Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Departemen Komunikasi dan Informatika adalah

penerimaan yang berasal dari pelayanan jasa pos dan

telekomunikasi.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini dan

lampirannya.

(3) Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada

Departemen Komunikasi dan Informatika yang belum

tercakup dalam Peraturan Pemerintah ini, akan disusulkan

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan

Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan

Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 2 . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA