Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

SALINAN FRESIDEN REFUEUK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2l TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOI,AAN, DAN/ATAU PENGOI,AHAN SUMBER DAYA AI"AM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa untuk menjalankan amanat Pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan menegaskan eksportir yang melakukan kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/ atau pengolahan sumber daya alam dengan dukungan fasilitas negara serta pembiayaan dari perbankan nasional untuk menempatkan devisa hasil ekspor di sistem keuangan Indonesia; bahwa untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemasukan dan penempatan devisa hasil ekspor ke dalam sistem keuangan Indonesia dan untuk mendatangkan manfaat yang lebih besar dalam mendukung kesinambungan pembangunan dan ketahanan ekonomi Indonesia dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan penataan ulang ekosistem pemasukan, penempatan, dan penggunaan devisa yang dilakukan secara lebih terarah guna mendukung ketahanan eksternal, meningkatkan transparansi, dan memperdalam pasar keuangan domestik melalui mekanisme yang sederhana dan tetap memberikan fleksibilitas yang memadai; b SK No 283775 A c. bahwa . . .

d c l. 2. 3. PRESIDEN BLIK INDONESIA

bahwa mempertimbangkan dinamika risiko gIobal, aktivitas ekspor sumber daya alam harus menjadi keunggulan komparatif Indonesia yang dioptimalkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan memitigasi berbagai risiko yang mengancam kinerja perdagangan internasional Indonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya AIam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 lentar:g Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 lenlang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan I atau Pengolahan Sumber Daya Alam; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam; Pasal 5 ayal l2l Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor 93, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai T\rkar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844); e Mengingat SK No 075822 A 4. Peraturan . . .

Menetapkan FRESIPEN REPUBLIK INDONESIA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentarrg Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6882) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 715s); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM. Pasal I Ketentuan Pasal 18A dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 terfi.ang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 94, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6882) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah: a. Nomor 8 Tahun 2O25 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7O95); dan b. Nomor 2 Tahun 2026 lentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7155), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: SK No 075714A Pasal l8A . . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 18A (1) Khusus untuk pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan, diatur ketentuan sebagai berikut: a. besaran persentase DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan yang sedikit sebesar 3oolo b tetap ditempatkan paling jangka bulan penempatan untuk (tiga) ing Khusus waktu penempatan DHE S sejak DA; 1 t2l Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Ke Sum Daya luruh memenuhi se 2. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua dengan berlaku diganti b. DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan dapat ditempatkan pada Rekening Khusus DHE SDA di Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing; dan c. penukaran ke Rupiah atas DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan dapat dilakukan di Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing. Bank yang Melal<ukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal II Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: a. untuk PPE yang diterbitkan sejak tanggal I J:urri 2026 berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; dan b. untuk PPE yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Juni 2026 dar:. sedang dalam proses penga*asan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan kewajibannya berdasarkan 3 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal I J:uni 2026. SK No 075689 A Agar

PRESIDEN REPUBUK INDONESTA

Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam Lembaran Negara Repubtik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6Mei2026 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2026 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASBTYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 50 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan strasi Hukum, ttd ttd SK No250115A Silv Djaman E UJJ.* tK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJEL,ASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2I TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM I, UMUM Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran ralryat. Penggunaan sebesar-besarnya untuk kemakmuran ralqrat tersebut diwujudkan antara lain dengan meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang berasal dari DHE SDA di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Tersedianya devisa hasil ekspor yang cukup akan menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional yang akan berdampak pada peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional. DHE SDA harus dioptimalkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, eksportir yang menjalankan kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan Sumber Daya Alam dengan dukungan fasilitas negara serta pembiayaan dari perbankan nasional wajib menempatkan DHE SDA dalam sistem keuangan domestik sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan kedaulatan ekonomi. Pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, lanskap perdagangan dan geopolitik global mengalami perubahan yang signilikan. Dalam konteks tersebut, ekspor sumber daya alam menjadi keunggulan komparatif Indonesia yang perlu dioptimalkan secara strategis, baik untuk memitigasi risiko eksternal maupun untuk meningkatkan nilai tambah dan kontribusinya bagi perekonomian nasional. Sejalan . . . SK No 075896A

PRESIPEN REPUBLTK INDONESIA

Sejalan dengan dinamika global tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam perlu disesuaikan agar tetap relevan dan adaptif. Konsep keterbukaan yang telah diatur sebelumnya perlu diperluas cakupannya kepada negara mitra yang memiliki perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi kepentingan nasional, sekaligus mencerminkan prinsip fairness atau perlakuan setara bagi seluruh mitra. Dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut, diperlukan penataan ulang ekosistem pemasukan, penempatan, dan penggunaan devisa yang dilakukan secara lebih terarah guna mendukung ketahanan eksternal, meningkatkan transparansi, dan memperdalam pasar keuangan domestik melalui mekanisme yang sederhana dan tetap memberikan fleksibilitas yang memadai. Penyesuaian ini mencakup perluasan pengecualian untuk semua negara mitra yang memiliki perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan yang memungkinkan penempatan pada Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing secara lebih luas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Secara umum Peraturan Pemerintah ini memuat materi pokok perubahan dan pengaturan baru yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

1. Penegasan kewajiban penempatan DHE SDA bagi eksportir yang memperoleh fasilitas negara sebagai perwujudan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penguatan ketahanan ekonomi nasional mutlak diperlukan dalam menghadapi dinamika perekonomian dan perdagangan global, salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan keunggulan komparatif sumber daya alam.
3. Perluasan ketentuan pengecualian dalam hal terdapat perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan.
4. Pengecualian diberikan dalam bentuk besaran persentase DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan dan jangka waktu penempatannya dalam Rekening Khusus DHE SDA.
5. Pengecualian . . . SK No 075895 A

5 PRESIDEN REPIJBLIK INDONESTA

Pengecualian diberikan dalam bentuk fleksibilitas di mana DHE SDA dapat ditempatkan pada semua Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing di dalam negeri. Klausul mengenai pengecualian ini diharapkan dapat membuka potensi kerja sama antarnegara yang lebih luas. 6 II. PASALDEMI PASAL Pasal I Pasal 18A Cukup jelas. Pasal II Angka 1 Huruf a Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai titik waktu pemberlakuan kewajiban bagi Eksportir berdasarkan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini. Contoh: PI A melakukan Ekspor dengan PPE tanggal 2 Jtuni 2026 dan menerima DHE SDA pada tanggal 5 Juni 2026 dalarn Rekening Khusus DHE SDA. Karena PPE diterbitkan setelah tanggal I Juni 2026, seluruh ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku penuh terhadap pemasukan, penempatan, dan penggunaan DHE SDA dimaksud, termasuk fleksibilitas penempatan pada bank non-badan usaha milik negara jika diatur dalam perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan sesuai kriteria Pasal 18A. Huruf b Yang dimaksud dengan "Eksportir yang sedang dalam proses pengawasan" adalah Eksportir yang memiliki tanggal pendaftaran PPE sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dan hasil pengawasannya belum disampaikan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. SK No 075869A Eksportir . . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Eksportir tersebut dinyatakan telah memenuhi seluruh kewajibannya dengan pertimbangan antara lain: l) untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penerapan ketentuan yang berlaku surut; 2) untuk meminimalkan potensi kendala dan dampak negatif bagi Eksportir dan perbankan dalam penyesuaian sistem keuangan terhadap ketentuan baru; dan 3) adanya kemungkinan bahwa DHE atas PPE dalam masa transisi telah dikonversi ke dalam Rupiah oleh Eksportir nonmigas sesuai dengan relaksasi yang diberikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tefiang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Contoh 1: PT B melakukan Ekspor dengan PPE tanggal 20 Mei 2026 dan belum terdapat DHE SDA atas Ekspor yang masuk ke dalam Rekening Khusus DHE SDA saat Peraturan Pemerintah ini berlaku. Untuk itu, karena PPE diterbitkan sebelum tanggal 1 Juni 2026, PT B dinyatakan telah memenuhi seluruh kewajibannya. Contoh 2: PT C melakukan Ekspor dengan PPE tanggal lO Maret2O26 dan sebagian DHE SDA atas Ekspor tersebut masuk pada Juli 2026. Karena PPE diterbitkan sebelum tanggal 1 Juni 2O26, PT C dinyatakan telah memenuhi seluruh kewajibannya meskipun proses pengawasan sedang berjalan saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Angka2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7175 SK No 075858 A