Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

PENGHITUNGAN JUMLAH HAK SUARA KREDITOR

Pasal 1

Setiap Kreditor berhak mengeluarkan paling sedikit 1 (satu) suara dalam

rapat Kreditor.

Pasal 2 …

PRESIDEN

Pasal 2

Penghitungan jumlah hak suara Kreditor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditetapkan

berdasarkan jumlah piutang Kreditor.

Pasal 3

(1) Setiap Kreditor yang mempunyai jumlah piutang sampai dengan Rp

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berhak atas 1 (satu) suara.

(2) Dalam hal Kreditor mempunyai piutang lebih dari

Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka untuk setiap kelipatan

Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Kreditor berhak atas 1 (satu)

suara tambahan.

(3) Dalam hal sisa piutang tidak mencapai kelipatan Rp

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penghitungan suara tambahan

ditentukan sebagai berikut :

  • kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Kreditor tidak

berhak atas suara tambahan;

  • Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih Kreditor berhak

atas 1 (satu) suara tambahan.

Pasal 4

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan

Pemerintah Nomor 80 Tahun 1998 tentang Perhitungan Jumlah Hak

Suara Kreditur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

  1. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar…

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Maret 2005

INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Maret 2005

ttd.

Dr. HAMID AWALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang dipandang perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

Referensi Silang (3)
UU 37/2004 — KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
PP 80/1998 — Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1998...
UU 37/2004 — KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG [Pasal 87 ayat (3)]