PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN,

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Daerah adalah batas daerah antarprovinsi dan / atau antarkabupaten / kota.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur rllang dan pola ruang.
3. Tata Ruang Laut adalah wujud struktur ruang'laut dan pola ruang laut.
4. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
5. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
6. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan instansi pemerintah, badan usaha, atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut adalah legalitas yang diberikan kepada badan usaha atau masyarakat untuk memulai dan menjalankan usaha danlatau kegiatannya di wilayah perairan pesisir dan laut.
8. Konsesi

SK No 094724 A

PRES IDEN

1. Konsesi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan danf atau pejabat pemerintahan dengan selain badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, yang tidak termasuk rulang di atas tanah dan/atau ruang di bawah tanah.
3. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya. 1 1. Keterlanjuran adalah kondisi di mana Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku, namun menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
4. Pelanggaran adalah kondisi di mana Izin,Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan yang diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi yang mencakup wilayah darat, pantai, dan laut.
6. Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PITTI adalah peta hasil identifikasi Ketidaksesuaian yang ditetapkan oleh Menteri.
7. Garis Pantai adalah pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau masyarakat hukum adat.
9. Instansi...

SK No 094725 A

PRE S IDEN

1. Instansi Pemerintah adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
2. Badan Usaha adalah badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas , dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah Rencana Tata Ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, rLlang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang merupakan penjabaran dari RTRWN yang memuat tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupate n lKota yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota yang merupakan penjabaran dari RTRWP yang memuat tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupatenfkota, rencana struktur ruang wilayah kabupatenf kota, rencana pola ruang wilayah kabupatenf kota, penetapan kawasan strategis kabupatenf kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupatenf kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupate n I kota.
7. Rencana

SK No 094726 A

PRE S IDEN REPUBT-lK ll'IDONESIA

1. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat RTR KSN adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Rencana Tata Ruang Laut yang selanjutnya disingkat RTRL adalah hasil dari proses perencanaan Tata Ruang Laut.
3. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang laut di kawasan strategis nasional tertentu.
4. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah yang selanjutnya disingkat RZ KAW adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan rLrang laut di kawasan antarwilayah.
5. Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang ,pada disertai dengan penetapan alokasi rlrang kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boieh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Izin.
6. Ketidaksesuaian adalah kondisi tumpang tindih terkait Batas Daerah, Rencana Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Garis Pantai, RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, RZWP-3-K, danf atau Pertzinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut.
7. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecii yang memiiiki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. 30.Menteri...

SK No 094727 A

PRES IDEN

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Peraturan Pemerintah ini mengatur penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak pengelolaan, yang terjadi dengan atau di dalam:

• Batas Daerah;
• Kawasan Hutan;
• RTRW;
• Izin;
• Konsesi;
• Hak Atas Tanah dan/atau Hak pengelolaan;
• Garis Pantai;
• RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan/atau RZWp-3-K; dan/atau
• Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut.

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi

• penyelesaian Batas Daerah:
• penyelesaian

SK No 094728 A

PRE S IDEN

-7 b penyelesaian Ketidaksesuaian RTRWP, RTRWK, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan; pantai dengan c penyelesaian Ketidaksesuaian Garis Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan/atau perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut; d penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, danf atau RZWP-3-K dengan perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut; dan e kelembagaan dan tata kelola penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak pengeloiaan.

Bagian Kesatu Umum

Penyelesaian Batas Daerah terdiri atas:

• percepatan penyelesaian Batas Daerah; dan
• penyelesaian Ketidaksesuaian antara Batas Daerah dengan RTRWP dan/atau RTRWK.

Bagian Kedua Percepatan Penyelesaian Batas Daerah

(1) Batas Daerah yang berlaku dan telah ditetapkan dalam

peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menjadi acuan penyele saian Ketidaksesuaian.

(2)Dalam...

SK No 094729 A

PRES IDEN

(2) Dalam hal Batas Daerah belum ditetapkan dalam

peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri bersama dengan pemerintah daerah melaksanakan percepatan penyelesaian penegasan Batas Daerah.

(3) Dalam hal terdapat Batas Daerah yang akan atau

dalam proses revisi, dilakukan pembahasan percepatan penyelesaian penegasan Batas Daerah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri bersama pemerintah daerah.

(4) Hasil dari pembahasan percepatan penyelesaian

penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak.

(5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam negeri menetapkan Batas Daerah berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam peraturan menteri paling lama 5 (lima) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

(6) Dalam hal pemerintah daerah tidak bersepakat

terhadap Batas Daerah yang telah dibahas bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berwenang memutuskan dan menetapkan penegasan Batas Daerah paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian

SK No 094730 A

PRESIDEN

Bagian Ketiga Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Batas Daerah dengan RTRWP dan/atau RTRWK

(1) Dalam hal Batas Daerah telah ditetapkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5, namun terdapat Ketidaksesuaian dengan RTRWP dan/atau RTRWK, dilakukan revisi terhadap RTRWP dan/atau RTRWK untuk disesuaikan dengan Batas Daerah yang telah ditetapkan.

(2) Revisi RTRWP dan/atau RTRWK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah sejak Ketidaksesuaian RTRWP dan/atau RTRWK dengan Batas Daerah ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kesatu Umum

Penyelesaian Ketidaksesuaian RTRWP, RTRWK, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, danf atau Hak Pengelolaan terdiri atas:

• penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP dan/atau RTRWK dengan Kawasan Hutan;
• penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWp dengan RTRWK;
• penyelesaian Ketidaksesuaian lzin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan di dalam Kawasan Hutan dalam Keterlanjuran; d.penyelesaian...

SK No 094731 A

PRESlDEN

REPUBLIK TNDONESIA

d penyelesaian Ketidaksesuaian antara lzin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah dengan RTRWP dan/atau RTRWK dalam Keterlanjuran; e penyelesaian Ketidaksesuaian lzin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan di dalam Kawasan Hutan dalam Pelanggaran; dan

• penyelesaian Ketidaksesuaian antara lzin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan dengan RTRWP dan/atau RTRWK dalam Pelanggaran.

Bagian Kedua Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP dan/atau RTRWK dengan Kawasan Hutan

(1) Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP

dan/atau RTRWK dengan Kawasan Hutan:

• dalam hal Kawasan Hutan ditetapkan lebih'awal dari RTRWP dan/atau RTRWK, dilakukan revisi RTRWP dan/atau RTRWK dengan mengacu pada Kawasan Hutan yang ditetapkan terakhir; dan
• dalam hal RTRWP danlatau RTRWK ditetapkan lebih awal dari Kawasan Hutan, dilakukan tata batas dan pengukuhan Kawasan Hutan dengan memperhatikan RTRWP dan/atau RTRWK.

(2) Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP

dan/ atau RTRWK dengan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan:

• revisi RTRWP dilakukan sejak Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan Kawasan Hutan ditetapkan oleh Menteri; dan
• revisi RTRWK dilakukan dengan mengacu pada revisi RTRWP sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3) Penyelesaian...

SK No 094732 A

PRES IDEN

(3) Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP

dan/atau RTRWK dengan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengukuhan Kawasan Hutan, oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Ketidaksesuaian antara RTRWP dan/atau RTRWK dengan Kawasan Hutan ditetapkan oleh Menteri. Bagian Ketiga Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK

(1) Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan

RTRWK dilakukan melalui tahapan:

• revisi RTRWP dilakukan dan ditetapkan paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK ditetapkan oleh Menteri; dan
• revisi RTRWK dilakukan secara serentak untuk seluruh kabupaten I kotadalam satu provinsi yang ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak revisi RTRWP sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan.

(2) Dalam hal revisi RTRWP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a telah ditetapkan, RTRWP dimaksud menjadi acuan dalam proses revisi RTRWK.

(3) Revisi RTRWP dan RTRWK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menggunakan Peta Rupabumi Indonesia termutakhir yang telah ditetapkan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 10. . .

SK No 094733 A

PRES IDEN

(1) Pemerintah daerah melaksanakan penyelesaian

Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Pada saat revisi RTRWP dan revisi RTRWK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), segala macam proses penerbitan lzin dan/atau Konsesi baru dihentikan sementara pada wilayah yang mengalami Ketidaksesuaian sampai dengan revisi RTRWP dan revisi RTRWK ditetapkan.

(3) Penghentian sementara proses penerbitan lzin

dan/atau Konsesi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk proyek dan/atau program nasional yang bersifat strategis.

(4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang agrarialpertanahan dan tata ruang, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Penyelesaian Ketidaksesuai an lzin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan di dalam Kawasan Hutan dalam Keterlanjuran

Pasal 1 1

(1) Penyelesaian Ketidaksesuaianlzin atau Konsesi dalam

Keterlanjuran yang telah dikuasai dan dimanfaatkan di dalam Kawasan Hutan sebelum kawasan tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan, diiakukan dengan perubahan peruntukan Kawasan Hutan, perubahan fungsi Kawasan Hutan, dan/atau penggunaan Kawasan Hutan, dan terhadap lzin atau Konsesi tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelesaian

SK No 094734 A

PRES lDEN

(2) Penyelesaian Ketidaksesuaian dalam Keterlanjuran

terhadap Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan di dalam Kawasan Hutan sebelum ditunjuknya atau ditetapkannya kawasan tersebut sebagai Kawasan Hutan, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan.

(3) Penyelesaian terhadap penguasaan tanah berupa

permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan garapan, kebun ralqrat, lahan transmigrasi, hutan adat, atau tanah ulayat yang telah dikuasai dan dimanfaatkan secara fisik dengan iktikad baik oleh Masyarakat di dalam Kawasan Hutan selama jangka waktu paling singkat 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus, penguasaan tanah dimaksud tidak dipermasalahkan oleh pihak lainnya, dan dibuktikan dengan historis penguasaan dan pemanfaatannya, diselesaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan

telah dilakukan perubahan batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun sejak dilepaskan dari Kawasan Hutan, ditetapkan sebagai objek tanah telantar oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarialpertanahan dan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Penyelesaian Ketidaksesuaian lzin, Konsesi, Hak Atas

Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan di dalam Kawasan Hutan dalam Keterlanjuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya peraturan Pemerintah ini. Bagian . . .

a

SK No 094735 A

PRES IDEN

Bagian Kelima Penyelesaian Ketidaksesuaian antara lzin, Konsesi, dan latau Hak Atas Tanah dengan RTRWP dan/atau RTRWK dalam Keterlanjuran

(1) Penyelesaian Ketidaksesuaian antara lzin, Konsesi,

dan/atau Hak Atas Tanah milik Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat dengan RTRWP dan/atau RTRWK dalam Keterlanjuran dilakukan dengan cara:

• dalam hal Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat belum mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah secara efektif maka terhadap lzin dan/atau Konsesi dilakukan pengurangan, penciutan, atau pencabutan wilayah kerja lzin atau Konsesi yang tidak sesuai RTRWP dan/atau RTRWK, dan terhadap Hak Atas Tanah dilakukan penyesuaian pemanfaatan tanah dengan RTRWP dan/atau RTRWK;
• dalam hal Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat telah mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah secara efektif dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup maka lzin, Konsesi, dan latau Hak Atas Tanah tetap berlaku hingga jangka waktu berlakunya berakhir dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• dalam

SK No 094736 A

PRES IDEN

c dalam hal Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat telah mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah secara efektif, namun aktivitas Instansi Pemerintah, Badan Usaha, danf atau Masyarakat melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, maka: 1 terhadap lzin atau Konsesi dilakukan pengurangan atau penciutan wilayah kerja Izin atau Konsesi yang tidak sesuai RTRWP dan/atau RTRWK; dan/ atau 2 terhadap Hak Atas Tanah, dilakukan penyesuaian pemanfaatan tanah dengan RTRWP dan/atau RTRWK.

• dalam hal Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat dengan sengaja tidak mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan tanahnya secara efektif atau tidak melakukan kegiatan usaha pada tanah tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui pemberi lzin atau Konsesi dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun sejak penerbitait in atau Konsesi, dilakukan penetapan kawasan dan/atau tanah telantar oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarialpertanahan dan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Penyelesaian Ketidaksesuaian beberapa lzin, Konsesi,

dan/atau Hak Atas Tanah milik Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat terhadap RTRWP dan/atau RTRWK dalam Keterlanjuran dilakukan dengan cara:

• Terhadap

SK No 094737 A

PRES IDEN

-t6- a Terhadap lzin,Konsesi, dan latau Hak Atas TAnah yang terbit lebih awal darilzin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah lainnya di lahan yang sama:

1. dalam hal pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah yang terbit lebih awal tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup maka lzin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah dimaksud tetap berlaku hingga jangka waktu berlakunya berakhir dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
2. dalam hal pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan lzin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah yang terbit lebih awal melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup maka lzin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah dimaksud dilakukan:

• pengurangan atau penciutan wilayah kerja lzin atau Konsesi; atau
• penyesuaian pemanfaatan tanah dengan RTRWP dan/atau RTRWK. b Terhadap lzin,Konsesi, dan latau Hak Atas Tanah yang terbit lebih akhir dari lzin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah lainnya di lahan yang sama, dilakukan:

1. pengurangan atau penciutan wilayah kerja Izin danlatau Konsesi seluas wilayah yang terjadi Ketidaksesuaian; dan
2. pembatalan Hak Atas Tanah yang terbit lebih akhir seluas wilayah yang terjadi Ketidaksesuaian atau dengan musyawarah mufakat antar pemegang Hak Atas Tanah, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka menggunakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar melakukan pembatalan Hak Atas Tanah seluas wilayah yang terjadi Ketidaksesuaian. c.Selain...

SK No 094738 A

PRES IDEN

-t7-

• Selain penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, penerbit Izin atau Konsesi dapat mengupayakan mekanisme penyelesaian melalui pen5rusunan perjanjian pemanfaatan lahan bersama antara beberapa pemegang lzin atau Konsesi dengan mempertimbangkan nilai manfaat dan keekonomian dan pelaksanannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Penyelesaian Ketidaksesuaian lzin, Konsesi, danf atau

Hak Atas Tanah dengan RTRWP dan/atau RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. '

(4) Penyelesaian Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarialpertanahan dan tata ruang dengan menteri terkait.

Bagian Keenam Penyelesaian Ketidaksesuai an lzin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan di dalam Kawasan Hutan dalam Pelanggaran

Penyelesaian Ketidaksesuaian lzin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan milik Instansi Pemerintah, Badan Usaha, atau Masyarakat di dalam Kawasan Hutan dalam Pelanggaran dilakukan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Bagian

SK No 094739 A

PRES IDEN

Bagian Ketujuh Penyelesaian Ketidaksesuaian antara lzin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan dengan RTRWP dan/atau RTRWK dalam Pelanggaran

Penyelesaian Ketidaksesuaian antara lzin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan milik Instansi Pemerintah, Badan Usaha, atau Masyarakat dengan RTRWP dan/atau RTRWK dalam Pelanggaran, dilakukan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Tata Ruang.

(1) Penyelesaian Ketidaksesuaian Garis Pantai dengan

Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan/atau Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut mengacu pada unsur Garis Pantai yang termuat dalam Peta Rupabumi Indonesia yang ditetapkan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. PPKT menjadi acuan l2l Titik dasar dan garis pangkal di dalam penentuan Garis Pantai yang termuat dalam Peta Rupabumi Indonesia yang ditetapkan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

(3) Dalam hal terjadi dinamika perubahan Garis Pantai

yang mengakibatkan ketidaksesuaian titik dasar dan garis pangkal di PPKT dengan Garis Pantai dalam Peta Rupabumi Indonesia, titik dasar dan garis pangkal di PPKT tetap diakui dan berlaku.

(4) Dalam...

SK No 086231 A

PRES IDEN

(4) Dalam hal terjadi Ketidaksesuaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), pemerintah wajib memulihkan kondisi fisik lahan menjadi daratan di PPKT.

(1) Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan yang

berada di wilayah laut akibat dinamika perubahan Garis Pantai, sebelum ditetapkannya unsur Garis Pantai dalam Peta Rupabumi Indonesia yang pertama kali ditetapkan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial maka Hak Atas Tanah danf atau Hak Pengelolaan dimaksud tetap diakui.

(2) Pengakuan terhadap Hak Atas Tanah dan/atau Hak

Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan identifikasi, inventarisasi, dan pengkajian yang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agranalpertanahan dan tata ruang, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, serta melibatkan Instansi Pemerintah terkait sejak Ketidaksesuaian antara Garis Pantai dengan Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan ditetapkan oleh Menteri.

(3) Hasil identifikasi, inventarisasi, dan pengkajian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengakuan Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan. (41 Dalam hal hasil identifikasi, inventarisasi, dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bidang tanah tidak dapat diidentif,rkasi sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dinyatakan sebagai tanah musnah dan Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan dinyatakan hapus.

Pasal 17 ..

SK No 094741 A

PRES IDEN

(1) Hak Atas Tanah yang diterbitkan di wilayah perairan

sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

(2) Pemegang Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib memberikan rlrang dan akses kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, dan keselamatan pelayaran.

(3) Hak Atas Tanah dapat diberikan kepada Masyarakat

yang telah memanfaatkan di wilayah perairan berdasarkan perizinan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Instansi Pemerintah, Badan Usaha, atau Masyarakat

yang melaksanakan kegiatan reklamasi:

• sebelum ditetapkannya RTRWN, RTR KSN,

RZWP-3-K, dan peraturan perundang-undangan di bidang reklamasi;

• belum memiliki Izin reklamasi; dan
• belum memiliki Hak Atas Tanah danlatau Hak Pengelolaan, wajib mengajukan permohonan perizinan reklamasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

(2) Perizinan reklamasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam...

SK No 094742 A

PRES IDEN

-2t-

(3) Dalam hal Instansi Pemerintah, Badan Usaha, atau

Masyarakat tidak mengajukan permohonan perizinan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1), tanah hasil reklamasi ditetapkan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara.

(4) Penguasaan, pemilikan, peffianfaatan, dan

penggunaan tanah hasil reklamasi diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarialpertanahan dan tata ruang.

(5) Dalam hal RTRWN, RTR KSN, RTRWP, RTRWK, RTRL,

RZ KSNT, RZ KAW, RZWP-3-K, dan peraturan perundang-undangan di bidang reklamasi telah ditetapkan, namun pelaksana reklamasi tidak memiliki izin reklamasi, pelaksana reklamasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan selanjutnya tanah hasil reklamasi ditetapkan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Bagian Kesatu Umum

Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan/atau RZWP-3-K dengan Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut:

• penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RZWP-3-K; dan
• penyelesaian...

SK No 086230 A

PRES lDEN

REPUBLIK TNDONESIA

b penyelesaian Ketidaksesuaian antara P erizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut dengan RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, danf atau RZWP-3-K.

Bagian Kedua Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RZWP-3-K

(1) Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan

RZWP-3-K dilakukan melalui revisi RTRWP dengan mengintegrasikan RZWP-3 -K.

(2) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai

dilaksanakan sejak Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RZWP-3-K ditetapkan oleh Menteri.

(3) Revisi RTRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan Peta Rupabumi Indonesia termutakhir yang telah ditetapkan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 2 1

(1) Revisi RTRWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah.

(2) Revisi RTRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RZWP-3-K ditetapkan oleh Menteri.

(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang agraria f pertanahan dan tata ruang serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam melakukan revisi RTRWP. Bagian

SK No 094744 A

PRES IDEN

Bagian Ketiga Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut dengan RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, danf atau RZWP-3-K

(1) Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Perizinan terkait

Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut dengan RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, danf atau RZWP-3-K dalam Keterlanjuran, dilakukan dengan cara:

• dalam hal Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut telah diterbitkan sebelum ditetapkannya RTRL, RZ KSNT, RZ K.AW, danf atau RZWP-3-K maka terhadap Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut yang sesuai dengan RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan/atau RZWP-3-K tetap berlaku hingga jangka waktu berlakunya berakhir dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
• dalam hal Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut telah diterbitkan sebelum ditetapkannya RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan/atau RZWP-3-K maka terhadap Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan/atau RZWP-3-K tetap berlaku hingga jangka waktu berlakunya berakhir.

(2) Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Perizinan terkait

Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut dengan RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, danf atau RZWP-3-K dalam Pelanggaran, dilakukan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan. BABVII ...

SK No 094745 A

PRES IDEN

(1) Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan

Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan dilakukan oleh tim koordinasi yang diketuai oleh Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal24

(1) Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin,

Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan dituangkan dalam PITTI.

(2) PITTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

dan ditetapkan oleh Menteri.

(3) Dalam rangka penyusunan dan pemutakhiran PITTI,

Instansi Pemerintah wajib menyampaikan data pembentuk PITTI kepada Menteri paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

(4) Data...

SK No 094746 A

PRES IDEN

(+) Data pembentuk PITTI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk produk hukum dan