Pasal 10

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal t huruf a terdiri atas Tenaga Kesehatan dan tenaga nonkesehatan. (21 Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib memiliki kompetensi di bidang kedokteran

kerja atau Kesehatan Kerja yang diperoleh melalui pendidikan danf atau pelatihan.

(3) Pendidikan .

SK No 022555 A

trRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(3) Pendidikan di bidang kedokteran kerja atau

Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Pelatihan di bidang kedokteran kerja atau Kesehatan

Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Fusat, Pemerintah Daerah, danlatau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelatihan di bidang kedokteran kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (41 ditujukan khusus bagi dokter yang harus memuat materi mengenai diagnosis Penyakit Akibat Kerja dan penetapan kelaikan kerja dan program kembali kerja.

(6) Pelatihan di bidang Kesehatan Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi pelatihan Kesehatan Kerja atau higiene perusahaan keselamatan dan Kesehatan Kerja.

(7) Peiatihan Kesehatan Kerja atau higiene perusahaan

keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan Pekerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal I 1 Pelatihan kedokteran ker_ia, Kesehatan Kerja atau higiene perusahaan keselamatan dan Kesehatan Kerja dikecualikan bagi Tenaga Kesehatan yang telah memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal di bidang kedokt-eran kerja atau Kesehatan Kerja.