PENGENAAN DAN PENCABUTAN SANKS! ADMINISTRATIF ATAS

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Devisa adalah aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional.
2. Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DHE SDA adalah Devisa hasil kegiatan ekspor barang yang berasal dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/ a tau pengolahan sumber daya alam.
3. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari. daerah pabean.
4. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
5. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
7. Rekening Khusus DHE SDA adalah rekening Eksportir di Lembaga Pembiayaan Eksportir Indonesia dan/atau bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valu ta asing yang ditujukan khusus untuk menerima dan menyimpan DHE SDA.
8. Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta_ Asing adalah bank yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia.
9. Pemberitahuan Pabean Ekspor yang selanjutnya disingkat PPE adalah pernyataan yang dibuat oleh perseorangan atau badan hukum untuk melaksanakan kewajiban pabean Ekspor dalam bentuk dan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.
10. Penangguhan Pelayanan Ekspor adalah pemblokiran terhadap akses yang diberikan kepada Eksportir untuk berhubungan dengan sistem pelayanan kepabeanan ekspor baik yang menggunakan teknologi informasi maupun manual.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
12. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

(1) Eksportir wajib memasukkan dan menempatkan Devisa

berupa DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.

(2) DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal

dari hasil barang Ekspor pada sektor: r I jdih.kemenkeu.go.id

• pertambangan;
• perkebunan;
• kehutanan; dan
• perikanan.

(3) Jenis barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan dengan keputusan Menteri berdasarkan

masukan dan/ a tau hasil rapat koordinasi kementerian/lembaga terkait.

(4) Kewajiban Eksportir untuk memasukkan DHE SDA ke

dalam sistem keuangan Indonesia se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempatan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada:

• Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan/ atau
• Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing.

(1) DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),

digunakan untuk pembayaran:

• bea keluar dan pungutan lain di bidang Ekspor;
• p1nJaman;
• 1mpor;
• keuntungan/ dividen; dan/ atau
• keperluan lain dari penanam modal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

(2) Penggunaan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan penempatan DHE SDA dalam jangka waktu tertentu.

(1) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dilakukan melalui escrow account, Eksportir ·

wajib membuka escrow account tersebut pada:

• Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan/atau
• Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing.

(2) Dalam hal escrow account sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) telah dibuka di luar negeri, Eksportir wajib memindahkan escrow account pada:

• Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan/ atau
• Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

( 1) Hasil pengawasan Bank Indonesia atas kewajiban pemasukan ke dalam Rekening Khusus DHE SDA dan penempatan DHE SDA dalam instrumen penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengenakan sanksi administratif berupa Penangguhan · Pelayanan Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.

(2) Hasil pengawasan OJK atas kewajiban pembuatan atau

pemindahan escrow account sebagaimana dimaksud r I jdih.kemenkeu.go.id

dalam Pasal 4, menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengenakan sanksi administratif berupa Penangguhan Pelayanan Ekspor sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.

(3) Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan pemberitahuan

pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada:

• Eksportir; dan
• kementerian dan/ atau lembaga teknis terkait, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal6

(1) Hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau OJK yang

menunjukkan Eksportir telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mencabut pengenaan sanksi administratif berupa Penangguhan Pelayana.n Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.

(2) Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan pemberitahuan

pencabutan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada:

• Eksportir; dan
• kementerian dan/ a tau lembaga teknis terkait, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Hasil pengawasan DHE SDA serta penyampa1an

pengenaan dan pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang terin tegrasi.

(2) Dalam hal sistem informasi yang terintegrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau mengalami gangguan, hasil pengawasan dapat disampaikan melalui media lain secara elektronik.

(1) Pengenaan dan pencabutan sanksi administratif berupa

Penangguhan Pelayanan Ekspor se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 6 ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-unda:rigan mengenai kepabeanan.

(2) Hasil pengawasan Bank Indonesia dan/ atau OJK yang

menjadi dasar pengenaan atau pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 6 ayat ( 1) dipersamakan sebagai:

• rekomendasi Penangguhan Pelayanan Ekspor; dan
• rekomendasi pencabutan Penangguhan Pelayanan Ekspor, r I jdih.kemenkeu.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai kepabeanan.

Pasal9 ( 1) Dalam hal Eksportir dikenai sanksi administratif berupa Penangguhan Pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) dan ayat (2) dan Eksportir memiliki bukti telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, Eksportir menyampaikan informasi tersebut kepada Pejabat Bea dan Cukai.

(2) Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia dan/atau O,JK untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

(3) Penelitian lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi penelitian atas pemenuhan kewajiban

se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4.

(4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), dan

Pasal 6 ayat (1).

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

• terhadap PPE yang telah mendapatkan nomor pendaftaran sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Admi.nistratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan DeviE>a Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ a tau Pengolahan Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1. sebagaimana telah. diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ a tau Pengolahan Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1114); dan

• pengenaan sanksi terhadap PPE sebagaimana dimaksud pada huruf a, diselesaikan berdasarkan Peraturan · Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ a tau Pengolahan Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.04/2021 tentang

jdih.kemenkeu.go.id fl

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 721).

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif atas· Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ a tau Pengolahan Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1114), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023.

r1 jdih.kemenkeu.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2023

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2023

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik

jdih.kemenkeu.go.id