PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KAJEN, KEJAKSAAN NEGERI NAMLEA,
Pasal 1
(1) Membentuk Kejaksaan Negeri Kajen yang berkedudukan di Kota
Kajen;
(2) Membentuk Kejaksaan Negeri Namlea yang berkedudukan di
Namlea;
(3) Membentuk Kejaksaan Negeri Saumlaki yang berkedudukan di
Saumlaki;
(4) Membentuk Kejaksaan Negeri Buol yang berkedudukan di Buol;
(5) Membentuk Kejaksaan Negeri Banggai yang berkedudukan di
Banggai;
(6) Membentuk Kejaksaan Negeri Lewoleba yang berkedudukan di
Lewoleba;
(7) Membentuk Kejaksaan Negeri Ngabang yang berkedudukan di
Ngabang;
(8) Membentuk Kejaksaan Negeri Prabumulih yang berkedudukan di
Kota Prabumulih;
(9) Membentuk Kejaksaan Negeri Pagar Alam yang berkedudukan di
Kota Pagar Alam;
(10) Membentuk Kejaksaan Negeri Baa yang berkedudukan di Baa;
(11) Membentuk Kejaksaan Negeri Parigi yang berkedudukan di
Parigi;
(12) Membentuk Kejaksaan Negeri Banjar yang berkedudukan di Kota
Banjar.
Pasal 2
(1) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Kajen meliputi wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan;
(2) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Namlea meliputi wilayah
Kabupaten Buru;
(3) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Saumlaki meliputi wilayah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
(4) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Buol meliputi wilayah Kabupaten
Buol;
(5) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Banggai meliputi wilayah
Kabupaten Banggai Kepulauan;
(6) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Lewoleba meliputi wilayah
Kabupaten Lembata;
(7) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Ngabang meliputi wilayah
Kabupaten Landak;
(8) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Prabumulih meliputi wilayah
Kota Prabumulih;
(9) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Pagar Alam meliputi wilayah
Kota Pagar Alam;
(10) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Baa meliputi wilayah Kabupaten
Rote-Ndao;
(11) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Parigi meliputi wilayah
Kabupaten Parigi Moutong;
(12) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Banjar meliputi wilayah Kota
Banjar.
Pasal 3
(1)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Kajen maka Kabupaten
Daerah Tingkat II Pekalongan dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Pekalongan;
(2)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Namlea maka Kabupaten Buru
dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Masohi;
(3)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Saumlaki maka Kabupaten
Maluku Tenggara Barat dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tual;
(4)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Buol maka Kabupaten Buol
dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Toli-Toli;
(5)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Banggai maka Kabupaten
Banggai Kepulauan dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Luwuk;
(6)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Lewoleba maka Kabupaten
Lembata dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Larantuka;
(7)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Ngabang maka Kabupaten
Landak dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Mempawah;
(8)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Prabumulih maka Kota
Prabumulih dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Muara Enim;
(9)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Pagar Alam maka Kota Pagar
Alam dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Lahat;
(10)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Baa maka Kabupaten Rote-
Ndao dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Kupang;
(11)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Parigi maka Kabupaten
Parigi Moutong dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Donggala;
(12)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Banjar maka Kota Banjar
dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Ciamis.
Pasal 4
(1)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup
kewenangan Kejaksaan Negeri Kajen yang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Pekalongan tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kajen;
(2)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup
kewenangan Kejaksaan Negeri Namlea yang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Masohi tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Namlea;
(3)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup
kewenangan Kejaksaan Negeri Saumlaki yang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Tual tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Saumlaki;
(4)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup
kewenangan Kejaksaan Negeri Buol yang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Toli- Toli tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Buol;
(5)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup
kewenangan Kejaksaan Negeri Banggai yang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Luwuk tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Banggai;
(6)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup
kewenangan Kejaksaan Negeri Lewoleba yang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Larantuka tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Lewoleba;
(7)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup
kewenangan Kejaksaan Negeri Ngabang yang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Mempawah tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Ngabang;
(8)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup
kewenangan Kejaksaan Negeri Prabumulih yang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Muara Enim tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Prabumulih;
(9)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup
kewenangan Kejaksaan Negeri Pagar Alam yang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Lahat tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Pagar Alam;
(10)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup
kewenangan Kejaksaan Negeri Baa yang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Kupang tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Baa;
(11)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup
kewenangan Kejaksaan Negeri Parigi yang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Donggala tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Parigi;
(12)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup
kewenangan Kejaksaan Negeri Banjar yang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Ciamis tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Banjar.
Pasal 5
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Kajen, Kejaksaan Negeri Namlea, Kejaksaan Negeri Saumlaki, Kejaksaan Negeri Buol, Kejaksaan Negeri Banggai, Kejaksaan Negeri Lewoleba, Kejaksaan Negeri Ngabang, Kejaksaan Negeri Prabumulih, Kejaksaan Negeri Pagar Alam, Kejaksaan Negeri Baa, Kejaksaan Negeri Parigi dan Kejaksaan Negeri Banjar dibebankan pada angaran Kejaksaan Republik Indonesia.
Pasal 6
Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Negeri Kajen, Kejaksaan Negeri Namlea, Kejaksaan Negeri Saumlaki, Kejaksaan Negeri Buol, Kejaksaan Negeri Banggai, Kejaksaan Negeri Lewoleba, Kejaksaan Negeri Ngabang, Kejaksaan Negeri Prabumulih, Kejaksaan Negeri Pagar Alam, Kejaksaan Negeri Baa, Kejaksaan Negeri Parigi dan Kejaksaan Negeri Banjar ditetapkan oleh Jaksa Agung, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.
Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 November 2003
INDONESIA
ttd.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2003
ttd.
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa telah ditetapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Undang- undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata, Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah, dan Undang- undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kajen, Kejaksaan Negeri Namlea, Kejaksaan Negeri Saumlaki, Kejaksaan Negeri Buol, Kejaksaan Negeri
Banggai, Kejaksaan Negeri Lewoleba, Kejaksaan Negeri Ngabang, Kejaksaan Negeri Prabumulih, Kejaksaan Negeri Pagar Alam, Kejaksaan Negeri Baa, Kejaksaan Negeri Parigi dan Kejaksaan Negeri Banjar.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
- Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
- Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3901);
- Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3904);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara
Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4185);
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 70);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.