Lara;

j. Desa Mario;

k. Desa Beringin Jaya;

l. Desa Lembang-lembang. (2) Wilayah Kecamatan Baebunta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Sabbang. (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Baebunta, maka wilayah Kecamatan Baebunta dikurangi dengan wilayah Kecamatan Baebunta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Baebunta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Sassa.

Pasal 9

(1) Membentuk Kecamatan Burau di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, yang meliputi wilayah :

a. Desa Burau;

b. Desa Louwu;

c. Desa Lumbewe;

d. Desa Jalajju;

e. Desa Lewonu;

f. Desa Boneputa;

g. Desa Lamboresa;

h. Desa Mabonta. (2) Wilayah Kecamatan Burau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Wotu. (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Burau, maka wilayah Kecamatan Wotu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Burau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Burau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Burau.

Pasal 10

(1) Membentuk Kecamatan Tomoni di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, yang meliputi wilayah :

a. Desa Tomoni;

b. Desa Kalpataru;

c. Desa Bayonda;

d. Desa Lestari;

e. Desa Mulyasari;

f. Desa Purwasari;

g. Desa Kartaraharja;

h. Desa Patengko;

i. Desa Cendana Hitam;

j. Desa Manunggal. (2) Wilayah Kecamatan Tomoni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Mangkutama. (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tomoni, maka wilayah Kecamatan Mangkutama dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tomoni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tomoni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Tomoni.

Pasal 11

(1) Membentuk Kecamatan Rilau Ale di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba, yang meliputi wilayah :

a. Desa Palampang;

b. Desa Bontoharu;

c. Desa Bonto Bangun;

d. Desa Biji Minasa;

e. Desa Bonto Lohe;

f. Desa Bonto Matene;

g. Desa Batu Karopa;

h. Desa Swatani;

i. Desa Karama;

j. Desa Bulu Lohe;

k. Desa Bontoi Manai;

l. Desa Tanah Harapan. (2) Wilayah Kecamatan Rilau Ale sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Bulukma. (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Rilau Ale, maka wilayah Kecamatan Bulukma dikurangi dengan wilayah Kecamatan Rilau Ale sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rilau Ale sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Palampang.

Pasal 12

(1) Membentuk Kecamatan Kindang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba, yang meliputi wilayah :

a. Desa Borong Rappoa;

b. Desa Kindang;

c. Desa Tamaona;

d. Desa Garuntungan;

e. Desa Anrihua;

f. Desa Benteng Palioi;

g. Desa Balibo;

h. Desa Mattirowalie. (2) Wilayah Kecamatan Kindang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Gantarang Kindang. (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kindang, maka wilayah Kecamatan Gantaran Kindang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kindang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kindang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Borong Rappoa.

Pasal 13

Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1), dituangkan dalam peta yang tidak terpisahkan dari PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pasal 14

Pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Ketentuan pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 12 (dua belas) Kecamatan ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhitungkan keuangan kemampuan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Pasal 16

Segala sesuatu dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Maret 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

ttd. AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 37