PENUGASAN KHUSUS MENTERI DALAM NEGERI

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS MENTERI DALAM NEGERI

DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI LAMPUNG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Saudara Oemarsono sebagai Gubernur Provinsi Lampung masa

jabatan Tahun 1998 – 2003 dengan Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun

2003 telah diberhentikan;

• bahwa berhubung masih adanya permasalahan dalam pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung yang masih harus diselesaikan

terlebih dahulu, maka perlu dilakukan langkah-langkah agar kegiatan

Pemerintahan Daerah dapat tetap berjalan dengan baik, sehingga tidak terjadi

kekosongan penyelenggaraan pemerintahan;

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf b, dipandang perlu

menugaskan secara khusus Menteri Dalam Negeri dalam pembinaan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENUGASAN KHUSUS MENTERI

DALAM NEGERI DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

PERTAMA : Menugaskan secara khusus Menteri Dalam Negeri dalam pembinaan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Untuk memperlancar pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA, Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk seorang pejabat

untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

KETIGA : Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku

sampai pengesahan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Lampung masa jabatan Tahun 2003 – 2008.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA, Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab dan melaporkan

pelaksanaannya kepada Presiden.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI