Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PEMBENTUKAN KOTA PRABUMULIH

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf I Undang-undang Nomor

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  1. Propinsi Sumatera Selatan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

  1. Kabupaten Muara Enim adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor

28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan daerah

Propinsi Sumatera Selatan.

  1. Kota Administratif Prabumulih adalah Kota Administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Prabumulih.

BAB 2 — PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan undang-undang ini dibentuk Kota Prabumulih di wilayah Propinsi Sumatera Selatan dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kota Prabumulih berasal dari sebagian Kabupaten Muara Enim yang terdiri atas:

  • Kecamatan Prabumulih Barat; dan

  • Kecamatan Prabumulih Timur.

  • Kecamatan Cambai; dan

  • Kecamatan Rambang Kapak Tengah.

PRESIDEN

Pasal 4 …

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kota Prabumulih, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wilayah Kabupaten Muara

Enim dikurangi dengan wilayah Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kota Prabumulih, Kota Administratif Prabumulih dalam wilayah Kabupaten Muara

Enim dihapus.

Pasal 6

(1). Kota Prabumulih mempunyai batas-batas wilayah:

  • sebelah utara dengan Kecamatan Lembak dan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten

Muara Enim;

  • Sebelah timur dengan Kecamatan Lembak dan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara

Enim;

  • Sebelah selatan dengan Kecamatan Rambang Lubai Kabupaten Muara Enim; dan

  • sebelah barat dengan Kecamatan Rambang dangku Kabupaten Muara Enim.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

(3) Penentuan batas wilayah Kota Prabumulih dan Kabupaten Muara Enim secara pasti di lapangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 7

(1). Dengan terbentuknya Kota Prabumulih Pemerintah Kota Prabumulih menetapkan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Prabumulih sesuai dengan peraturan perundang-undanga.

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan

Kabupaten/Kota di sekitarnya.

PRESIDEN

BAB III …

BAB 3 — KEWENANGAN DAERAH

Pasal 8

(1) kewenangan Kota Prabumulih sebagai daerah otonom mencakup seluruh kewenangan bidang

pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan

keamanan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain sesuai dengan peraturan

Perundang-undangan.

(3) Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari atas pekerjaan umum,

kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian perhubungan, industri dan perdagangan,

penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

Bagian Pertama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BAB 4 — PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 9

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih dibentuk sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, selambat-lambatnya satu tahun setelah peresmian Kota Prabumulih.

(2) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih dilakukan dengan

cara:

  • penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta

Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di daerah tersebut; dan

  • pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

(3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PRESIDEN

Pasal 10 …

Pasal 10

(1) dengan terbentuknya Kota Prabumulih, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Muara Enim tidak berubah sampai dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah sebagai hasil pemilihan umum berikutnya.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim, yang keanggotaannya

mewakili kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kota Prabumulih dengan sendirinya menjadi

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.

(3) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim

ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah ke Kota Prabumulih.

(4) Pengisian Kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah peresmian anggota dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Prabumulih.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 11

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kota Prabumulih, dipilih dan disahkan seorang Walikota dan

Wakil Walikota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pada saat terbentuknya Kota Prabumulih, penjabat Walikota Prabumulih diangkat oleh Menteri

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden.

PRESIDEN

(2) Walikota Adminstratif Prabumulih diangkat sebagai penjabat Walikota Prabumulih.

Bagian Ketiga…

Bagian Ketiga

Perangkat Pemerintahan Daerah

Pasal 13

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan Kota Prabumulih, dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota, Sekretariat Kota, Dinas Kota, dan Lembaga Teknis Kota sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

BAB 5 — KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kota Prabumulih, Menteri/Kepala Lembaga

Pemerintah Non-Departemen yang terkait, Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Muara Enim

sesuai dengan kewenangannya menginvetarisasi dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota

Prabumulih hal-hal yang meliputi :

  • pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih;

  • barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan

barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh

Pemerintah, Propinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muara Enim yang berada di Kota

Prabumulih sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

  • Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muara Enim yang

kedudukan dan kegiatannya berada di Kota Prabumulih;

  • Utang piutang Kabupaten Muara Enim yang kegunaannya untuk Kota Prabumulih; dan

  • Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Prabumulih.

(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya diselesaikan

PRESIDEN

dalam waktu satu tahun, terhitung sejak pelantikan Penjabat Walikota Prabumulih.

(4) Tata cara inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Menteri

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 …

Pasal 15

(1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pembentukan Kota Prabumulih, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara

Enim.

(2) Untuk kelancaran penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan

kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kota Prabumulih, pembiayaan yang

diperlukan pada tahun pertama sebelum tersusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Prabumulih dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Muara Enim berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari Kota Prabumulih.

Pasal 16

Semua perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Muara Enim tetap berlaku bagi Kota

Prabumulih sebelum peraturan perundang-undangan dimaksud diubah, diganti atau dicabut berdasarkan

undang-undang ini.

BAB 6 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan

dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

PRESIDEN

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan undang-undang ini diatur sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar …

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juni 2001

INDONESIA

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juni 2001

ttd

PRESIDEN

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Sumatera Selatan pada

umumnya, dan Kabupaten Muara Enim pada khususnya serta adanya aspirasi yang

berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengatur

dan mengurus rumah tangga sendiri, perlu meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan guna

menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang;

  • bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan kemajuan ekonomi, potensi

daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan

pertimbangan lainnya di Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Muara Enim,

meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta

memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk

menyelenggarakan otonomi daerah di Kabupaten Muara Enim, perlu membentuk Kota

Prabumulih sebagai daerah otonom;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

membentuk undang-undang tentang pembentukan Kota Prabumulih untuk mengganti

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota

Administratif Prabumulih;

MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955

Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3

Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Undang- …

  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat

Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55)

Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

  1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3501),

  1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan perwakilan rakyat

daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);

  1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3839);

  1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

  1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3959);

Referensi Silang (11)
UU 25/1959 — Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang...
UU 3/1950 — PERMOHONAN GRASI
UU 28/1959 — Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang...
UU 24/1992 — PENATAAN RUANG
UU 4/1999 — SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
UU 22/1999 — PEMERINTAHAN DAERAH
UU 25/1999 — PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
UU 4/2000 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG
UU 3/1999 — PEMILIHAN UMUM
PP 18/1982 — Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1982...
UU 22/1999 — PEMERINTAHAN DAERAH [Pasal 7 ayat (2)]