MEKANISME IMBAL DAGANG DALAM PENGADAAN ALAT PERALATAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Imbal Dagang adalah kegiatan perdagangan secara timbal balik antara Indonesia dengan pihak luar negeri yang diukur dalam nilai transaksi kontrak pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan.

2. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Industri . . .

1. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan Alpalhankam, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kandungan Lokal adalah semua produk dalam negeri yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan hukum Indonesia.
3. Ofset adalah pengaturan antara Pemerintah dan pemasok senjata dari luar negeri untuk mengembalikan sebagian nilai kontrak kepada negara pembeli, dalam hal ini Negara Republik Indonesia sebagai salah satu persyaratan jual beli.
4. Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya disingkat KKIP adalah komite yang mewakili Pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.
5. Pengguna adalah pihak yang menggunakan dan/atau memanfaatkan Alpalhankam yang dihasilkan oleh Industri Pertahanan.
6. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset dalam rangka memperoleh kepastian dan/atau kebenaran atas pelaksanaan Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset.

(1) Pengguna wajib menggunakan Alpalhankam produksi

dalam negeri.

(2) Dalam hal Industri Pertahanan belum dapat memenuhi

kebutuhan Alpalhankam dalam negeri, Pengguna dan Industri Pertahanan dapat mengusulkan kepada KKIP untuk menggunakan Alpalhankam dari luar negeri.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal KKIP memberikan persetujuan penggunaan

Alpalhankam dari luar negeri, pengadaan dilakukan melalui proses langsung antara:

• Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara asing;
• Pemerintah Republik Indonesia dengan pabrikan; dan/atau
• Industri Pertahanan dengan pabrikan.

(1) Pengadaan Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (3) untuk pertahanan negara dilakukan oleh

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

(2) Pengadaan Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (3) untuk keamanan dan ketertiban

masyarakat dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri meliputi:

• pembelian;
• perbaikan; dan/atau
• pemeliharaan.

(2) Pengadaan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset.

Bagian Kesatu Umum

(1) Besaran kewajiban Imbal Dagang, Kandungan Lokal,

dan/atau Ofset paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai kontrak.

(2) Besaran . . .

(2) Besaran kewajiban Kandungan Lokal dan/atau Ofset

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak dengan peningkatan 10% (sepuluh persen) setiap 5 (lima) tahun.

Pelaksanaan Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset meliputi:

• Penetapan jenis produk;
• Penentuan komponen;
• Penetapan prioritas pelaksana.

Bagian Kedua Penetapan Jenis Produk

(1) Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan

keputusan menetapkan jenis produk untuk pelaksanaan Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset.

(2) Penetapan jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditentukan berdasarkan variabel:

• arah kemandirian dan daya saing Industri Pertahanan;
• kemampuan Industri Pertahanan;
• kebutuhan Alpalhankam;
• kemampuan teknologi, rancang bangun, dan rekayasa;
• kemampuan sumber daya manusia;
• ketersediaan sarana dan prasarana;
• pengembangan pemasaran; dan/atau
• dampak terhadap perekonomian nasional.

Bagian ...

Bagian Ketiga Penentuan Komponen

Paragraf 1 Imbal Dagang

Imbal Dagang dalam pengadaan Alpalhankam dari luar negeri dilakukan melalui:

• barter; dan/atau
• imbal beli.

(1) Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan

keputusan menentukan komponen Imbal Dagang.

(2) Komponen Imbal Dagang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• barang dan/atau jasa Industri Pertahanan;
• barang industri manufaktur; dan/atau
• produk lainnya yang berdampak positif bagi perekonomian nasional.

(1) Penentuan Imbal Dagang dilakukan dengan cara

menjumlahkan nilai komponen Imbal Dagang.

(2) Nilai komponen Imbal Dagang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara nilai item komponen Imbal Dagang dengan faktor pengali komponen Imbal Dagang.

(3) Nilai item komponen Imbal Dagang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai perkiraan harga.

(4) Faktor pengali komponen Imbal Dagang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai dari hasil perhitungan dampak komponen Imbal Dagang terhadap pengembangan perekonomian nasional.

Paragraf ...

Paragraf 2 Kandungan Lokal

Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri harus memenuhi besaran Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2).

(1) Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan

keputusan menentukan komponen Kandungan Lokal.

(2) Komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• rancang bangun;
• perekayasaan;
• hak atas kekayaan intelektual;
• bahan baku;
• biaya sarana dan prasarana;
• pendidikan dan pelatihan;
• biaya tenaga kerja; dan/atau
• pelayanan purna jual.

(1) Penentuan Kandungan Lokal dilakukan dengan cara

menjumlahkan nilai komponen Kandungan Lokal.

(2) Nilai komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara nilai item komponen Kandungan Lokal dengan faktor pengali komponen Kandungan Lokal.

(3) Nilai item komponen Kandungan Lokal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai perkiraan harga.

(4) Faktor pengali komponen Kandungan Lokal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai dari hasil perhitungan dampak komponen Kandungan Lokal terhadap pengembangan perekonomian Industri Pertahanan.

Paragraf . . .

Paragraf 3 Ofset

(1) Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri harus

memenuhi besaran Ofset sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2).

(2) Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan dalam bentuk:

• kegiatan yang berkaitan langsung dengan Alpalhankam yang dibeli; dan/atau
• kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan Alpalhankam yang dibeli.

(1) Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan

keputusan menentukan komponen Ofset.

(2) Komponen Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• perawatan dan pemeliharaan;
• overhaul, refurbishment, dan modifikasi;
• retrofit dan upgrade;
• produksi berdasarkan lisensi;
• saham patungan;
• beli kembali;
• produksi bersama;
• subkontrak;
• pengembangan kompetensi pada penelitian dan pengembangan;
• pengembangan bersama;
• alih teknologi;
• alih kompetensi melalui penelitian dan pendidikan;
• pengembangan pemasaran produk Industri Pertahanan; dan/atau
• investasi untuk industri manufaktur.

Ofset tidak dapat diganti dengan pembayaran tunai.

Pasal . . .

(1) Penentuan Ofset dilakukan dengan cara menjumlahkan

nilai komponen Ofset.

(2) Nilai komponen Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan hasil perkalian antara nilai item komponen

Ofset dengan faktor pengali komponen Ofset.

(3) Nilai item komponen Ofset sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) merupakan nilai perkiraan harga.

(4) Faktor pengali komponen Ofset sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) merupakan nilai dari hasil perhitungan dampak komponen Ofset terhadap pengembangan perekonomian industri manufaktur.

Paragraf 4 Penentuan Nilai Item Komponen dan Faktor Pengali Komponen Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset

(1) Nilai item dan faktor pengali komponen Imbal Dagang,

Kandungan Lokal, dan/atau Ofset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 17 ditentukan oleh Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan.

(2) Nilai item dan faktor pengali komponen Imbal Dagang,

Kandungan Lokal, dan/atau Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel:

• arah kemandirian dan daya saing Industri Pertahanan;
• kemampuan Industri Pertahanan;
• kebutuhan Alpalhankam;
• kemampuan teknologi, rancang bangun, dan rekayasa;
• kemampuan sumber daya manusia;
• ketersediaan sarana dan prasarana;
• pengembangan pemasaran; dan/atau
• dampak terhadap perekonomian nasional. Bagian ...

Bagian Keempat Penetapan Prioritas Pelaksana

(1) Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan

keputusan menetapkan prioritas pelaksana Imbal dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset.

(2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• industri alat utama;
• industri komponen utama dan/atau penunjang;
• industri komponen;
• industri bahan baku;
• industri lainnya di luar Industri Pertahanan;
• lembaga penelitian dan pengembangan; dan
• pendidikan tinggi.

(3) Penetapan prioritas pelaksana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel:

• arah kemandirian dan daya saing Industri Pertahanan;
• kemampuan Industri Pertahanan;
• kebutuhan Alpalhankam;
• kemampuan teknologi, rancang bangun, dan rekayasa;
• kemampuan sumber daya manusia;
• ketersediaan sarana prasarana;
• pengembangan pemasaran; dan/atau
• dampak terhadap perekonomian nasional.

VERIFIKASI

(1) Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri melalui

mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset dilakukan verifikasi.

(2) Verifikasi . . .

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

untuk menilai besaran nilai Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset berdasarkan penentuan nilai item dan faktor pengali yang ditetapkan oleh Ketua Harian KKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

terhadap dokumen penawaran Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset.

Verifikasi dilakukan sebelum kontrak pengadaan Alpalhankam.

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

dilakukan secara internal atau eksternal.

(2) Verifikasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh masing-masing kementerian atau lembaga yang melakukan pengadaan Alpalhankam.

(3) Verifikasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Lembaga verifikasi independen.

(4) Lembaga verifikasi independen sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) merupakan lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah yang terakreditasi.

(5) Penunjukan lembaga verifikasi independen dilakukan oleh

masing-masing kementerian atau lembaga yang melakukan pengadaan Alpalhankam.

(1) Verifikasi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 dilakukan dengan mempertimbangkan jenis Alpalhankam yang strategis dan/atau besaran nilai pengadaan Alpalhankam.

(2) Ketentuan mengenai jenis Alpalhankam yang strategis

dan/atau besaran nilai pengadaan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan.

Pasal ...

(1) Lembaga verifikasi wajib merahasiakan data dan informasi

yang diperoleh dalam pelaksanaan verifikasi.

(2) Lembaga verifikasi yang melanggar kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Semua kontrak atau perjanjian dalam pengadaan

Alpalhankam dari luar negeri yang memuat mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset yang telah disepakati sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian tersebut.

(2) Semua penyusunan kontrak atau perjanjian dalam

pengadaan Alpalhankam dari luar negeri yang masih dalam proses atau belum ditandatangani, harus menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pengadaan Alpalhankam dari luar negeri melalui mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2014

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2014

,

ttd

SALINAN