TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
Pasal 1
(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Departemen Komunikasi dan Informatika adalah
penerimaan yang berasal dari pelayanan jasa pos dan
telekomunikasi.
(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini dan
lampirannya.
(3) Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada
Departemen Komunikasi dan Informatika yang belum
tercakup dalam Peraturan Pemerintah ini, akan disusulkan
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan
Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan
Peraturan Pemerintah tersendiri.
Pasal 2 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 2
(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah dan Persentase.
(2) Besarnya Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio
dihitung dengan fungsi dari lebar pita dan daya pancar dengan formula sebagai berikut:
(lb x HDLP x b) + (lp x HDDP x p) BHP Frekuensi (Rupiah) = 2
(3) Indeks biaya pendudukan lebar pita (lb) dan indeks biaya
daya pemancar frekuensi (lp) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
Pasal 3
(1) Besaran tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio
untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi ditetapkan melalui mekanisme seleksi, penawaran dan pemilihan dengan memperhatikan kewajaran dan kemampuan daya beli masyarakat.
(2) Proses penetapan dan keputusan besaran biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang telekomunikasi setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.
(3) Pungutan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Pungutan atas tarif penggunaan pita spektrum frekuensi
radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan
pada saat penerbitan izin penggunaan pita spektrum
frekuensi radio.
(4) Izin penggunaan pita spektrum radio sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu 10
(sepuluh) tahun.
Pasal 4
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari kontribusi
Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service
Obligation/USO) hanya dapat digunakan untuk membiayai
pelaksanaan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan
penyelenggaraan telekomunikasi di wilayah pelayanan
universal.
Pasal 5
Seluruh penerimaan yang bersumber dari Penerimaan Negara
Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
wajib disetor langsung ke Kas Negara.
Pasal 6
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4511
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2005
TANGGAL 5 Juli 2005
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF
PENERIMAAN DARI PELAYANAN JASA POS DAN
TELEKOMUNIKASI
A. Pengusahaan Jasa Titipan Per ijin Rp. 1.000.000,0 0
B. Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Per tahun 1% dari Telekomunikasi buku pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi
C. Biaya Ujian Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR)
- Radio Elektronika Kelas I per orang Rp. 25.000,00
- Radio Elektronika Kelas II per orang Rp. 25.000,00
- Operator Radio Umum per orang Rp. 20.000,00
- Operator Radio Terbatas per orang Rp. 20.000,00
D. Biaya Penyelenggaraan/Pengawas Ujian Amatir Radio
- Tingkat Pemula (YH) per orang Rp. 25.000,00
- Tingkat Siaga (YD) per orang Rp. 30.000,00
- Tingkat Pemula dan Siaga per orang Rp. 50.000,00
- Tingkat Penggalang (YC) per orang Rp. 60.000,00
- Tingkat Penegak (YB) per orang Rp. 75.000,00
E. Biaya Izin Amatir Radio Per tahun Rp. 15.000,00
F. Biaya Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk Per tahun Rp. 27.500,00 (KRAP)
G. Biaya …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF
G. Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio per frekuensi, per stasiun, per lokasi, per tahun:
- Tabel Harga Dasar Lebar Pita (HDLP)
- Zone – 1 Segmentasi frekuensi
- VLF : 9 - 30 KHz Per KHz Rp. 20.961,00
- LF : 30 - 300 KHz Per KHz Rp. 15.715,00
- MF : 300 - 3000 KHz Per KHz Rp. 15.249,00
- HF : 3 - 30 MHz Per KHz Rp. 14.581,00
- VHF : 30 - 300 MHz Per KHz Rp. 12.888,00
- UHF : 300 - 3000 MHz Per KHz Rp. 11.772,00
- SHF : 3 - 30 GHz Per KHz Rp. 9.681,00
- EHF : 30 - 275 GHz Per KHz Rp. 6.101,00
- Zone – 2 Segmentasi frekuensi
- VLF : 9 - 30 KHz Per KHz Rp. 16.769,00
- LF : 30 - 300 KHz Per KHz Rp. 12.572,00
- MF : 300 - 3000 KHz Per KHz Rp. 12.199,00
- HF : 3 - 30 MHz Per KHz Rp. 11.665,00
- VHF : 30 - 300 MHz Per KHz Rp. 10.310,00
- UHF : 300 - 3000 MHz Per KHz Rp. 9.418,00
- SHF : 3 - 30 GHz Per KHz Rp. 7.745,00
- EHF : 30 - 275 GHz Per KHz Rp. 4.881,00
- Zone – 3 Segmentasi frekuensi
- VLF : 9 - 30 KHz Per KHz Rp. 12.576,00
- LF : 30 - 300 KHz Per KHz Rp. 9.429,00
- MF : 300 - 3000 KHz Per KHz Rp. 9.149,00
- HF : 3 - 30 MHz Per KHz Rp. 8.749,00
- VHF : 30 - 300 MHz Per KHz Rp. 7.733,00
- UHF : 300 - 3000 MHz Per KHz Rp. 7.063,00
- SHF : 3 - 30 GHz Per KHz Rp. 5.809,00
- EHF : 30 - 275 GHz Per KHz Rp. 3.661,00
- Zone – 4 Segmentasi frekuensi
VLF : 9 - 30 KHz Per KHz Rp. 8.384,00
LF : 30 - 300 KHz Per KHz Rp. 6.286,00
MF …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF
- MF : 300 - 3000 KHz Per KHz Rp. 6.099,00
- HF : 3 - 30 MHz Per KHz Rp. 5.832,00
- VHF : 30 - 300 MHz Per KHz Rp. 5.155,00
- UHF : 300 - 3000 MHz Per KHz Rp. 4.709,00
- SHF : 3 - 30 GHz Per KHz Rp. 3.873,00
- EHF : 30 - 275 GHz Per KHz Rp. 2.440,00
- Zone – 5 Segmentasi frekuensi
VLF : 9 - 30 KHz Per KHz Rp. 4.192,00
LF : 30 - 300 KHz Per KHz Rp. 3.143,00
MF : 300 - 3000 KHz Per KHz Rp. 3.050,00
HF : 3 - 30 MHz Per KHz Rp. 2.916,00
VHF : 30 - 300 MHz Per KHz Rp. 2.578,00
UHF : 300 - 3000 MHz Per KHz Rp. 2.354,00
SHF : 3 - 30 GHz Per KHz Rp. 1.936,00
EHF : 30 - 275 GHz Per KHz Rp. 1.220,00
Tabel Harga Dasar Daya Pancar (HDDP)
- Zone – 1 Segmentasi Frekuensi
- VLF : 9 - 30 KHz Per dBm Rp. 191.629,00
- LF : 30 - 300 KHz Per dBm Rp. 142.844,00
- MF : 300 - 3000 KHz Per dBm Rp. 140.403,00
- HF : 3 - 30 MHz Per dBm Rp. 135.353,00
- VHF : 30 - 300 MHz Per dBm Rp. 119.665,00
- UHF : 300 - 3000 MHz Per dBm Rp. 109.481,00
- SHF : 3 - 30 GHz Per dBm Rp. 89.364,00
- EHF : 30 - 275 GHz Per dBm Rp. 54.188,00
- Zone – 2 Segmentasi Frekuensi
- VLF : 9 - 30 KHz Per dBm Rp. 153.303,00
- LF : 30 - 300 KHz Per dBm Rp. 114.275,00
- MF : 300 - 3000 KHz Per dBm Rp. 112.322,00
- HF : 3 - 30 MHz Per dBm Rp. 108.282,00
- VHF : 30 - 300 MHz Per dBm Rp. 95.732,00
- UHF : 300 - 3000 MHz Per dBm Rp. 87.585,00
- SHF : 3 - 30 GHz Per dBm Rp. 71.491,00
- EHF : 30 - 275 GHz Per dBm Rp. 43.350,00
- Zone-3 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF
- Zone – 3 Segmentasi Frekuensi
- VLF : 9 - 30 KHz Per dBm Rp. 114.977,00
- LF : 30 - 300 KHz Per dBm Rp. 85.707,00
- MF : 300 - 3000 KHz Per dBm Rp. 84.242,00
- HF : 3 - 30 MHz Per dBm Rp. 81.212,00
- VHF : 30 - 300 MHz Per dBm Rp. 71.799,00
- UHF : 300 - 3000 MHz Per dBm Rp. 65.688,00
- SHF : 3 - 30 GHz Per dBm Rp. 53.618,00
- EHF : 30 - 275 GHz Per dBm Rp. 32.513,00
- Zone – 4 Segmentasi Frekuensi
- VLF : 9 - 30 KHz Per dBm Rp. 76.652,00
- LF : 30 - 300 KHz Per dBm Rp. 57.138,00
- MF : 300 - 3000 KHz Per dBm Rp. 56.161,00
- HF : 3 - 30 MHz Per dBm Rp. 54.141,00
- VHF : 30 - 300 MHz Per dBm Rp. 47.866,00
- UHF : 300 - 3000 MHz Per dBm Rp. 43.792,00
- SHF : 3 - 30 GHz Per dBm Rp. 35.745,00
- EHF : 30 - 275 GHz Per dBm Rp. 21.675,00
- Zone – 5 Segmentasi Frekuensi
- VLF : 9 - 30 KHz Per dBm Rp. 38.326,00
- LF : 30 - 300 KHz Per dBm Rp. 28.569,00
- MF : 300 - 3000 KHz Per dBm Rp. 28.081,00
- HF : 3 - 30 MHz Per dBm Rp. 27.071,00
- VHF : 30 - 300 MHz Per dBm Rp. 23.933,00
- UHF : 300 - 3000 MHz Per dBm Rp. 21.896,00
- SHF : 3 - 30 GHz Per dBm Rp. 17.873,00
- EHF : 30 - 275 GHz Per dBm Rp. 10.838,00
H. Biaya sertifikasi dan permohonan pengujian alat/ perangkat telekomunikasi
- Biaya sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi
Customer Premises Equipment (CPE) Kabel Per Rp. 1.500.000,00 sertifikat/tipe
Customer Premise Equipment (CPE) Per Rp. 3.000.000,00 Nirkabel sertifikat/tipe
Transmisi …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF
- Transmisi Per Rp. 4.000.000,00 sertifikat/tipe
- Penyiaran Per Rp. 4.500.000,00 sertifikat/tipe
- Sentral Per Rp. 6.000.000,00 sertifikat/tipe
- Jasa Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi
- Biaya Uji Kategori I
- Pencatat Data Pembicaraan Pulsa Per Tipe Rp. 3.500.000,00
- Faksimili Per Tipe Rp. 4.000.000,00
- Pesawat Telepon analog (Pespon) Per Tipe Rp. 3.500.000,00
- Pesawat/Key Telepon System (KTS) Per Tipe Rp. 4.500.000,00 s.d. 20 port
- Pesawat Telepon umum multi koin Per Tipe Rp. 4.000.000,00
- Komunikasi data Per Tipe Rp. 3.000.000,00
- Modem Per Tipe Rp. 4.500.000,00
- Pesawat cordless telepon/Telepon Per Tipe Rp. 4.000.000,00 Tanpa Kabel Publik (TTKP)
- Pesawat/Single Side Band (STB) Per Tipe Rp. 4.500.000,00 seluler
- Pager Per Tipe Rp. 3.500.000,00
- Pesawat daya rendah (≤ 100 mW) Per Tipe Rp. 2.000.000,00
- Radio trunking Per Tipe Rp. 4.000.000,00
- Terminal High Frequency (HF)/ Very Per Tipe Rp. 4.000.000,00 High Frequency (VHF)/ Ultra High Frequency (UHF)
- Wireless Local Area Network (LAN) Per Tipe Rp. 4.000.000,00 100 mW
- Very Small Apperture Terminal Per Tipe Rp. 6.000.000,00 (VSAT)
- Interace radio acces Per Tipe Rp. 4.000.000,00
- Booster Per Tipe Rp. 2.000.000,00
- Rectifier untuk switching Per Tipe Rp. 7.000.000,00
- Biaya Uji Kategori 2
Digital Loop Carrier Per Tipe Rp. 9.150.000,00
Pemancar Radio Siaran/Repeater Per Tipe Rp. 6.000.000,00
Pemancar Televisi/Repeater Per Tipe Rp. 8.000.000,00
Pengganda Saluran Per Tipe Rp. 5.750.000,00
Radio Microwave Per Tipe Rp. 6.850.000,00
Multiplexer Per Tipe Rp. 5.000.000,00
Radio . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF
Radio base station Per Tipe Rp. 8.000.000,00
Base Station Controller (BSC) Per Tipe Rp. 8.000.000,00
Mobile Services Switching Center Per Tipe Rp. 8.000.000,00 (MSC)
Pengujian Electromagnetic Compatibility (EMC)
- Pengujian Conducted Electromagnetic Per Perangkat Rp. 2.500.000,00 Interference (EMI)
- Pengujian Radiated Electromagnetic Per Perangkat Rp. 2.500.000,00 Interference (EMI)
- Pengujian Conducted Electromagnetic Per Perangkat Rp. 2.500.000,00 Susceptibility (EMS)
- Pengujian Radiated Electromagnetic Per Perangkat Rp. 2.500.000,00 Susceptibility (EMS)
- Kalibrasi
- Power Meter Per Unit Rp. 1.250.000,00
- Power Sensor Per Unit Rp. 1.250.000,00
- Frequency Counter < 2 GHz Per Unit Rp. 500.000,00
- Frequency Counter 2 – 10 GHz Per Unit Rp. 1.000.000,00
- Frequency Counter > 10 GHz Per Unit Rp. 1.500.000,00
- Modulation Analyzer Per Unit Rp. 2.500.000,00
- Multimeter Analog Per Unit Rp. 250.000,00
- Multimeter Digital 4 Digit Per Unit Rp. 250.000,00
- Spectrum Analyzer Per Unit Rp. 2.500.000,00
- Network Analyzer Per Unit Rp. 2.500.000,00
- EMC Analyzer Per Unit Rp. 3.000.000,00
- Oscilloscope Per Unit Rp. 1.000.000,00
- Jasa Penyewaan Alat
- Spectrum Analyzer < 6 GHz Per Hari Rp. 1.000.000,00
- Spectrum Analyzer 6 – 10 GHz Per Hari Rp. 1.500.000,00
- Spectrum Analyzer > 10 GHz Per Hari Rp. 2.000.000,00
- Power Meter Per Hari Rp. 1.000.000,00
- Network Analyze Per Hari Rp. 2.000.000,00
- Frequency Counter Per Hari Rp. 1.000.000,00
- Modulation Analyzer Per Hari Rp. 1.000.000,00
- EMC test set Per Hari Rp. 10.000.000,00
- Shielded room Per Hari Rp. 3.000.000,00
- Humudity test (chamber) Per Hari Rp. 1.000.000,00
- Signal Generator Per Hari Rp. 1.000.000,00
- Global Maritime Distres and Safety and Per Rp. 300.000,00 System (GMDSS) Paket/orang
I. Biaya . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF
I. Biaya Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Per Sertifikat Rp. 25.000,00 Konsesi
J. Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Per tahun 0,75% dari Telekomunikasi/Universal Service Obligation buku pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi
K. Izin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Per MHZ per Hasil Seleksi periode Penawaran dan Pemilihan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Tata Usaha,
ttd
Sugiri, S.H.
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
bahwa dengan telah terbentuknya Departemen Komunikasi
dan Informatika dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak, dipandang perlu
- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
- Undang . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis
dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- Peraturan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3981);
