Peraturan Pemerintah (5,121)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL RI
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI KOMISI BANDING PATEN
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang PERUBAHAN KEDUA PP 32-1994 TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang PERUBAHAN PP 24-2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang PERATURAN PELAKSANAAN UU 28-2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PP No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Uu 28-2002 Tentang Bangunan Gedung
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang PUNGUTAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
MODAL AWAL LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2003
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2000
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN
PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK
ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL
KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1994
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005
PP No. 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
JALAN TOL
PP No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
PENYELENGGARAAN PENYIARAN
PENGHITUNGAN JUMLAH HAK SUARA KREDITOR
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang KAMPANYE PEMILIHAN UMUM OLEH PEJABAT NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang PERUBAHAN PP 1-1998 TENTANG PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang PERUBAHAN PP 49-2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTANIAN
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang PENETAPAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang MAJELIS RAKYAT PAPUA
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2004 tentang PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI PADA MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN II (PT INHUTANI II) DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN V (PT INHUTANI V)
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2004 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN IV (PT INHUTANI IV)
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2004 tentang TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2004 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN II (PT INHUTANI II)
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I (PT. INHUTANI I)
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2004 tentang PENCABUTAN PP 18-2001 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN LOGISTIK
PERLINDUNGAN HUTAN