Pasal 2

(1) PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

(2) Dalam hal diperlukan, PPATK dapat membuka perwakilan PPATK di

daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan dan

organisasi perwakilan PPATK di daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.