Pasal 3

(1) Besaran tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio

untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi ditetapkan melalui mekanisme seleksi, penawaran dan pemilihan dengan memperhatikan kewajaran dan kemampuan daya beli masyarakat.

(2) Proses penetapan dan keputusan besaran biaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang telekomunikasi setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.

(3) Pungutan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Pungutan atas tarif penggunaan pita spektrum frekuensi

radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan

pada saat penerbitan izin penggunaan pita spektrum

frekuensi radio.

(4) Izin penggunaan pita spektrum radio sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu 10

(sepuluh) tahun.