Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

(1) Penghasilan dari penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat diberikan fasilitas perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di perpajakan. REPUEUK INDONESIA (2) Eksportir yang Khusus dalam Eksportir peraturan (3) ketentuan bidang DHE 6 ayat dapat tetapkan sebagai (1) baik ketentuan bidang bereputasi sesuar dengan perundang-undangan di b perdagangan. Kementerian/ lembaga dan/ atau otoritas sektor terkait dapat memberikan insentif kepada: a. Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang merupakan bank badan usaha milik negara, yang:

1. mengelola Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l ); dan
2. uruf c; dan b.Eksportir... SK No 284855 A Pasal 8 ayat (1)

PRESIDEN NEPUBUK INOONESIA b. Eksportir yang menempatkan DHE SDA pada instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hurufc. Ketentuan ayat ( 1), ayat l2l, dan ayat (4) Pasal 1 1A diubah serta di antara ayat ( 1) dan ayat (21 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Cukup jelas. Angj<a2

(1) Kewajiban Eksportir untuk memasukkan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui penempatan DHE DHE SDA pada Usaha dalam Valu SC dalam U ndang tentang Otoritas Jasa Keuangan. Khusus badan usaha milik negara se dalam peraturan usaha milik perundang-undangan mengenai badan (2t negara. DHE SDA dalam Rekening Khusus DHE Asing milik Amerika Serikat) atau ekuivalennya. (3) Penempatan DHE SDA dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PPE. (4) Ketentuan mengenai pemasukan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia melalui penempatan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

SDA se ter nilai USD250, .00 (dua ratus lima puluh ribu dolar (1) Penempatan DHE SDA se dimaksud dalam pada: Bank yang Valuta usaha b. instrumen . . . SK No284854A negara;

instrumen perbankan pada Bank Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta yang merupakan bank badan usaha yang Asing milik negara; c. instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/ atau d. instrumen surat utang negara dan/ atau surat berharga syariah negara dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara. (1a) Penempatan DHE SDA pada instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan: a. untuk huruf b dan huruf c, tidak dapat dilakukan penarikan sebelum jatuh tempo instrumen penempatan; dan b. untuk huruf d, tidak dapat dilakukan penarikan sebelum jangka waktu penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat l2l dan ayat (2a) berakhir. (21 Ketentuan mengenai penempatan DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA dan instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ayat (3) Pasal 1O diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Cukup jelas. Angka 5

(1) DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang ditempatkan Eksportir ke dalam Rekening Khusus DHE SDA dapat digunakan oleh Eksportir untuk: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. pembayaran dividen dalam bentuk valuta asing; a. c, e. a. pembayaran bahan baku untuk pengadaan barang berupa bahan atau barang ta asing; modal dan asa dalam tuk j d. pem kembali atas barang modal dan prnJaman modal kerj Rupiah se di bawah DHE SDA da t untuk a dalam untuk pada ayat SDA sebagaimana Eksportir harus sesual ketentuan Bank Indonesia. (1a) Penukaran ke ayat (1 huruf e, wajib dilakukan maksimal yang dapat sebesar 507o persen) dari nilai b. huruf c, dan huruf d. (2t DHE ayat (1), a. b. surat pernyataan yang Eksportir menyatakan penggunaan se dimaksud pada ayat (1) hurrf c dan d, bukti penggunaan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan DHE SDA kepada Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang merupakan bank badan usaha milik negara. (3) Surat... SK No 188789A

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat pernyataan mengenai tanggung jawab atas kebenaran informasi tqjuan penggunaan dan kesanggupan untuk dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penggunaan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (la) diperhitungkan sebagai pengurang besaran kewajiban penempatan DHE SDA selagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (5) Penggunaan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal DHE SDA masih berada dalam Rekening Khusus DHE SDA dan belum ditempatkan pada instrumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d. Ketentuan ayal (21 dan ayat (2a) Pasal l3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengawasan pelaksanaan atas kegiatan Ekspor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan. (21 Pengawasan pelaksanaan atas kewajiban pemasukan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan pengawasan pelaksanaan atas kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2al serta pengawasan pelaksanaan atas penggunaan DHE SDA untuk penukaran ke Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1a) dilaksanakan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia. SK No2845994 (2a) Pengawasan...

(2a) Pengawasan pelaksanaan atas kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l) dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui pemeriksaan kepada Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang merupakan bank badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengawasan escnow amunt pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan ayat (l) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Eksportir yang: a. tidak memasukkan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ke dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); b. tidak melakukan penempatan DHE SDA: 1, sebesar 1OO% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam jangka waktu paling singkat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayatl2l dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 lA; dan/atau 2. paling sedikit sebesar 3O% (tiga puluh persen) dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2a); c. tidak membuat atau memindahkan escrow a@unt sebagaimana dimaksud ddam Pasal 12 ayat {1) dan ayat (2}; dan/atau d. tidak memenuhi ketentuan mengenai batas maksimal penukaran ke Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1a), dikenai sanksi administratif berupa atas pelayanan Ekspor. SK No 188839A (2) Pengenaan...

T (21 sanksi administratif berupa ayat (1) 8. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan yakni Pasal l8A sehingga berbunyi sebagai

Khusus untuk pelaksanaan atas tuan pada ketentuan bidang I (satu) pasal, berikut: bilateral mengenai memuat sebagai ( E S berikut: a, b. c. Pasal II Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: a. untuk PPE 26 Februari 2 Pemerintah ini; dan b. untuk PPE 26 Februari diterbitkan se dan oleh Bank Indonesia /atau Otoritas yang diterbitkan sejak tanggal 026 berlaku ketentuan dalam Peraturan yang belum tanggal dalam proses atas pemenuhan kewajibannya turan Pemerintah Nomor 36 Tahun berdasarkan Devisa Hasil dari tan dan atau Daya telah diubah 1n1 berlaku, semua berkaitan HE SDA tetap dengan berlaku belum diganti lnl. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 26 Febraari 2026. Agar. . . SK No 188838 A

PRESIDEN REPUEUK INDONESIA _ 10_ Agar setiap orang penempatannya Indonesia. memerintshkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam kmbaran Negara Republik Ditefqpkan di Jakarta pada tanggal 14 Januai2026 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanlgal 14 Januan2026 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 4 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan trasi Hukum, ttd ttd. SK No 264705 A Djaman

REPUEUK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM I. UMUM Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penggunaan sebesar-besarnya untuk kemakmuran ralgrat tersebut diwujudkan antara lain dengan meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang berasal dari DHE SDA di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Tersedianya devisa hasil ekspor yang cukup akan menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional yang akan berdampak pada peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah telah menetapkan kebijakan terpadu antarlembaga atas pemasukan dan penempatan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O25 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Kebijakan ini merupakan upaya Pemerintah untuk terus menjaga ketersediaan valuta asing di dalam negeri melalui optimalisasi pemasukan dan penempatan DHE SDA valuta asing ke dalam sistem keuangan Indonesia. SK No 284603 A Dalam

lUK TNDONESIA Dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan pemasukan dan penempatan devisa hasil ekspor ke dalam sistem keuangan Indonesia dan untuk mendatangkan manfaat yang lebih besar dalam mendukung kesinambungan pembangunan dan ketahanan ekonomi Indonesia dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan penataan ulang ekosistem pemasukan, penempatan, dan penggunaan devisa yang dilakukan secara lebih terarah guna mendukung ketahanan eksternal, meningkatkan transparansi, dan memperdalam pasar keuangan domestik melalui mekanisme yang sederhana dan tetap memberikan fleksibilitas yang memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2O23 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Secara umum Peraturan Pemerintah ini memuat materi pokok perubahan dan pengaturan baru yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai kewajiban pemasukan dan penempatan DHE SDA yang dibatasi hanya pada Rekening Khusus DHE SDA pada Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang merupakan bank badan usaha milik negara (dalam hal ini tidak termasuk Rekening Khusus DHE SDA di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) dimaksudkan untuk memperkuat administrasi pengawasan baik di dalam penempatan maupun pemanfaatan DHE SDA. Pengaturan ini diharapkan meningkatkan transparansi dan kualitas data arus devisa tanpa menghambat kelancaran transaksi internasional.
2. Penambahan opsi penggunaan DHE SDA untuk pembelian surat utang negara dan/ atau surat berharga syariah negara dalam valuta asing merupakan bagian dari upaya memperluas pilihan instrumen pengelolaan devisa yang aman, transparan, dan sesuai mekanisme pasar. Opsi ini memberikan fleksibilitas tambahan bagi Eksportir dalam memanfaatkan DHE SDA, sekaligus mendorong optimalisasi nilai ekonomi DHE SDA melalui instnrmen investasi yang likuid dan kompetitif. Pengaturan ini memerlukan landasan hukum yang memadai dan sederhana untuk mendukung penerbitan serta penyediaan surat utang negara dan/ atau surat berharga syariah negara dalam valuta asing di pasar domestik.
3. Penyempurnaan . . . SK No284504A

n II. UK IN -3 3. Penyempurnaan ketentuan terkait penukaran DHE SDA ke Rupiah diarahkan untuk memperkuat administrasi dan kejelasan mekanisme pemanfaatan DHE SDA. Penyesuaian ini diharapkan dapat memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di dalam negeri serta meningkatkan nilai manfaat DHE SDA bagi stabilitas makroekonomi, tanpa mengurangi fleksibilitas pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan transaksionalnya. Dengan penyempurnaan pengaturan DHE SDA ini, sinergi antarotoritas terkait meliputi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan diperkuat untuk memastikan administrasi dan pemanfaatan DHE SDA berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Penguatan ini menjadi landasan bagi penetapan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tenlang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Ayat (1) Ketentuan ini mengatur bahwa Eksportir dapat menggunakan DHE SDA yang tetap ditempatkan dalam Rekening Khusus untuk keperluan tertentu sebagaimana Hurufa Huruf b. . . SK No 188837 A Cukup jelas.

I K TNDONESIA Hurufb Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Pinjaman mencakup pula surat utang dan kewajiban lainnya dalam bentuk valuta asing. Huruf e Cukup jelas. Ayat (1a) Perhitungan sebesar 5O% (lima puluh persen) dari nilai Ekspor PPE DHE SDA dilakukan berdasarkan akumulasi pemasukan DHE SDA ke Rekening Khusus DHE SDA pada bulan pemasukan. Contoh:' Eksportir H (sektor kehutanan) menempatkan DHE SDA sebesar USD10,000,O00.00 di Rekening Khusus DHE SDA. Perhitungan Batas Penukaran Rupiah (sesuai Pasal 11A ayat (1a)): Maksimal dana dalam Rekening Khusus DHE SDA yang dapat ditukar pada bulan tersebut = Total DHE SDA yang dimasukkan ke dalam Rekening Khusus pada bulan tersebut dikali 50%. USD 10,0OO,OO0.00 x 50o/o = USD5,00O,OO0.0O. Dengan demikian, Eksportir H maksimal hanya dapat menukarkan DHE SDA senilai USD5,000,000.00 ke Rupiah. Sisa dana sebesar USD5,0OO,0O0.O0 tersebut wajib dalam Rekening Khusus DHE SDA dan/ atau instrumen penempatan lainnya dalam valuta asing di Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang merupakan bank badan usaha milik negara selama 12 (dua belas) bulan ke depan. Eksportir H dapat menggunakan dana sisa DHE SDA tersebut seb,gran atau keseluruhan untuk kebutuhan operasional valuta asing yang diizinkan (Pasal 11A ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d), misalnya: l) Pembayaran . . . SK No 188784A

1. Pembayaran Pajak dan Kewajiban Pemerintah (huruf a) : USDSOO,OOO.OO 2l Pembayaran Dividen (huruf b): USD1,5O0,O0O.OO
2. Pembayaran Impor Barang Modal (huruf c): usD2,ooo,o0o.oo 4l Pembayaran Pinjaman Modal Kerja (huruf d): usDl,0oo,oo0.oo Total usD5,000,ooo.oo. Ayat (2) Bukti penggunaan DHE SDA untuk pembayaran dividen antara lain risalah Rapat Umum Pemegang Saham tentang pemba gian dividen. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 6