Semua Peraturan (45,697)
KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
UNKNOWN Tahun 0
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI SENGETI,
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1989
PERNYATAAN PERPANJANGAN KEADAAN BAHAYA
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENGESAHAN AGREEMENT ON THE AUGMENTATION OF THE ASEAN
PENGESAHAN SECOND ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE THIRD PACKAGE OF
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA
PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS SELATAN, KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KAJEN, KEJAKSAAN NEGERI NAMLEA,
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001
TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK
TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Perdagangan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Perdagangan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PENUGASAN KHUSUS MENTERI DALAM NEGERI
PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA-MADURA
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
PERUBAHAN ATAS
PERUBAHAN ATAS
PERUBAHAN ATAS
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 716 K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan Air Bawah Tanah Di Pulau Jawa Dan Pulau Madura
PENGHAPUSAN KEADAAN DARURAT SIPIL
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Sulawesi Selatan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Sulawesi Selatan