Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK

BAB 1 — KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Sekretariat Pengadilan Pajak, yang selanjutnya dalam

Keputusan Presiden ini disebut Sekretariat adalah unsur pelayanan administrasi di lingkungan Pengadilan Pajak;

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara

administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan dan secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pengadilan Pajak;

(3) Sekretariat secara administratif berada dalam lingkungan

Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.

Pasal 2

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

  • penyiapan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga;
  • pelayanan administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan;
  • penghimpunan dan pengklasifikasian putusan Pengadilan Pajak dan penyelenggaraan perpustakaan;
  • pelayanan administrasi peninjauan kembal putusan Pengadilan Pajak;
  • pelayanan administrasi yurisprudensi putusan Pengadilan Pajak;
  • pengolahan data dan pelayanan informasi;
  • pelayanan administrasi persiapan persidangan;
  • pelayanan administrasi persidangan;
  • pelayanan administrasi penyelesaian putusan.

ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Sekretariat

BAB 2

Pasal 4

Organisasi Sekretariat terdiri dari :

  • Sekretaris;
  • Wakil Sekretaris;
  • Bagian, sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat( Subbagian;
  • Sekretaris Pengganti yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 5

Sekretaris mempunyai tugas memimpin Sekretariat sesuai dengan tugas yang ditetapkan.

Pasal 6

Sekretaris merangkap tugas kepaniteraan sebagai Panitera.

Bagian Ketiga Wakil Sekretaris

Pasal 7

(1) Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

memimpin Sekretariat serta kegiatan lain yang ditugaskan oleh

Sekretaris.

(2) Apabila Sekretaris berhalangan dalam menjalankan tugas, maka

Wakil Sekretaris mewakili Sekretaris.

Pasal 8

Wakil Sekretaris merangkap tugas kepaniteraan sebagai Wakil Panitera.

Bagian Keempat Bagian

Pasal 9

Bagian adalah unsur pelaksana sebagian tugas Sekretariat.

Bagian Kelima Sekretaris Pengganti

Pasal 10

Sekretaris Pengganti adalah unsur pembantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas kepaniteraan sebagai Panitera Pengganti.

TATA KERJA

BAB 3 — KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Seluruh unsur di lingkungan Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Sekretariat sendiri maupun dalam hubungan antar instansi/lembaga, sesuai dengan tugas masing- masing.

BAB 4 — KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

(1) Sekretaris adalah jabatan eselon IIa.

(2) Wakil Sekretaris adalah jabatan eselon IIb.

(3) Kepala Bagian dan Sekretaris Pengganti adalah jabatan eselon

IIIa

(4) Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IVa.

Pasal 13

(1) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan

atas pertimbangan Pimpinan Pengadilan Pajak.

(2) Pejabat lainnya di lingkungan Sekretariat diangkat dan

diberhentikan oleh Menteri Keuangan atas usul Sekretaris setelah mendapat pertimbangan Pimpinan Pengadilan Pajak.

PEMBIAYAAN

BAB 5 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Keuangan.

BAB 6 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 16

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Nopember 2003

INDONESIA,

ttd

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang- undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dipandang perlu membentuk Sekretariat Pengadilan Pajak dengan Keputusan Presiden;

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
  3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

Referensi Silang (5)
UU 14/2002 — PENGADILAN PAJAK
KEPPRES 102/2001 — KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN...
KEPPRES 45/2002 — PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001
KEPPRES 52/1997 — Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang...
UU 14/2002 — PENGADILAN PAJAK [Pasal 28 ayat (1)]