Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I (PT. INHUTANI I)

BAB 1 — PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1

Negara Republik INDONESIA melakukan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (PT Inhutani I) yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 1972.

Pasal 2

(1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari penyaluran Dana Reboisasi Tahun Buku 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 dan 1999. (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp288.329.558.421,52 (dua ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah lima puluh dua sen), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran PERATURAN PEMERINTAH ini.

BAB 2 — PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (PT Inhutani I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1995 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003, UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2003, UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004, PERATURAN PEMERINTAH…

Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 45 Tahun 2001 dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 41 Tahun 2003, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB 3 — KETENTUAN PENUTUP Pasal 4

Pasal 5

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 151

Referensi Silang (5)
UU 1/1995 — PERSEROAN TERBATAS
UU 17/2003 — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang...
UU 19/2003 — BADAN USAHA MILIK NEGARA
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
PP 21/1972 — Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1972...