Peraturan BI No. 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor - JDIH BPK
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN
DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa ketentuan khusus mengenai pemasukan, penempatan, dan penggunaan devisa hasil ekspor sumber daya alam untuk pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemerintah melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia serta kementerian dan/atau lembaga terkait;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023
tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran
Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2026
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan
Devisa Pembayaran Impor;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7180);
2.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu
Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
3.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
23/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47/BI) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun
2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank
Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil
Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 12/BI, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 195/BI);
4.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Pengelolaan
Lalu
Lintas
Devisa
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 51/BI, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119/BI);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47/BI) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia: 1. Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139/BI); dan
Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
12/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 195/BI), diubah sebagai berikut:Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 47A disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2A), serta ayat (3) Pasal 47A diubah, sehingga Pasal 47A berbunyi sebagai berikut:
Pasal 47A (1) Bank Indonesia menetapkan Bank guna pelaksanaan ketentuan khusus terkait perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam. (2) Penetapan Bank guna pelaksanaan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2A) Dalam menetapkan Bank guna pelaksanaan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mempertimbangkan masukan dan/atau hasil koordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga yang dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. (3) Ketentuan mengenai mekanisme penetapan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kriteria Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penetapan Bank guna pelaksanaan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2A) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
- Ketentuan ayat (2B) Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 57
(1)
Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada
Eksportir, Importir, Pemilik Barang, Pihak dalam
Kontrak Migas, dan Bank.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
a.
pengawasan tidak langsung; dan/atau
b.
pemeriksaan.
(2A) Pengawasan terhadap Eksportir SDA sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
a.
kewajiban
pemasukan,
penempatan,
dan
pemanfaatan
DHE
SDA
untuk
sektor
pertambangan berupa minyak dan gas bumi;
dan
b.
kewajiban
pemasukan,
penempatan,
dan
kepatuhan terhadap batasan persentase tertentu
jumlah
DHE
SDA
yang
dapat
dilakukan
penukaran ke rupiah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22A, dan pemanfaatan DHE SDA
untuk selain sektor pertambangan berupa
minyak dan gas bumi.
(2B) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2A)
dilaksanakan berdasarkan:
a.
PPE yang diberi penanda sumber daya alam baik
pada sektor pertambangan berupa minyak dan
gas bumi maupun selain sektor pertambangan
berupa minyak dan gas bumi oleh kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan negara; dan/atau
b.
daftar Eksportir SDA yang memenuhi kriteria
guna pelaksanaan ketentuan khusus terkait
perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau
kesepahaman
atau
kesepakatan
lainnya
mengenai perdagangan sebagaimana diatur
dalam
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan mengenai devisa hasil ekspor dari
kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau
pengolahan sumber daya alam.
(3)
Dalam
melakukan
pengawasan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat:
a.
meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau
dokumen
pendukung,
dengan
atau
tanpa
melibatkan instansi terkait; dan
b.
melakukan kegiatan lainnya yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia.
- Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 65
Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu dapat
mengambil kebijakan mengenai pemasukan, penempatan,
dan pemanfaatan DHE dengan tetap memperhatikan:
a.
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Bank
Indonesia
ini
dan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan lainnya; dan/atau
b.
hasil rapat koordinasi lintas kementerian dan/atau
lembaga yang dikoordinasikan oleh kementerian yang
menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta
pengendalian
pelaksanaan
urusan
kementerian
dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
perekonomian.
- Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VIIA KETENTUAN LAIN-LAIN
- Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 67A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 67A Pelaksanaan ketentuan khusus untuk perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam, berlaku untuk PPE yang diterbitkan sejak 1 September 2026.
Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2026
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Œ
DESTRY DAMAYANTI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
SUPRATMAN ANDI AGTAS
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN
DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
I. UMUM Ketersediaan devisa hasil ekspor sumber daya alam yang cukup merupakan instrumen penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional yang akan berdampak pada peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional. Dalam rangka mengoptimalkan manfaat devisa hasil ekspor sumber daya alam dimaksud, Pemerintah telah mengatur ketentuan khusus mengenai pemasukan, penempatan, dan penggunaan devisa hasil ekspor sumber daya alam untuk pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Ketentuan khusus untuk pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan dimaksud antara lain mengatur sebagai berikut: a. DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan wajib tetap ditempatkan dengan besaran dan jangka waktu tertentu dalam Rekening Khusus DHE SDA; dan b. penempatan dan penukaran ke rupiah atas DHE SDA dari sektor pertambangan dimaksud dapat dilakukan di bank devisa. Selanjutnya, untuk mendukung implementasi ketentuan khusus dimaksud, Pemerintah telah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, antara lain untuk menetapkan negara mitra dagang yang mendapat perlakuan khusus, bank devisa, mekanisme penetapan dan daftar eksportir yang memenuhi kriteria ketentuan khusus, dan pemberlakuan ketentuan khusus dimaksud untuk PPE mulai 1 September 2026.
Guna mendukung implementasi ketentuan khusus PP DHE SDA dimaksud, Bank Indonesia melakukan penyesuaian pengaturan antara lain mengenai: a. penambahan pengaturan dalam penetapan Bank guna pelaksanaan ketentuan khusus untuk perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan; b. penambahan dasar pengawasan Bank Indonesia, khususnya terhadap Eksportir SDA yang memenuhi kriteria guna pelaksanaan ketentuan khusus; dan c. penambahan pengaturan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan DHE SDA, Bank Indonesia memperhatikan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 47A
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (2A)
Cukup jelas.
Ayat (2B)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Penetapan daftar Eksportir yang memenuhi kriteria
guna pelaksanaan ketentuan khusus terkait
perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau
kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai
perdagangan
merupakan
hasil
koordinasi
antarkementerian dan/atau lembaga terkait.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 3 Pasal 65 Cukup jelas.
Angka 4 Cukup jelas.
Angka 5 Pasal 67A Titik waktu pemberlakuan pelaksanaan ketentuan khusus untuk perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan merupakan hasil koordinasi lintas kementerian dan/atau lembaga terkait.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ⸙
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa ketentuan khusus mengenai pemasukan, penempatan, dan penggunaan devisa hasil ekspor sumber daya alam untuk pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemerintah melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia serta kementerian dan/atau lembaga terkait;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023
tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran
Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2026
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan
Devisa Pembayaran Impor;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47/BI) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 12/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 195/BI);
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 51/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119/BI);
