Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

  1. Lalu Lintas Devisa adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk;
  2. Devisa adalah aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional;
  3. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekur (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri;
  4. Sistem Nilai Tukar adalah sistem yang digunakan untuk pembetunkan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing.
BAB 2 — LALU LINTAS DEVISA

Pasal 2

(1) Setiap Penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan

Devisa.

(2) Penggunaan Devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

keperluan transaksi di dalam negeri, wajib memperhatikan ketentuan mengenai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Bank Indonesia.

PRESIDEN

Pasal 3

(1) Bank Indonesia berwenang meminta keterangan dan data mengenai

kegiatan lalu lintas Devisa yang dilakukan oleh Penduduk.

(2) Setiap Penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai

kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia.

Pasal 4

(1) Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia

menetapkabn ketentuan atas berbagai jenis transaksi Devisa yang dilakukan oleh bank.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB 3 — SISTEM NILAI TUKAR

Pasal 5

(1) Bank Indonesia mengajukan Sistem Nilai Tukar untuk ditetapkan

oleh Pemerintah.

(2) Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan

Sistem Nilai Tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelaksaaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB 4 — KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

PRESIDEN

Pasal 7

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6, Bank Indonesia berwenang menetapkan sanksi administratif terhadap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa :

  • teguran tertulis; atau
  • denda; atau
  • pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB 5 — KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2717) dinyatakan tidak berlaku.

BAB 6 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1999

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1999

ttd.

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa kesinambungan pembangunan nasional harus dipelihara berdasarkan keadilan yangmerata dan diarahkan untuk terwujudnya perekonomian nasional yang bernafaskan kerakyatan, mandiri, andal dan mampu bersaing dalam kancah perekonomian internasional yang ditunjang dengan sistem devisa dan sistem nilai tukar yang dapat mendukung tercapinya stabilitas moneter guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;

  • bahwa devisa merupakan salah satu alat dan sumber pembiayaan yang penting bagi bangsa dan negara, oleh karena itu pemilikan dan penggunaan devisa serta sistem nilai tukar perlu diatur sebaik-baiknya untuk memperlancar lalu lintas perdagangan, investasi dan pembayaran dengan luar negeri;
  • bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan dan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diadakan pembaruan;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Undang-undang baru tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Nomor 66 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Referensi Silang (2)
UU 32/1964 — Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1964...
UU 23/1999 — Bank Indonesia