ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.

3. Penerimaan . . .

1. Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

2. Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

3. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

5. Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

6. Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

7. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

8. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BA-BUN, adalah bagian anggaran yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.

9. Belanja . . .

1. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

2. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (outcome) tertentu pada Kementerian Negara/Lembaga.

3. Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.

4. Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana transfer lainnya.

5. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

6. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

7. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

8. Dana . . .

1. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

3. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Dana Transfer Lainnya adalah dana yang dialokasikan untuk membantu Daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya.

7. Pembiayaan . . .

1. Pembiayaan Dalam Negeri adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, saldo anggaran lebih, hasil pengelolaan aset, penerbitan surat berharga negara neto, pinjaman dalam negeri neto, dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan, yang meliputi alokasi untuk, penyertaan modal negara, dana bergulir, kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah, dan cadangan pembiayaan untuk dana pengembangan pendidikan nasional.

2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.

3. Saldo Anggaran Lebih, yang selanjutnya disingkat SAL, adalah akumulasi neto dari SiLPA dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun-tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

4. Surat Berharga Negara, yang selanjutnya disingkat SBN, meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

5. Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN, adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.

6. Surat Berharga Syariah Negara, yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut sukuk negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

7. Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek (Project Based Sukuk/PBS) yang selanjutnya disingkat SBSN PBS adalah sumber pendanaan melalui penerbitan SBSN untuk membiayai kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

8. Bantuan . . .

1. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya, yang selanjutnya disingkat BPYBDS, adalah bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh BUMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga atau pada BUMN.

2. Dana Investasi Pemerintah adalah alokasi dana investasi Pemerintah untuk Pusat Investasi Pemerintah, penyertaan modal negara, dan/atau dana bantuan perkuatan permodalan usaha yang sifat penyalurannya bergulir, yang dilakukan untuk menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

3. Penyertaan Modal Negara, yang selanjutnya disingkat PMN, adalah dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi, termasuk penyertaan modal kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dan penyertaan modal negara lainnya.

4. Dana Bergulir adalah dana yang dikelola oleh BLU tertentu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

5. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.

6. Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada BUMN dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal BUMN dan/atau BUMD dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada kreditur sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian jual beli dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

7. Pembiayaan . . .

1. Pembiayaan Luar Negeri Neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

2. Pinjaman Program adalah pinjaman luar negeri yang diterima dalam bentuk tunai dimana pencairannya mensyaratkan dipenuhinya kondisi tertentu yang disepakati kedua belah pihak yaitu Pemerintah dan Pemberi Pinjaman, seperti matrik kebijakan atau dilaksanakannya kegiatan tertentu.

3. Pinjaman Proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu Kementerian Negara/Lembaga, termasuk pinjaman yang diteruspinjamkan dan/atau diterushibahkan kepada pemerintah daerah dan/atau BUMN.

4. Penerusan Pinjaman adalah pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Pusat yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah dan/atau BUMN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.

5. Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

6. Persentase Anggaran Pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.

7. Tahun Anggaran 2015 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 2 . . .

APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp1.793.588.917.577.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus sembilan puluh tiga triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber:

• Penerimaan Perpajakan;
• PNBP; dan
• Penerimaan Hibah.

(1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.379.991.627.125.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus tujuh puluh sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

• Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan
• Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

(2) Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.328.487.827.125.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus dua puluh delapan triliun empat ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

• pendapatan pajak penghasilan;
• pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;
• pendapatan pajak bumi dan bangunan;
• pendapatan cukai; dan
• pendapatan pajak lainnya.

(3) Pendapatan . . .

(3) Pendapatan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp644.396.122.950.000,00 (enam ratus empat puluh empat triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar seratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang didalamnya termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas:

• komoditas panas bumi sebesar Rp1.750.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) termasuk PPh DTP atas kekurangan tahun 2012-2013 sebesar Rp625.400.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima miliar empat ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan
• bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, namun tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp6.300.000.000.000,00 (enam triliun tiga ratus miliar rupiah) termasuk PPh DTP atas kekurangan tahun 2012-2013 sebesar Rp637.000.000.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp524.972.170.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar seratus tujuh puluh juta rupiah).

(5) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp26.684.096.175.000,00 (dua puluh enam triliun enam ratus delapan puluh empat miliar sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(6) Pendapatan Cukai sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp126.746.318.000.000,00 (seratus dua puluh enam triliun tujuh ratus empat puluh enam miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah).

(7) Pendapatan . . .

(7) Pendapatan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp5.689.120.000.000,00 (lima triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar seratus dua puluh juta rupiah).

(8) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.503.800.000.000,00 (lima puluh satu triliun lima ratus tiga miliar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

• pendapatan bea masuk; dan
• pendapatan bea keluar.

(9) Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat

(8) huruf a direncanakan sebesar

Rp37.203.870.000.000,00 (tiga puluh tujuh triliun dua ratus tiga miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang didalamnya termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

(10) Pendapatan bea keluar sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp14.299.930.000.000,00 (empat belas triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

(11) Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2015

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2014.

(1) PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

direncanakan sebesar Rp410.340.976.934.000,00 (empat ratus sepuluh triliun tiga ratus empat puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

• penerimaan sumber daya alam;
• pendapatan bagian laba BUMN;
• PNBP lainnya; dan
• pendapatan BLU.

(2) Penerimaan . . .

(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp254.270.471.590.000,00 (dua ratus lima puluh empat triliun dua ratus tujuh puluh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

• penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas); dan
• penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas).

(3) Pendapatan bagian laba BUMN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.000.000.000.000,00 (empat puluh empat triliun rupiah).

(4) Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian

Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan:

• sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Perseroan Terbatas (PT), BUMN, dan Perbankan;
• memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
• Pemerintah melakukan pengawasan penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan tersebut.

(5) PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp89.823.662.775.000,00 (delapan puluh sembilan triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(6) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp22.246.842.569.000,00 (dua puluh dua triliun dua ratus empat puluh enam miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

(7) Rincian . . .

(7) Rincian PNBP Tahun Anggaran 2015 sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2014.

Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.256.313.518.000,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp2.039.483.607.639.000,00 (dua kuadriliun tiga puluh sembilan triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

• anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
• anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

(1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.392.442.339.317.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus sembilan puluh dua triliun empat ratus empat puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).

(2) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk program pengelolaan hibah negara sebesar Rp3.565.119.580.000,00 (tiga triliun lima ratus enam puluh lima miliar seratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterushibahkan ke daerah.

(3) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:

• Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi;

• Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi; dan

• Belanja . . .

• Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program.

(4) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga tahun 2013 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

(5) Rincian Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi,

Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2014.

Ayat (1) Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2015 untuk Daerah Otonom Baru (DOB) yang dibentuk tahun 2014 ditetapkan sebagai berikut:

1. DBH

• DBH Pajak

1. Alokasi DBH PPh Perorangan, dan DBH PBB non migas yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB sesuai dengan rencana penerimaan.
2. Alokasi DBH PBB Migas yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah.
3. Alokasi DBH Pajak hasil pemerataan yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara merata.
4. Alokasi DBH CHT yang diperoleh daerah induk dibagi kepada DOB secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

• DBH SDA

1. Alokasi DBH SDA daerah induk yang merupakan daerah penghasil, dibagi kepada DOB secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah.

2. Alokasi DBH SDA daerah induk yang bukan merupakan daerah penghasil dibagi kepada DOB secara merata.

3. DAU . . .

1. DAU

• DAU untuk DOB dialokasikan setelah UU pembentukannya disahkan.
• Penghitungan DAU dilakukan dengan membagi secara proporsional (split) dengan daerah induk menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai.

1. DAK

• Sesuai dengan amanat UU pembentukan DOB, DOB diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK Prasarana Pemerintahan Daerah.
• Daerah induk yang terkena dampak pemekaran diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK Prasarana Pemerintahan Daerah.
• DAK bidang lainnya dialokasikan pada tahun kedua dengan mempertimbangkan kesiapan perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan DAK.

1. Dana Transfer Lainnya Dana tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru PNSD dialokasikan berdasarkan pembagian data jumlah guru antara daerah induk dengan DOB. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

(1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp516.401.044.380.000,00 (lima ratus enam belas triliun empat ratus satu miliar empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

• DBH;
• DAU; dan
• DAK.

(2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp127.692.520.852.000,00 (seratus dua puluh tujuh triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

(3) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dialokasikan sebesar 27,7% (dua puluh tujuh koma tujuh persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto atau direncanakan sebesar Rp352.887.848.528.000,00 (tiga ratus lima puluh dua triliun delapan ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

(4) PDN neto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung

berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBP, dikurangi dengan Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan kepada Daerah.

(5) Dalam hal terjadi perubahan APBN yang menyebabkan

PDN neto bertambah atau berkurang, besaran DAU tidak mengalami perubahan.

(6) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp35.820.675.000.000,00 (tiga puluh lima triliun delapan ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:

• DAK sebesar Rp33.000.000.000.000,00 (tiga puluh tiga triliun rupiah); dan
• DAK tambahan sebesar Rp2.820.675.000.000,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

(7) DAK . . .

(7) DAK tambahan sebesar Rp2.820.675.000.000,00 (dua

triliun delapan ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) huruf b dialokasikan sebagai kebijakan afirmasi kepada

kabupaten/kota daerah tertinggal dan perbatasan yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dan digunakan untuk mendanai kegiatan:

• infrastruktur transportasi sebesar Rp1.812.171.000.000,00 (satu triliun delapan ratus dua belas miliar seratus tujuh puluh satu juta rupiah);
• infrastruktur irigasi sebesar Rp496.405.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus lima juta rupiah); dan
• infrastruktur sanitasi dan air minum sebesar Rp512.099.000.000,00 (lima ratus dua belas miliar sembilan puluh sembilan juta rupiah).

(8) Dana pendamping untuk DAK tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada daerah tertinggal dan daerah perbatasan, dengan ketentuan sebagai berikut:

• kemampuan keuangan daerah rendah sekali, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 0% (nol persen);
• kemampuan keuangan daerah rendah, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 1% (satu persen); dan
• kemampuan keuangan daerah sedang, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 2% (dua persen).

(1) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar

Rp16.615.513.942.000,00 (enam belas triliun enam ratus lima belas miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

• Alokasi . . .

• Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp7.057.756.971.000,00 (tujuh triliun lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang disepakati untuk dibagi masing-masing dengan proporsi 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi Papua dan 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar Rp4.940.429.880.000,00 (empat triliun sembilan ratus empat puluh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
2. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.117.327.091.000,00 (dua triliun seratus tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

• Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp7.057.756.971.000,00 (tujuh triliun lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan
• Dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); dan
2. Dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

(2) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c sebesar Rp547.450.000.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Dana Transfer Lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar

Rp104.411.060.000.000,00 (seratus empat triliun empat ratus sebelas miliar enam puluh juta rupiah),dengan rincian sebagai berikut:

• Tunjangan . . .

• Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar Rp70.252.670.000.000,00 (tujuh puluh triliun dua ratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
• Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah sebesar Rp1.096.000.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh enam miliar rupiah);
• Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp31.298.300.000.000,00 (tiga puluh satu triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah);
• Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp1.664.510.000.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus sepuluh juta rupiah); dan
• Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) sebesar Rp99.580.000.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah).

Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2014.

(1) Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2015

direncanakan sebesar Rp414.680.552.641.000,00 (empat ratus empat belas triliun enam ratus delapan puluh miliar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

(2) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan secara tepat sasaran.

(3) Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada

tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter dan/atau realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah.

(4) Dalam . . .

(4) Dalam hal perubahan parameter sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) berupa perubahan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Pemerintah membahas perubahan tersebut dengan komisi terkait di DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.

(5) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

kekurangan untuk tahun anggaran sebelumnya yang dibayarkan sesuai dengan hasil audit BPK.

(6) Rincian Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun

Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2014.

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan

anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Hasil penerapan sistem penghargaan dan sanksi

atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan pada Tahun Anggaran 2015.

(1) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP;

• perubahan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) dan pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN);

• pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN PBS; dan

• pergeseran . . .

• pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional, ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Perubahan lebih lanjut Pembiayaan Anggaran berupa

perubahan pagu Penerusan Pinjaman luar negeri akibat dari lanjutan dan percepatan penarikan Penerusan Pinjaman luar negeri, ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dilaporkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan

Rakyat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015.

(1) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada

Pemerintah/Lembaga asing dan menetapkan Pemerintah/Lembaga asing penerima untuk tujuan kemanusiaan.

(2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada Pemerintah

Daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

(1) Anggaran Pendidikan direncanakan sebesar

Rp409.131.707.077.000,00 (empat ratus sembilan triliun seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

(2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,06%

(dua puluh koma nol enam persen), yang merupakan perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja Negara sebesar Rp2.039.483.607.639.000,00 (dua kuadriliun tiga puluh sembilan triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Rincian . . .

(3) Rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2014.

(1) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran

2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil daripada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga dalam Tahun Anggaran 2015 terdapat anggaran defisit sebesar Rp245.894.690.062.000,00 (dua ratus empat puluh lima triliun delapan ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam puluh dua ribu rupiah) yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran.

(2) Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber:

• Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp269.709.700.514.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan triliun tujuh ratus sembilan miliar tujuh ratus juta lima ratus empat belas ribu rupiah); dan

• Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar negatif Rp23.815.010.452.000,00 (dua puluh tiga triliun delapan ratus lima belas miliar sepuluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

(3) Pembiayaan Luar Negeri Neto sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b mencakup pembiayaan utang luar negeri, namun tidak termasuk penerbitan SBN di pasar internasional.

(4) Rincian Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2015

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2014.

Pasal 19 . . .

(1) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui

target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan pinjaman siaga dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan.

(2) Kewajiban yang timbul dari penggunaan dana SAL,

penarikan pinjaman siaga dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran negara.

(3) Penggunaan dana SAL, penarikan pinjaman siaga

dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015.

(4) Ketentuan mengenai perkiraan defisit melampaui target

serta penggunaan dana SAL, penarikan pinjaman siaga, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Pemerintah dapat menggunakan program Kementerian

Negara/Lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni dalam alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat untuk dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN.

(2) Rincian program Kementerian Negara/Lembaga yang dapat

digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah pengesahan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2015 dan penetapan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2015.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan program

Kementerian Negara/Lembaga sebagai dasar penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 21 . . .

(1) Dalam hal terjadi krisis pasar SBN domestik, Pemerintah

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan kewenangan menggunakan SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN domestik setelah memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

(2) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.

(3) Jumlah penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar

SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalam

rangka stabilisasi pasar SBN domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saat tertentu, kekurangannya dapat dipenuhi dari dana SAL, penerbitan SBN, atau penyesuaian Belanja Negara.

(2) Pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk membiayai

kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN, apabila dana tunai pengelolaan kas tidak cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara di awal tahun.

(3) Pemerintah dapat melakukan pembelian kembali SBN

untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

(4) Pemerintah . . .

(4) Pemerintah dapat melakukan percepatan pembayaran

cicilan pokok utang dalam rangka pengelolaan portofolio utang melalui penerbitan SBN.

(5) Dalam hal terdapat instrumen pembiayaan dari utang yang

lebih menguntungkan, dan/atau ketidaktersediaan salah satu instrumen pembiayaan dari utang, Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal.

(6) Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau diperlukannya realokasi anggaran bunga utang, Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi (realokasi) dari pembayaran bunga utang luar negeri ke pembayaran bunga utang dalam negeri atau sebaliknya tanpa menyebabkan perubahan pada total pembayaran bunga utang.

(7) Untuk menurunkan biaya penerbitan SBN dan

memastikan ketersediaan pembiayaan melalui utang, Pemerintah dapat menerima jaminan penerbitan utang dari lembaga yang dapat menjalankan fungsi penjaminan, dan/atau menerima fasilitas dalam bentuk dukungan pembiayaan.

(8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan oleh Pemerintah dan

dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015.

(1) PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan

PMN lainnya yang akan dilakukan dan/atau telah tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai Investasi Permanen PMN, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan PMN lainnya tersebut.

(2) Pemerintah . . .

(2) Pemerintah dapat melakukan pembayaran PMN melebihi

pagu yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2015 yang diakibatkan oleh selisih kurs, yang selanjutnya dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015.

(3) Pelaksanaan PMN pada organisasi/lembaga keuangan

internasional dan PMN lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Daftar Isian

Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN dan telah tercatat pada laporan posisi keuangan BUMN sebagai BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada BUMN tersebut.

(2) BMN yang dihasilkan dari belanja modal pada DIPA

Kementerian Negara/Lembaga yang akan dipergunakan oleh BUMN sejak pengadaan BMN dimaksud, ditetapkan menjadi PMN pada BUMN yang menggunakan BMN tersebut.

(3) Pelaksanaan PMN pada BUMN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengelola

anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk:

• percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara;

• pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat untuk percepatan penyediaan air minum; dan

• penjaminan . . .

• penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur,

yang merupakan bagian dari Pembiayaan Dalam Negeri sebagaimana telah dialokasikan dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a.

(2) Dalam hal anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dicairkan, diperhitungkan sebagai piutang/tagihan kepada entitas terjamin atau belanja Kementerian Negara/Lembaga.

(3) Dalam hal terdapat anggaran Kewajiban Penjaminan

Pemerintah yang telah dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak habis digunakan dalam tahun berjalan, anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah yang dibuka di Bank Indonesia untuk pembayaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah pada tahun anggaran yang akan datang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran

Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Ayat (1) Pengeluaran melebihi pagu anggaran antara lain dapat disebabkan oleh:

1. Kondisi ekonomi makro yang tidak sesuai dengan kondisi yang diperkirakan pada saat penyusunan APBN Perubahan dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggaran 2015;
2. Dampak dari restrukturisasi utang dalam rangka pengelolaan portofolio utang;
3. Dampak dari percepatan penarikan pinjaman; dan
4. Dampak dari transaksi lindung nilai atas pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang. Ayat (2) Pelaksanaan transaksi lindung nilai dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015. Ayat (3) Pelaksanaan transaksi lindung nilai dapat menimbulkan biaya maupun penerimaan bagi Pemerintah. Biaya maupun penerimaan bagi Pemerintah dari transaksi lindung nilai atas pembayaran bunga utang dibebankan/menjadi bagian dari anggaran pembayaran bunga utang.

Biaya . . .

Biaya maupun penerimaan bagi Pemerintah dari transaksi lindung nilai atas pengeluaran cicilan pokok utang dibebankan/menjadi bagian dari anggaran pengeluaran cicilan pokok utang.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bukan merupakan kerugian keuangan negara” karena transaksi Lindung Nilai ini ditujukan untuk melindungi pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang dari risiko fluktuasi mata uang dan tingkat bunga, dan transaksi lindung nilai tidak ditujukan untuk spekulasi mendapatkan keuntungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

(1) Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk

menyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya piutang terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan piutang berupa Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS), meliputi dan tidak terbatas pada restrukturisasi dan pemberian keringanan utang pokok sampai dengan 100% (seratus persen).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelesaian

piutang instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2015, Pemerintah

menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggaran 2015 mengenai:

• realisasi Pendapatan Negara;

• realisasi Belanja Negara; dan

• realisasi Pembiayaan Anggaran.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pemerintah menyertakan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat pada akhir bulan Juli 2015, untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

(1) Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2015 dengan

perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2015, apabila terjadi:

• perkembangan indikator ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2015;
• perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
• keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi dan/atau antarprogram; dan/atau
• keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.

(2) SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah

SAL yang ada di rekening Bank Indonesia yang penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

(3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang

tentang Perubahan atas Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2015 berakhir.

Pasal 30 . . .

(1) Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai

berikut:

• proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi dasar ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan negara, dan/atau meningkatnya belanja negara secara signifikan;
• kondisi sistem keuangan gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dalam perekonomian nasional; dan/atau
• kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil SBN secara signifikan, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan langkah-langkah:

1. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2015;
2. pergeseran anggaran belanja antarprogram dalam satu bagian anggaran dan/atau antarbagian anggaran;
3. pengurangan pagu Belanja Negara dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran program prioritas yang tetap harus tercapai;
4. penggunaan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya;
5. penambahan utang yang berasal dari pinjaman siaga dari kreditur bilateral dan multilateral dan/atau penerbitan SBN; dan
6. pemberian pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan

penarikan pinjaman siaga yang berasal dari kreditur bilateral dan multilateral sebagai alternatif sumber pembiayaan dalam hal kondisi pasar tidak mendukung penerbitan SBN.

(3) Biaya-biaya yang timbul akibat pengadaan pinjaman siaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 dan ayat (2) merupakan bagian pembayaran bunga utang.

(4) Langkah-langkah untuk mengatasi keadaan kondisi

keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi antara Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ketua Dewan Komisioner LPS dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai OJK.

(5) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.

(6) Apabila persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) karena suatu dan lain hal belum dapat ditetapkan, maka Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Pemerintah menyampaikan pelaksanaan langkah-langkah

kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015

dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015.

(1) Setelah Tahun Anggaran 2015 berakhir, Pemerintah

menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

(2) Laporan . . .

(2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

(3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang

tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran 2015 berakhir untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2015 mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam:

• penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9% (sembilan persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen);

• pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap sekitar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) tenaga kerja;

• tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,5% (lima koma lima persen) sampai dengan 5,7% (lima koma tujuh persen); dan

• penurunan Gini Ratio, peningkatan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan, dengan tetap mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi, baik eksternal maupun internal.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 259

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2015

I. UMUM Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2015 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2015 antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2015 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2015. Dengan memperhatikan perkembangan faktor eksternal dan stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2015 diperkirakan mencapai sekitar 5,8% (lima koma delapan persen). Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global, Pemerintah optimis target pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercapai, melalui pertumbuhan konsumsi masyarakat yang diperkirakan masih cukup tinggi, iklim investasi yang semakin kondusif, dan membaiknya kinerja ekspor. Sementara itu, impor Indonesia akan lebih difokuskan pada barang modal sehingga dapat memicu perkembangan industri pengolahan dalam negeri. Selain itu, kondisi ekonomi makro juga diperkirakan membaik dan stabil. Melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi, nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp11.900,00 (sebelas ribu sembilan ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat. Stabilitas nilai tukar rupiah tersebut mempunyai peranan penting terhadap pencapaian sasaran inflasi tahun 2015 dan perkembangan suku bunga perbankan.

Pada . . .

Pada tahun 2015, dengan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan terjaminnya pasokan serta lancarnya arus distribusi kebutuhan bahan pokok, laju inflasi diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat 4,4% (empat koma empat persen). Sejalan dengan itu, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai 6,0% (enam koma nol persen). Di lain pihak, dengan mempertimbangkan pertumbuhan permintaan minyak dunia yang mulai meningkat seiring dengan pemulihan perekonomian dunia, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) di pasar internasional dalam tahun 2015 diperkirakan akan berada pada kisaran US$105,0 (seratus lima dolar Amerika Serikat) per barel. Sementara itu, tingkat lifting minyak mentah diperkirakan mencapai sekitar 900 (sembilan ratus) ribu barel per hari, sedangkan lifting gas diperkirakan mencapai 1.248 (seribu dua ratus empat puluh delapan) ribu barel setara minyak per hari.

Strategi pelaksanaan pembangunan Indonesia didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. Pelaksanaan strategi RPJPN dibagi ke dalam empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tiap-tiap tahap memuat rencana dan strategi pembangunan untuk lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Selanjutnya, Presiden terpilih beserta anggota kabinet yang membantunya akan menuangkan visi, misi, dan rencana kerja pemerintahan untuk menjawab tantangan dan permasalahan aktual, sekaligus untuk mencapai sasaran-sasaran rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang telah disusun.

RPJMN tahap pertama dan kedua telah selesai dengan berakhirnya masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu I dan II, sehingga tahun 2015 merupakan tahun pertama dalam agenda RPJMN tahap ke-3. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan dari RPJMN tahap ke-1 (2005–2009) dan RPJMN ke-2 (2010–2014), RPJMN ke-3 (2015–2019) yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan upaya peningkatan daya saing berbasis sumber daya alam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta inovasi. Upaya pencapaian tujuan-tujuan tersebut akan diimplementasikan melalui pencapaian sasaran pembangunan di tiap tahun dengan fokus yang berbeda, sesuai dengan tantangan dan kondisi yang ada. Fokus kegiatan tersebut diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tiap-tiap tahun.

RKP . . .

RKP tahun 2015 disusun berdasarkan tema “Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan” dan sebagai penjabarannya, diidentifikasi 25 isu strategis yang dikelompokkan menurut sembilan bidang pembangunan yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025, sebagai berikut: Pertama, bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, dengan isu strategis meliputi (1) pengendalian jumlah penduduk; (2) reformasi pembangunan kesehatan terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional (demand and supply) dan penurunan angka kematian ibu dan bayi; (3) reformasi pembangunan pendidikan; dan (4) sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan. Kedua, bidang ekonomi, dengan isu strategis meliputi

(1) transformasi sektor industri dalam arti luas; (2) peningkatan daya saing

tenaga kerja; (3) peningkatan daya saing UMKM dan koperasi;

(4) peningkatan efisiensi sistem logistik dan distribusi; dan (5) reformasi

keuangan negara. Ketiga, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan isu strategis peningkatan kapasitas iptek. Keempat, bidang sarana dan prasarana, dengan isu strategis meliputi (1) peningkatan ketahanan air; (2) penguatan konektivitas nasional melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, pendorong pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan transportasi massal perkotaan; dan (3) peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar, melalui peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan akses air minum dan sanitasi, serta penataan perumahan/permukiman. Kelima, bidang politik dengan isu strategis konsolidasi demokrasi. Keenam, bidang pertahanan dan keamanan dengan isu strategis meliputi (1) percepatan pembangunan Minimum Essential Force (MEF) dan Almatsus Polri dengan pemberdayaan industri pertahanan dan (2) peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri. Ketujuh, bidang hukum dan aparatur dengan isu strategis meliputi

(1) reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik dan

(2) pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kedelapan, bidang wilayah

dan tata ruang dengan isu strategis meliputi (1) pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan; (2) pengelolaan risiko bencana; dan (3) sinergi pembangunan perdesaan. Kesembilan, bidang sumberdaya alam dan lingkungan dengan isu strategis meliputi: (1) perkuatan ketahanan pangan;

(2) peningkatan ketahanan energi; (3) percepatan pembangunan kelautan;

dan (4) Peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup.

Agar . . .

Agar prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya tersebut dapat tercapai, salah satu hal yang perlu dilakukan Pemerintah adalah mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama sumber daya alam. Peningkatan penerimaan perpajakan dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Sedangkan, PNBP dilakukan melalui langkah-langkah koordinasi antar instansi di Pemerintah, termasuk penegak hukum dalam rangka menindak tegas kegiatan illegal mining di bidang pertambangan mineral dan batubara, serta pelabuhan-pelabuhan yang tidak memiliki ijin resmi. Selain itu, dalam rangka menanggulangi kendala yang timbul dalam penyerapan penerusan pinjaman, seperti masalah perijinan dan pembebasan lahan, selain meningkatkan koordinasi antar instansi Pemerintah, Pemerintah juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, pencapaian prioritas sasaran pembangunan juga dicapai melalui langkah-langkah efisiensi sumber pembiayaan yang diantaranya dengan mengutamakan pembiayaan dalam negeri, pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, serta pemanfaatan pinjaman luar negeri secara selektif yang diutamakan untuk pembangunan infrastruktur dan energi. Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri yang bersumber dari minyak dan gas bumi yang semakin berkurang, perlu melakukan peningkatan sumber-sumber panas bumi melalui: i) intensifikasi dan ekstensifikasi eksplorasi; ii) penyempurnaan dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang panas bumi yang memberikan manfaat dan keadilan kepada daerah serta untuk menjaga iklim investasi di bidang panas bumi; dan iii) pemberlakuan kebijakan PPh DTP bagi pengusaha panas bumi yang ijinnya diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi berlaku. Pembahasan Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU- XI/2013 tanggal 22 Mei 2014.

II. PASAL DEMI PASAL