PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2000

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah terbentuknya Departemen Komunikasi dan Informatika, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan khususnya menghapus penerimaan dari pelayanan jasa pos dan telekomunikasi dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.);

4. Peraturan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan

Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000

tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku

pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3940), diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menghapus ayat (3), sehingga

keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah,

US Dollar, Gold Franc dan Persentase.

(2) Dalam hal pungutan jasa telekomunikasi pelayaran yang

diberikan oleh stasiun radio pantai Indonesia, tarif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mata

uang Gold Franc sesuai perjanjian International

Telecommunication Union (ITU).”

1. Ketentuan Angka IV tentang Penerimaan dari Pelayanan Jasa Pos

dan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 dihapus.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juli 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juli 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

Sugiri, S.H.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

UMUM

Dengan telah terbentuknya Departemen Komunikasi dan Informatika maka

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pelayanan jasa pos dan telekomunikasi yang

sebelumnya berada dalam lingkup Departemen Perhubungan dialihkan ke dalam

lingkup Departemen Komunikasi dan Informatika.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menghapus ketentuan Penerimaan Negara

Bukan Pajak dari pelayanan jasa pos dan telekomunikasi yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2)

Tarif yang dimaksud dalam ayat ini ditetapkan dengan mata uang

Gold France sesuai Perjanjian International Telecomunication

Union (ITU) cq. CCIT.

Besaran nilai tukar mata uang Gold Franc terhadap mata uang

Rupiah ditetapkan berdasarkan nilai tukar Gold Franc terhadap

mata uang US Dollar. Nilai tukar mata uang Gold Franc terhadap

mata uang US Dollar adalah $1.00 US sama dengan 2.5374 Gold

Franc. Nilai tukar mata uang US Dollar terhadap mata uang

Rupiah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan

yang berlaku pada saat Penerimaan Negara Bukan Pajak

dikenakan.

Angka 2

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4510