KESEHATAN KERJA

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1 Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di Tempat Kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan. 2 Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan danf atau lingkungan kerja. 3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 4 Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, letak pekerja bekerja, atau yang sering dimasuki pekerja untuk keperluan suatu usaha dan terdapat sumber bahaya sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pemerintah. . . SK No 010544 A

PRESIDEN

"> -,)- 5 Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7 Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memlliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 8 Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

1. Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu Tempat Kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
2. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

SK No 010545 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

Bagian Kesatu.l Umum

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan

masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kesehatan Kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

(2) Penyelenggaraan Kesehatan Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:

• pencegahampenyakit;
• peningkatrrn kesehatan;
• penanganan penyakit; dan
• pemulihan kesehatan.

(3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilaksanakan sesuai dengan standar Kesehatan Kerja.

(4) Standar Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diiaksanakan dengan memperhatikan Sistem Kesehatan Nasional dan kebijakan keselamatan dan Kcsehatan Kerja nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perllndang-undangan.

(1) Penyelenggaraan Kesehatan Kerja sebagaimana

dimaksuci dalam Pasal 2 ditujukan kepada setiap orang yang berada di Tempat Kerja.

(21 Penyelenggaraan SK No 010546 A

PRESIDEN

(2) Penyelenggaraan Kesehatan Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja dan Pemberi Kerja di semua Tempat Kerja.

Bagian Kedua Standar Kesehatan Kerja

Standar Kesehatan Kerja daiam upaya pencegahan penyakit meliputi:

• identifikasi, penilaian, dan pengendalian potensi bahaya kesehatan;
• pemenuhan persyaratan kesehatan lingkungan kerja;
• pelindungan kesehatan reproduksi;
• pemeriksaan kesehatan;
• penilaian kelaikan bekerja;
• pemberian imunisasi dan/atau profilaksis bagi Pekerja berisiko tinggi;
• pelaksanaan kewaspadaan standar; dan
• surveilans Kesehatan Kerja.

Standar Kesehatan Kerja dalam upaya peningkatan kesehatan meliputi:

• peningkatan pengetahuan kesehatan;
• pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
• pembudavaen keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat I(erja;

. d. penerapan. SK No O1O547 A

PRESIDEN

• penerapan gizi kerja; dan
• peningkatan kesehatan fisik dan mental

(1) Standar Kesehatan Kerja dalam upaya penanganan

penyakit meliputi:

• pertolongan pertama pada cedera dan sakit yang terjadi di Tempat Kerja;
• diagnosis dan tata laksana penyakit; dan
• penanganan kasus kegawatdaruratan medik danf atau rujukan.

(2) Pertolongan pertama pada cedera dan sakit yang

terjadi di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan di Tempat Kerja.

(3) Diagnosis dan tata laksana penyakit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Penyakit Akibat Kerja dan bukan Penyakit Akibat Keda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Penanganan kasus kegawatdaruratan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penanganan lanjutan setelah pertolongan pertama terhadap cedera, kasus keracunan, dan gangguan kesehatan lainnya yang memerlukan tindakan segera, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Jika

SK No 022556 A

PRESIDEN

(6) Jika daiam diagnosis dan tata laksana Penyakit

Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan kecacatan, dilakukan penilaian kecacatan.

(7) Hasil penilaian kecacatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) digunakan sebagai pertimbangan untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Standar Kesehatan Kerja dalam upaya pemulihan

kesehatan meliputi:

• pemulihan medis; dan
• pemulihan kerja. (21 Pemulihan medis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

medis.

(3) Pemulihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dilaksanakan melalui program kembali

bekerja.

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Kesehatan

Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 diatur dengan:

• Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, untuk standar Kesehatan Kerja yang bersifat teknis kesehatan; dan

• Peraturan SK No O1O549 A

FRES IDEN

• Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, untuk penerapan standar Kesehatan Kerja bagi Pekerja di perusahaan. (21 Penerapan standar Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dapat dikembangkan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bidang masing-masing.

Bagian Ketiga Dukungan Penyelenggaraan Kesehatan Kerja

Penyelenggaraan Kesehatan Kerja harus didukung oleh:

• sumber daya manusia;
• Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
• peralatan Kesehatan Kerja; dan
• pencatatan dan pelaporan.

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal t huruf a terdiri atas Tenaga Kesehatan dan tenaga nonkesehatan. (21 Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib memiliki kompetensi di bidang kedokteran

kerja atau Kesehatan Kerja yang diperoleh melalui pendidikan danf atau pelatihan.

(3) Pendidikan .

SK No 022555 A

trRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(3) Pendidikan di bidang kedokteran kerja atau

Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Pelatihan di bidang kedokteran kerja atau Kesehatan

Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Fusat, Pemerintah Daerah, danlatau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelatihan di bidang kedokteran kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (41 ditujukan khusus bagi dokter yang harus memuat materi mengenai diagnosis Penyakit Akibat Kerja dan penetapan kelaikan kerja dan program kembali kerja.

(6) Pelatihan di bidang Kesehatan Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi pelatihan Kesehatan Kerja atau higiene perusahaan keselamatan dan Kesehatan Kerja.

(7) Peiatihan Kesehatan Kerja atau higiene perusahaan

keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan Pekerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal I 1 Pelatihan kedokteran ker_ia, Kesehatan Kerja atau higiene perusahaan keselamatan dan Kesehatan Kerja dikecualikan bagi Tenaga Kesehatan yang telah memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal di bidang kedokt-eran kerja atau Kesehatan Kerja.

(1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal t huruf b dapat berbentuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain.

(3) Jika penyelenggaraan Kesehatan Kerja di Tempat

Kerja melakukan upaya penanganan penyakit dan pemulihan kesehatan maka di Tempat Kerja harus tersedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

peralatan o.".nl*, ;:ta" sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c merupakan peralatan untuk pengukuran, pemeriksaan, darr peralatan lainnya termasuk alat pelindung diri sesuai dengan faktor risiko/bahaya keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja.

(1) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal t huruf d dilaksanakan oleh Pemberi Kerja, Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja, dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang kepada Pemerirrtah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka surveilans Kesehatan Kerja.

(3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SK No 010552 A

FRESIDEN

Pendanaan penyelenggaraan Kesehatan Kerja dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan

Kesehatan Kerja untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. (21 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

• perencanaan, pelaksanaan, pemantarlan, penilaian, dan pengawasan;
• pemberian bantuan sarana, tenaga ahli, dan Iinansial;
• dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan Kesehatan Kerja;
• pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi; dan
• sumbangan pemikiran dan pertimbangan bcrkenaan dengan penentuan kebijakan dan/ atau pelaksanaan Kesehatan Kerja.

SK No010553 A

PRESIDEN

-t2-

Bagian Kesatu Pembinaan

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Kesehatan Kerja.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap aspek pemenuhan standar Kesehatan Kerja.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:

• advokasi dan sosialisasi;
• bimbingan teknis; dan
• pemberdayaanmasyarakat. (41 Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meiibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17, Pemerintah Fusat dan Pemerintah Daerah

dapat memberikan penghargaan kepada orang, lembaga, Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja, atau Pemberi Kerja yang telah berjasa dalam setiap kegiatan untuk mewujudka.r tujuan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

SK No 010554 A

FRESIDEN

13 Bagian Kedua Pengawasan

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kesehatan Kerja. (21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek pemenuhan standar Kesehatan Kerja.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan oleh tenaga yang memiliki fungsi pengawasan di bidang ketenagakerjaan atau tenaga yang memiliki fungsi pengawasan di bidang kesehartan, sesuai dengan ket-entuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kesehatan Kerja dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No010555 A

PRESIDEN

-t4- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2019

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2019

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

ukum dan Pemndang-undangan,

na Djaman

SK No 006126 A

PRESIDEN