Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PENDIRIAN KANTOR SEKSI KEPENTINGAN (INTEREST SECTION)

Pasal 1

(1) Negara Republik Indonesia mendirikan Kantor Seksi Kepentingan

(Interest section) Republik Indonesia di Lisbon, Portugal.

(2) Kantor Seksi Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

adalah pelaksana fungsi hubungan diplomatik dan konsuler Republik

Indonesia dengan Portugal.

Pasal 2

Wilayah kerja Kantor Seksi Kepentingan Republik Indonesia di Lisbon,

Portugal meliputi wilayah negara Portugal.

Pasal 3 …

PRESIDEN

Pasal 3

Pengangkatan dan formasi kepegawaian Kantor Seksi Kepentingan

Republik Indonesia di Lisbon, Portugal ditetapkan oleh Menteri Luar

Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembiayaan Kantor Seksi Kepentingan Republik Indonesia di Lisbon,

Portugal dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 5

Perumusan tugas, fungsi, pertanggungjawaban, susunan organisasi, dan

tata kerja Kepegawaian Kantor Seksi Kepentingan Republik Indonesia

di Lisbon, Portugal ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah

mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang

pendayagunaan aparatur negarar.

Pasal 6 …

PRESIDEN

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan

mempunyai daya laku surut sejak tanggal 28 Januari 1999.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Maret 1999

INDONESIA

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka meningkatkan saling percaya dan pengertian

antara Indonesia dan Portugal, suasana hubungan yang lebih positif,

dan untuk mempermudah upaya penyelesaian masalah Timor Timur,

diperlukan suatu Kantor Seksi Kepentingan (interest section)

Republik Indonesia di Lisbon, Portugas;

  • bahwa rencana pendirian kantor seksi kepentingan tersebut

didasarkan atas persetujuan antara Portugal dan Indonesia yang

dilaksanakan pada tanggal 27 Nopembeer 1998 dan hasil Dialog

Segitiga tingkat Menteri Luar Negeri pada tanggal 4 -5 Agustus

1998;

  • bahwa berdasrakan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu

didirikan Kantor Seksi Kepentingan Republik Indonesia di Lisbon,

Portugal atas dasar hubungan timbal-balik secara penuh dengan

Pemerintah Portugal;

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi

Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol

Opsionalnya Mengenai Hak Memperoleh Kewarganegaraan, (Vienna

Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the

Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition

of Nationality, …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai

Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal

Memperoleh Kewarganegaraan. (Vienna Convention on Consuler

Relations and optimal Protocol to the vienna Convention on Consular

Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963) (Lembaran

Negara Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3211);

Referensi Silang (1)
UU 1/1982 — PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN...