SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 1
(1) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang
selanjutnya disingkat dengan PPATK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
(2) PPATK bertanggungjawab kepada Presiden.
Pasal 2
(1) PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
(2) Dalam hal diperlukan, PPATK dapat membuka perwakilan PPATK di
daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan dan
organisasi perwakilan PPATK di daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.
Pasal 3
(1) PPATK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh 4 (empat)
orang Wakil Kepala.
(2) Susunan organisasi PPATK terdiri dari :
- Kepala;
- Wakil Kepala Bidang Riset, Analisis dan Kerja Sama Antar Lembaga;
- Wakil Kepala Bidang Hukum dan Kepatuhan;
- Wakil Kepala Bidang Teknologi Informasi;
- Wakil Kepala Bidang Administrasi.
Pasal 4
Kepala mempunyai tugas memimpin PPATK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 5
Wakil Kepala Bidang Riset, Analisis dan Kerja Sama Antar Lembaga mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan analisis atas laporan transaksi keuangan dari Penyedia Jasa Keuangan, melaksanakan penelitian dan pengembangan tipologi serta melaksanakan kerjasama dengan pihak yang terkait baik nasional maupun internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Pasal 6
Wakil Kepala Bidang Hukum dan Kepatuhan mempunyai tugas membantu Kepala dalam merumuskan peraturan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan terhadap Undang- undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaannya.
Pasal 7
Wakil Kepala Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pengembangan teknologi yang terkait dengan teknik, metode dan alat untuk melakukan analisis laporan transaksi keuangan, serta manajemen sistem informasi untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Pasal 8
Wakil Kepala Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, administrasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, pengamanan serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
Pasal 9
(1) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing membawahi paling banyak 3 (tiga) Direktorat.
(2) Masing-masing Direktorat terdiri dari kelompok-kelompok
spesialis yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
(3) Jumlah pegawai dan jenjang kepangkatan dalam masing-masing
kelompok spesialis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.
Pasal 10
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala PPATK dapat dibantu oleh
tenaga ahli sesuai kebutuhan.
(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung
jawab kepada Kepala PPATK.
(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan analisis mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.
TATA KERJA
Pasal 11
Semua unsur di lingkungan PPATK dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
Pasal 12
Sistem kepegawaian PPATK ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri.
Pasal 13
Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja PPATK ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 14
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas PPATK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 15
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Nopember 2003
INDONESIA,
ttd
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
Lambock V. Nahattands
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, perlu
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah
diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324);