Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah semua program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan, dan mengembangkan kesejahteraan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;

2. Organisasi adalah organisasi kemasyarakatan INDONESIA yang memenuhi persyaratan tertentu yang mempunyai program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;

3. Pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/kerokhanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;

4. Usaha pengumpulan sumbangan adalah semua program, upaya, dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan;

5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang memberi izin yakni Menteri Sosial, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dan Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;

6. Menteri adalah Menteri Sosial.

Pengumpulan sumbangan dilaksanakan berdasarkan izin dari Pejabat yang berwenang.

(1) Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung.

(2) Persyaratan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.

Tujuan pengumpulan sumbangan adalah untuk menunjang kegiatan dalam bidang : a. sosial; b. pendidikan; c. kesehatan; d. olah raga; e. agama/kerokhanian; f. kebudayaan; g. bidang kesejahteraan sosial lainnya; yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan dan program Pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial.

(1) Pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan cara : a. mengadakan pertunjukan; b. mengadakan bazar; c. penjualan barang secara lelang; d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan; e. penjualan perangko amal; f. pengedaran daftar (les) derma; g. penjualan kupon-kupon sumbangan; h. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum; i. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya; j. pengiriman blangko poswesel untuk meminta sumbangan; k. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.

(2) Jenis cara pengumpulan sumbangan selain yang tersebut dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.

(2) Hasil pendapatan pengumpulan sumbangan tersebut dalam Pasal 5 demikian pula dengan jumlah uang yang disumbangkan, dengan izin Menteri Keuangan. dapat dibebaskan dari pajak dan pungutan-pungutan lainnya. (3) Pelaksanaan ketentuan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Surat permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan diajukan oleh organisasi pemohon kepada :

1. Menteri,dalam hal pengumpulan sumbangan meliputi: a. seluruh wilayah Republik INDONESIA; b. lebih dari satu wilayah Propinsi; c. satu wilayah Propinsi, tetapi pemohon berkedudukan di Propinsi lain.

2. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dalam hal pengumpulan sumbangan itu meliputi : a. seluruh wilayah Propinsi yang bersangkutan; b. lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya dari wilayah Propinsi yang bersangkutan.

3. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, dalam hal pengumpulan sumbangan diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten/ Kotamadya yang bersangkutan.

Surat Permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksuda dalam Pasal 7, harus dengan jelas memuat : a. Nama dan alamat organisasi pemohon; b. waktu pendirian; c. susunan pengurus; d. kegiatan sosial yang telah dilaksanakan; e. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan; f. usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut; g. waktu penyelenggaraan; h. luas penyelenggaraan (wilayah, golongan); i. cara penyelenggaraan dan penyaluran; j. rencana pelaksanaan proyek dan rencana pembiayaan secara terperinci.

(1) Surat Permohonan izin pengumpulan sumbangan yang ditujukan kepada Menteri, harus disertai: a. Surat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tempat organisasi pemohon

berkedudukan; b. Bagi pemohon yang berkedudukan di Propinsi lain, disamping persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disertai pula persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tempat pengumpulan sumbangan akan diselenggarakan; c. Surat keterangan dari Instansi Kepolisian setempat, mengenai loyalitas para pengurusnya.

(2) Surat permohonan izin pengumpulan sumbangan yang diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, harus disertai : a. Surat persetujuan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II tempat organisasi pemohon berkedudukan; b. Surat keterangan dari Instansi Kepolisian setempat, mengenai loyalitas dari para pengurusnya.

Izin pengumpulan sumbangan hanya dapat diberikan kepada organisasi pemohon setelah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

(1) Izin pengumpulan sumbangan diberikan dalam bentuk Surat Keputusan dan untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

(2) Apabila dianggap perlu izin dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(1) Surat Keputusan Izin pengumpulan sumbangan memuat ketentuan- ketentuan yang mengatur tatacara penyelenggaraan, antara lain: a. batas wilayah; b. batas waktu; c. wajib lapor kepada Kepala Pemerintahan setempat, Lurah, RT/RW setempat, tempat kegiatan pengumpulan sumbangan dilakukan.

(2) Persyaratan-persyaratan penyelenggaraan selain tersebut ayat (1 ) diberikan oleh Pejabat pemberi izin berdasarkan kebutuhan, kondisi dan situasi daerah.

Menteri setelah mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dalam Negeri mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian izin pengumpulan sumbangan yang dikeluarkan oleh

Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

(1) Pemegang izin/penyelenggara pengumpulan sumbangan, wajib mempertanggungjawabkan usahanya serta penggunaannya kepada pemberi izin. (2) Pejabat pemberi izin berkewajiban membuat laporan berkala kepada Menteri secara hierarkis. (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Dalam menentukan kebijaksanaan di bidang pengumpulan sumbangan, Menteri mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan sumbangan di dalam wilayah Propinsi, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I mengadakan musyawarah dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Tingkat I dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial.

Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan sumbangan di dalam wilayah Kabupaten atau Kotamadya, Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atau Kotamadya mengadakan musyawarah dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Tingkat II dan unsur Departemen Sosial setempat.

(1) Usaha penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan meliputi tindakan preventif dan represif.

(2) Usaha penertiban dilakukan oleh Pejabat yang secara fungsional berwenang dalam bidang tersebut.

Pejabat pemberi izin berkewajiban untuk melakukan usaha penertiban di dalam batas-batas kewenangannya.

(1) Pegawai-pegawai Departemen Sosial yang telah ditunjuk oleh Menteri sebagai Satuan Pengamanan Sosial melaksanakan tugas di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

(2) Apabila Satuan Pengamanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengetahui perbuatan yang menurut UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 1961 dapat dipidana, maka ia harus segera melaporkan kepada Pejabat Penyidik yang ditetapkan berdasarkan UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan.

Pengumpulan sumbangan yang diwajibkan oleh Hukum Agama, Hukum Adat, Adat Kebiasaan, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas tidak memerlukan izin penyelenggaraan.

Pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang tidak memerlukan izin penyelenggaraan ialah : a. Untuk melaksanakan kewajiban Hukum Agama; b. Untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadat; c. Untuk menjalankan Hukum Adat atau Adat Kebiasaan; d. Dalam lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya.

(1) Berdasarkan pertimbangan kebutuhan yang sangat mendesak, Menteri dapat menunjuk sesuatu organisasi untuk melaksanakan pengumpulan sumbangan. (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertanggung-jawabkan usaha serta penggunaannya kepada Menteri.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1980 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1980 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 49