Pasal 20

(1) Pemerintah dapat menggunakan program Kementerian

Negara/Lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni dalam alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat untuk dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN.

(2) Rincian program Kementerian Negara/Lembaga yang dapat

digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah pengesahan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2015 dan penetapan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2015.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan program

Kementerian Negara/Lembaga sebagai dasar penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 21 . . .