PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA-MADURA

Dalam rangka meningkatkan perekonomian Pulau Madura pada khususnya dan Propinsi Jawa Timur pada umumnya, dilanjutkan pelaksanaan pembangunan Jembatan Surabaya-Madura.

Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan kawasan industri dan perumahan serta sektor lainnya dalam wilayah-wilayah di kedua sisi ujung jembatan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Jembatan Surabaya-Madura beserta

pembangunan kawasan industri dan perumahan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 dan Pasal 2, dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Propinsi Jawa Timur dan rencana tata ruang Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, dan Kota Surabaya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pembangunan Jembatan Surabaya-Madura dan pembangunan kawasan industri dan perumahan tersebut, dibentuk Tim Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura, yang untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Pengarah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua/merangkap Anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua I/merangkap : Menteri Negara Perencanaan Anggota Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Wakil Ketua II sebagai : Menteri Permukiman dan Prasarana Ketua Harian/merangkap Wilayah; Anggota

Anggota-anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

1. Menteri Pertahanan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
8. Menteri Negara Riset dan Teknologi/ Kepala BPPT;
9. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
10. Gubernur Jawa Timur. Sekretaris : Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Desentralisasi Fiskal dan Ekonomi, dan Pengembangan Infrastruktur.

(1) Tim Pengarah bertugas untuk :

• menetapkan kebijakan umum pembangunan Jembatan Surabaya-Madura dan rencana pembangunan kawasan industri dan perumahan dalam wilayah-wilayah di kedua sisi ujung jembatan;
• mengendalikan perencanaan program, persiapan dan

pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait;

• mengkaji laporan hasil Tim Pelaksana mengenai kegiatan koordinasi pembangunan Jembatan Surabaya-Madura; dan
• mengupayakan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan Jembatan Surabaya-Madura.

(2) Tim Pengarah bertanggung jawab dan melaporkan secara berkala

kegiatan pembangunan Jembatan Surabaya-Madura kepada Presiden.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah dibantu oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari :

Ketua selaku Ketua Harian :Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah; Wakil Ketua I : Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekono-mian Bidang Koordinasi Desentralisasi Fiskal dan Ekonomi, dan Pengembangan Infrastruktur; Wakil Ketua II : Deputi Kepala Badan Perencanaan Pem- bangunan Nasional Bidang Sarana dan Prasarana; Sekretaris : Direktur Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah; Anggota : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan;

1. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
5. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan;
8. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan;
9. Direktur Jenderal Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
10. Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya;
11. Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa;
12. Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Sosial, Ekonomi, dan Perdagangan;
13. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur.

(1) Tim Pelaksana bertugas untuk melaksanakan kegiatan

pembangunan Jembatan Surabaya-Madura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Tim Pengarah.

(2) Tim Pelaksana bertanggung jawab dan secara berkala melaporkan

terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Jembatan Surabaya- Madura kepada Tim Pengarah.

(1) Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk kelompok kerja untuk

menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus.

(2) Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim

Pelaksana diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana.

Pelaksanaan pembangunan Jembatan Surabaya-Madura, mengikutsertakan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Jasa Marga.

Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta masukan dan atau bantuan instansi pemerintah, tokoh masyarakat, para pakar atau pihak-pihak lain terkait yang dipandang perlu.

(1) Semua biaya yang diperlukan bagi kegiatan pelaksanaan

pembangunan Jembatan Surabaya-Madura memanfaatkan sumber- sumber dana dalam negeri maupun luar negeri.

(2) Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim

Pengarah dan Tim Pelaksana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam rangka pengelolaan dan pemeliharaan Jembatan Surabaya – Madura agar dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembangunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Jembatan Surabaya – Madura dioperasikan sebagai Jembatan Tol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua aset yang ada pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku yang dimanfaatkan dan digunakan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1990, dilanjutkan pemanfaatan dan penggunaannya oleh Tim Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah.

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1990 tentang Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2003

INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd.

Lambock V. Nahattands