Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PEMBERIAN DANA ANTISIPASI UNTUK MELUNASI PEMBELIAN TANAH

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Dana Antisipasi

adalah dana yang disiapkan Pemerintah sebagai pelunasan pembayaran langsung kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 lumpur Sidoarjo, yang bila digunakan akan menjadi pinjaman Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah.

(2) Dana Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

digunakan dalam hal Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya tidak dapat membayar pelunasan pembelian atas tanah dan bangunan milik masyarakat yang terdapat dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 2

Dana Antisipasi diberikan kepada Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya dengan ketentuan:

  • Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya tidak mampu melunasi pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 lumpur Sidoarjo berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
  • Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya menyatakan tidak mampu melunasi pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007.
  • Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya menyatakan kesanggupan mengembalikan Dana Antisipasi.
  • Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya memberikan jaminan kepada Pemerintah dalam bentuk tanah, bangunan dan/atau aset dalam bentuk lainnya.

Pasal 3

(1) Penggunaan Dana Antisipasi dilakukan berdasarkan perjanjian antara

Pemerintah dengan Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya.

www.peraturan.go.id

2015, No.149 3

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memuat:

  • besaran dana;
  • jaminan;
  • mekanisme pembayaran;
  • mekanisme pengembalian;
  • jangka waktu pengembalian;
  • bunga; dan
  • penyelesaian sengketa.

Pasal 4

(1) Jaminan yang diberikan Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo

Jaya kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d nilainya harus lebih lebih besar dari Dana Antisipasi.

(2) Penilaian atas jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d

dilakukan oleh Tim Percepatan Penyelesaian Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo di Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2015.

Pasal 5

(1) Pengalokasian Dana Antisipasi dilaksanakan melalui Daftar Isian

Penggunaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 999.99 Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Badan Pelaksana Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

(2) Badan Pelaksana BPLS melakukan pelunasan pembayaran melalui

rekening milik masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 lumpur Sidoarjo berdasarkan daftar permohonan pembayaran yang dibuat oleh Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 6

(1) Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya wajib melunasi

pinjaman kepada Pemerintah selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3.

(2) Pelunasan pinjaman oleh Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo

Jaya kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan melalui rekening Pemerintah yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

www.peraturan.go.id

2015, No.149 4

(3) Dalam hal Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya telah

melunasi pinjaman kepada Pemerintah, jaminan yang telah dikuasai oleh Pemerintah diserahkan kembali kepada Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya.

Pasal 7

Dalam hal Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya tidak dapat memenuhi kewajiban melunasi pinjaman kepada Pemerintah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka penagihan atas pinjaman Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2015

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2015

,

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23B ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5669);

www.peraturan.go.id

2015, No.149 2

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment UU 27/2014 — ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
amendment UU 3/2015 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG
Referensi Silang (3)
UU 3/2015 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN...
UU 27/2014 — ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
KEPPRES 11/2015 — Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2015